Close Menu
Bukamata.idBukamata.id
  • Beranda
  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Persib
  • Opini
  • Index
Terbaru

Edankeun di Asia! Persib Hancurkan Shan United 6-0, Lima Pemain Ikut Cetak Gol

Kamis, 19 November 2026 21:59 WIB

DPRD Jabar Dukung Polda Perkuat Kesiapsiagaan Bencana, Mitigasi Dini Jadi Kunci

Kamis, 19 November 2026 21:07 WIB

Gol Sekulic dan Penalti Peralta Bawa Persib Ungguli Shan United 2-0

Kamis, 19 November 2026 20:04 WIB
Facebook Instagram YouTube TikTok
Terbaru
  • Edankeun di Asia! Persib Hancurkan Shan United 6-0, Lima Pemain Ikut Cetak Gol
  • DPRD Jabar Dukung Polda Perkuat Kesiapsiagaan Bencana, Mitigasi Dini Jadi Kunci
  • Gol Sekulic dan Penalti Peralta Bawa Persib Ungguli Shan United 2-0
  • UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Pemerintah Bakal Bentuk Dua Badan Baru
  • Dapat Hidayah? Bukan Cari Istri Baru, Ruben Onsu Pilih Adopsi Bayi Terlantar
  • BMKG Keluarkan Peringatan Musim Hujan 2026, Bandung Raya Masuk Daerah Waspada
  • Diduga Terjebak Jadi Tentara Bayaran di Rusia, Warga Cimahi Sempat Kirim Pesan Pilu ke Istri Sebelum Hilang Kontak
  • Susunan Pemain Persib vs Shan United: Mutombo Kembali, Ini 11 Starter Pilihan Tolic
Facebook Instagram YouTube X (Twitter)
Bukamata.idBukamata.id
Kamis, 19 November 2026
  • Beranda
  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Persib
  • Opini
  • Index
Bukamata.idBukamata.id
Home»Berita

Polemik Data Center AI Jatiluhur: AMDAL Belum Rampung tapi Proyek Sudah Dimulai, Apakah Ruang Koreksi Masih Ada?

By Aga GustianaKamis, 1 Oktober 2026 08:35 WIB4 Mins Read
Proyek Data Center AI di Jatiluhur Purwakarta. (Foto: Ist)
ADVERTISEMENT

bukamata.id – Pembangunan fasilitas pusat data berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) milik BDx di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, mendadak tersendat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan untuk menyetop sementara aktivitas konstruksi di lapangan akibat belum rampungnya kelengkapan administrasi penting, yakni Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Kebijakan ini langsung memantik diskursus publik, terutama terkait kronologi pelaksanaan proyek dengan nilai investasi fantastis yang menyentuh angka Rp3,5 triliun tersebut. Pasalnya, kompleks AI Campus 2 (CGK4) yang digadang-gadang memiliki kapasitas awal mencapai 120 megawatt (MW) dan bisa diekstensikan hingga 640 MW ini sempat diresmikan lewat seremoni groundbreaking meriah yang turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada 22 September 2026 lalu.

Urutan Prosedur yang Menjadi Sorotan

Langkah penghentian sementara ini menyoroti urutan tahapan investasi yang dinilai terbalik. Di satu sisi, perusahaan juga mengklaim dukungan daya jaringan listrik proyek ini mencapai 845 MVA, yang menunjukkan skala operasional masif di masa mendatang.

Menanggapi dinamika ini, pengamat sosial Agus Sanusi, M.Psi., menilai bahwa kendala administratif tersebut tidak otomatis membuat kajian AMDAL kehilangan objektivitasnya. Kendati demikian, ia mengingatkan pentingnya ketertiban kronologi antara tahapan konstruksi, seremoni seremonial, dan kajian ekologis.

Baca Juga:  IDM Jadi Kunci Keberhasilan Pembangunan Desa di Jabar

“AMDAL tetap bisa disusun secara objektif. Tetapi ketika proyek sudah diperkenalkan dan pembangunan dimulai sementara kajian lingkungan belum selesai, pertanyaannya adalah apakah hasil kajian itu masih memiliki ruang yang cukup untuk mengoreksi proyek,” ungkap Agus belum lama ini.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa esensi objektif sebuah kajian lingkungan tidak cukup dinilai dari tebalnya dokumen fisik semata. Tolok ukur utamanya terletak pada sejauh mana hasil analisis tersebut mampu menjadi instrumen korektif bagi kebijakan pemerintah maupun pihak pengembang.

Jika di kemudian hari dokumen AMDAL mendeteksi potensi anomali atau dampak buruk yang menuntut adanya perombakan desain, penyesuaian teknologi, pembatasan kapasitas, hingga perubahan pola operasional, ruang gerak tersebut wajib tersedia secara nyata.

“Kalau hasil kajian nantinya menemukan persoalan serius, apakah proyek masih bisa mengubah desain atau kapasitasnya? Menurut saya, itu salah satu ukuran penting untuk melihat apakah proses kajiannya benar-benar memiliki daya koreksi,” tambahnya.

Transparansi Sumber Daya Air dan Kebutuhan Publik

Selain pasokan tenaga listrik raksasa, aspek lain yang memicu perhatian publik adalah proyeksi konsumsi air harian yang ditaksir menembus angka 33.000 meter kubik. Untuk meredam kekhawatiran warga, pemerintah memastikan bahwa kebutuhan masif tersebut akan disuplai melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai pelanggan komersial resmi, bukan melalui aksi penyedotan mandiri langsung dari badan Waduk Jatiluhur.

Baca Juga:  Dinilai Membebankan, Sebagai Gubernur Jabar Bey Tak Akan Terbitkan Obligasi Daerah

Kendati demikian, Agus memandang bahwa kepastian administratif saja belum cukup tanpa adanya keterbukaan informasi yang utuh kepada masyarakat luas.

“Publik perlu mengetahui kebutuhan airnya, sumber airnya, mekanisme pengelolaannya, dan bagaimana pemerintah memastikan kebutuhan proyek tidak mengganggu kepentingan masyarakat serta sektor pertanian,” tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi juga telah menginstruksikan agar dokumen AMDAL proyek tersebut dibuka secara transparan kepada khalayak ramai, termasuk identitas para tenaga ahli maupun konsultan independen yang dilibatkan dalam menyusun kajian tersebut.

Memastikan Legitimasi Tanpa Menutup Ruang Koreksi

Langkah tegas Pemprov Jabar yang menghentikan sementara proses konstruksi dipandang sebagai momentum strategis untuk merapikan seluruh prosedur hukum dan lingkungan sebelum proyek kembali melaju. Inti persoalan dinilai bukan pada esensi kebutuhan investasinya, melainkan pada jaminan bahwa setiap kebijakan sudah berpijak pada data ekologis yang valid.

Baca Juga:  Pemprov Jabar Tegaskan Komitmen Hentikan Alih Fungsi Hutan dan Sawah

“Kalau AMDAL memang menjadi bagian dari dasar pengambilan keputusan, maka hasil akhirnya harus memiliki konsekuensi. Kalau ada temuan yang membutuhkan perubahan, perubahan itu harus mungkin dilakukan,” jelas Agus.

Ia juga menyoroti aspek sosiologis dari kehadiran para pejabat tinggi negara dalam seremoni investasi awal. Kehadiran figur publik di panggung peresmian kerap diinterpretasikan oleh masyarakat luas sebagai bentuk legitimasi penuh bahwa proyek sudah lolos dari segala aspek perizinan.

Oleh sebab itu, transparansi lanjutan menjadi harga mati agar seremoni yang telah digelar tidak dianggap sebagai upaya mendahului hukum atau menepis ruang evaluasi ilmiah.

“Jangan sampai publik menangkap kesan bahwa proyek sudah diputuskan, sementara AMDAL hanya menyusul. Justru karena proyek sudah diperkenalkan kepada publik, proses selanjutnya harus semakin transparent,” pungkasnya.

Pada akhirnya, ujian terberat bagi megaproyek data center Jatiluhur ini bukan sekadar merampungkan dokumen AMDAL di atas kertas, melainkan membuktikan apakah rekomendasi di dalam dokumen tersebut memiliki daya tawar yang cukup kuat untuk mengubah arah kebijakan apabila risiko lingkungan nyata ditemukan di kemudian hari.

Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News

Data Center AI Jatiluhur Pemprov Jabar purwakarta
Share. Facebook Twitter WhatsApp
ADVERTISEMENT

Jangan Lewatkan

DPRD Jabar Dukung Polda Perkuat Kesiapsiagaan Bencana, Mitigasi Dini Jadi Kunci

UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Pemerintah Bakal Bentuk Dua Badan Baru

BMKG Keluarkan Peringatan Musim Hujan 2026, Bandung Raya Masuk Daerah Waspada

Diduga Terjebak Jadi Tentara Bayaran di Rusia, Warga Cimahi Sempat Kirim Pesan Pilu ke Istri Sebelum Hilang Kontak

Safari Politik ke KPU Jabar, PRI Bidik 10 Kursi DPRD Provinsi hingga Garap Suara Gen Z

KDM Blak-blakan Dukung Sufmi Dasco Jadi Wapres, Ini Alasannya

Terpopuler
  • Segera cair bansos KLJ Agustus 2025,
    Cek Bansos November 2026 Pakai NIK KTP, PKH Tahap 4 hingga Bantuan Beras 30 Kg
  • Bansos
    Pencairan Bansos PKH dan BPNT Tahap 4 Dimulai, 12,5 Juta KPM Cek Saldo KKS Anda Sekarang!
  • Diduga Kasari dan Tendang Siswi Kelas 11, Satpam SMKN 1 Rancaekek Akhirnya Mundur
  • BMKG Keluarkan Peringatan Musim Hujan 2026, Bandung Raya Masuk Daerah Waspada
  • Harga Emas Antam Hari Ini 18 November 2026 Turun Tipis, Cek Daftar Lengkapnya
Facebook Instagram YouTube TikTok
Bukamata.id © 2023
  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.