bukamata.id – Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Jawa Barat menggelar diskusi publik bertajuk “Carut Marut Penegakan Hukum di Indonesia, Antara Kepastian Hukum, Keadilan dan Kepercayaan Publik” di Sekretariat MPW PP Jawa Barat, Jalan BKR Nomor 117, Kota Bandung, Kamis (1/10/2026).
Kegiatan yang digagas Badan Penyuluhan Pembelaan Hukum (BPPH) PP Jawa Barat tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun Pemuda Pancasila yang jatuh pada 28 Oktober.
Ketua MPW PP Jawa Barat, Dian Rahadian, mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya organisasi untuk berkontribusi dalam pembahasan persoalan hukum sekaligus menjalankan peran dalam pendampingan dan penyuluhan kepada masyarakat.
“Mudah-mudahan hasil diskusi publik ini bisa memberikan sumbangsih pemikiran tentang hukum kepada masyarakat. Karena hakikatnya, kami selaku ormas, teman-teman selain di BPPH juga harus melakukan pendampingan dan penyuluhan,” ujar Dian saat ditemui di Kantor MPW PP Jawa Barat.
Menurut Dian, diskusi tersebut disesuaikan dengan kondisi penegakan hukum saat ini. Kegiatan itu juga dihadiri sejumlah unsur, di antaranya perwakilan kejaksaan, kepolisian, pengacara, serta pengurus BPPH PP dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat.
Ia menambahkan, organisasi mendorong delapan badan dan lembaga yang berada di bawah Pemuda Pancasila untuk menggelar kegiatan selama Oktober. Sebelumnya, Badan Kesehatan dan Penanggulangan Bencana telah mengadakan jambore.
Dian menyebut berbagai kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku anggota maupun program organisasi.
“Karena kita menyandang nama Pancasila, tentunya dalam perilaku dan program harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila,” katanya.
Ia juga berharap program yang dijalankan MPW, BPPH, serta badan dan lembaga lainnya dapat mengurangi keresahan masyarakat terhadap perilaku anggota organisasi kemasyarakatan.
Dian menyebut jumlah anggota Pemuda Pancasila yang telah tercatat mencapai sekitar 200 ribu orang, belum termasuk anggota yang masih dalam proses pembuatan kartu tanda anggota (KTA).
“Kita selalu menitipkan pesan, Pemuda Pancasila menyandang nama Pancasila. Tentunya kita harus berkomitmen sebagai anggota Pemuda Pancasila untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,” ucapnya.
“Bagi yang tidak Pancasilais, silakan tinggalkan Pemuda Pancasila. Masih banyak anggota. Kami tidak ingin akibat nila setitik rusak susu sebelanga,” lanjut Dian.
Selain BPPH, Dian mengatakan badan dan lembaga lain juga menjalankan kegiatan sesuai bidang masing-masing. Badan Pengusaha Pemuda Pancasila, misalnya, memberikan penyuluhan mengenai kewirausahaan, sedangkan Badan Buruh dan Pekerja mendorong anggotanya untuk menjalankan peran yang mendukung iklim investasi.
Ke depan, MPW PP Jawa Barat berencana melanjutkan program sesuai amanah Musyawarah Nasional dan Musyawarah Wilayah. Dian mengakui masih terdapat sejumlah program yang belum dituntaskan menjelang akhir masa kepengurusannya, tetapi ia menyatakan akan berupaya menyelesaikannya.
Ia juga menegaskan kesiapan Pemuda Pancasila untuk bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Jawa Barat.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
