Close Menu
Bukamata.idBukamata.id
  • Beranda
  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Persib
  • Opini
  • Index
Terbaru

Edankeun di Asia! Persib Hancurkan Shan United 6-0, Lima Pemain Ikut Cetak Gol

Kamis, 19 November 2026 21:59 WIB

DPRD Jabar Dukung Polda Perkuat Kesiapsiagaan Bencana, Mitigasi Dini Jadi Kunci

Kamis, 19 November 2026 21:07 WIB

Gol Sekulic dan Penalti Peralta Bawa Persib Ungguli Shan United 2-0

Kamis, 19 November 2026 20:04 WIB
Facebook Instagram YouTube TikTok
Terbaru
  • Edankeun di Asia! Persib Hancurkan Shan United 6-0, Lima Pemain Ikut Cetak Gol
  • DPRD Jabar Dukung Polda Perkuat Kesiapsiagaan Bencana, Mitigasi Dini Jadi Kunci
  • Gol Sekulic dan Penalti Peralta Bawa Persib Ungguli Shan United 2-0
  • UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Pemerintah Bakal Bentuk Dua Badan Baru
  • Dapat Hidayah? Bukan Cari Istri Baru, Ruben Onsu Pilih Adopsi Bayi Terlantar
  • BMKG Keluarkan Peringatan Musim Hujan 2026, Bandung Raya Masuk Daerah Waspada
  • Diduga Terjebak Jadi Tentara Bayaran di Rusia, Warga Cimahi Sempat Kirim Pesan Pilu ke Istri Sebelum Hilang Kontak
  • Susunan Pemain Persib vs Shan United: Mutombo Kembali, Ini 11 Starter Pilihan Tolic
Facebook Instagram YouTube X (Twitter)
Bukamata.idBukamata.id
Kamis, 19 November 2026
  • Beranda
  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Persib
  • Opini
  • Index
Bukamata.idBukamata.id
Home»Berita

UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Pemerintah Bakal Bentuk Dua Badan Baru

By Aga GustianaKamis, 19 November 2026 19:56 WIB2 Mins Read
Ilustrasi draft RUU Perampasan Aset. (Foto: Ist)
ADVERTISEMENT

bukamata.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi telah mengetok palu pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Menyusul berlakunya aturan baru tersebut, pemerintah dijadwalkan segera membentuk dua lembaga independen yang memegang fungsi strategis dalam tata kelola perampasan aset hasil kejahatan.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menerangkan bahwa lembaga pertama yang disiapkan adalah badan khusus pengelola aset sitaan maupun rampasan. Struktur badan ini dirancang terpisah sepenuhnya dari institusi penegak hukum guna mencegah timbulnya konflik kepentingan di lapangan.

“Ya. Badan ada dua hal. Pertama, badan pengelola perampasan aset. Ini kita dorong sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya. Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest,” kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman usai rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Baca Juga:  DPR Bahas Revisi UU Sistem Pendidikan Nasional, Soroti 4 Isu Krusial di Jawa Barat

Mengadopsi Praktik Negara Maju demi Hindari Konflik Kepentingan

Habiburokhman memaparkan, konsep memisahkan otoritas pengelola aset dari aparat penegak hukum bukanlah hal baru, melainkan standar tata kelola yang telah diterapkan secara luas di berbagai negara maju. Langkah ini dipandang krusial agar proses eksekusi aset berjalan objektif dan akuntabel.

Baca Juga:  Demo Hari Ini 25 Agustus: Dari DPR Jakarta hingga Pati, Ini Faktanya

“Di banyak negara, ya lagi-lagi kami tadi melakukan perbandingan dengan internet, di banyak negara sebagian besar dipisahkan. Di Amerika Serikat, di Inggris, di Australia, itu dipisahkan antara badan pelaksana pengelolaan hasil perampasan aset dengan penegak hukumnya yang sudah ada,” ucap dia.

Badan Pengawas Dibentuk untuk Kawal Penerapan UU Perampasan Aset

Tak berhenti pada aspek pengelolaan, pemerintah bersama DPR juga menyepakati pembentukan lembaga kedua, yakni Badan Pengawas Perampasan Aset. Kehadiran badan pengawas yang bersifat independen ini difungsikan untuk memastikan implementasi regulasi baru tersebut tidak melenceng dari rel hukum yang berlaku.

Baca Juga:  Kabar Duka! Mantan Mendag Rachmat Gobel Meninggal Dunia

“Yang kedua, pengawas. Badan Pengawas Perampasan Aset. Nah, ini menjawab kekhawatiran dan aspirasi masyarakat. Jangan sampai Undang-Undang Perampasan Aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri,” jelas dia.

Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News

DPR RI Perampasan Aset
Share. Facebook Twitter WhatsApp
ADVERTISEMENT

Jangan Lewatkan

DPRD Jabar Dukung Polda Perkuat Kesiapsiagaan Bencana, Mitigasi Dini Jadi Kunci

BMKG Keluarkan Peringatan Musim Hujan 2026, Bandung Raya Masuk Daerah Waspada

Diduga Terjebak Jadi Tentara Bayaran di Rusia, Warga Cimahi Sempat Kirim Pesan Pilu ke Istri Sebelum Hilang Kontak

Safari Politik ke KPU Jabar, PRI Bidik 10 Kursi DPRD Provinsi hingga Garap Suara Gen Z

KDM Blak-blakan Dukung Sufmi Dasco Jadi Wapres, Ini Alasannya

Segera cair bansos KLJ Agustus 2025,

Cek Bansos November 2026 Pakai NIK KTP, PKH Tahap 4 hingga Bantuan Beras 30 Kg

Terpopuler
  • Segera cair bansos KLJ Agustus 2025,
    Cek Bansos November 2026 Pakai NIK KTP, PKH Tahap 4 hingga Bantuan Beras 30 Kg
  • Bansos
    Pencairan Bansos PKH dan BPNT Tahap 4 Dimulai, 12,5 Juta KPM Cek Saldo KKS Anda Sekarang!
  • Diduga Kasari dan Tendang Siswi Kelas 11, Satpam SMKN 1 Rancaekek Akhirnya Mundur
  • BMKG Keluarkan Peringatan Musim Hujan 2026, Bandung Raya Masuk Daerah Waspada
  • Harga Emas Antam Hari Ini 18 November 2026 Turun Tipis, Cek Daftar Lengkapnya
Facebook Instagram YouTube TikTok
Bukamata.id © 2023
  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.