bukamata.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi telah mengetok palu pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Menyusul berlakunya aturan baru tersebut, pemerintah dijadwalkan segera membentuk dua lembaga independen yang memegang fungsi strategis dalam tata kelola perampasan aset hasil kejahatan.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menerangkan bahwa lembaga pertama yang disiapkan adalah badan khusus pengelola aset sitaan maupun rampasan. Struktur badan ini dirancang terpisah sepenuhnya dari institusi penegak hukum guna mencegah timbulnya konflik kepentingan di lapangan.
“Ya. Badan ada dua hal. Pertama, badan pengelola perampasan aset. Ini kita dorong sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya. Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest,” kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman usai rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Mengadopsi Praktik Negara Maju demi Hindari Konflik Kepentingan
Habiburokhman memaparkan, konsep memisahkan otoritas pengelola aset dari aparat penegak hukum bukanlah hal baru, melainkan standar tata kelola yang telah diterapkan secara luas di berbagai negara maju. Langkah ini dipandang krusial agar proses eksekusi aset berjalan objektif dan akuntabel.
“Di banyak negara, ya lagi-lagi kami tadi melakukan perbandingan dengan internet, di banyak negara sebagian besar dipisahkan. Di Amerika Serikat, di Inggris, di Australia, itu dipisahkan antara badan pelaksana pengelolaan hasil perampasan aset dengan penegak hukumnya yang sudah ada,” ucap dia.
Badan Pengawas Dibentuk untuk Kawal Penerapan UU Perampasan Aset
Tak berhenti pada aspek pengelolaan, pemerintah bersama DPR juga menyepakati pembentukan lembaga kedua, yakni Badan Pengawas Perampasan Aset. Kehadiran badan pengawas yang bersifat independen ini difungsikan untuk memastikan implementasi regulasi baru tersebut tidak melenceng dari rel hukum yang berlaku.
“Yang kedua, pengawas. Badan Pengawas Perampasan Aset. Nah, ini menjawab kekhawatiran dan aspirasi masyarakat. Jangan sampai Undang-Undang Perampasan Aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri,” jelas dia.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News










