AROMA makanan yang seharusnya menjadi penanda harapan justru berubah menjadi sumber kecemasan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang sejak awal digadang-gadang sebagai tonggak perbaikan gizi anak Indonesia, kini menghadapi ujian serius. Dalam beberapa bulan terakhir, program ini tak hanya diwarnai rentetan kasus keracunan massal siswa, tetapi juga tersendatnya pencairan anggaran yang membuat banyak dapur penyedia makanan berguguran satu per satu.
Kedua persoalan itu menjelma menjadi sinyal kuat bahwa MBG tengah berada di persimpangan: antara diselamatkan lewat evaluasi menyeluruh atau terus tergerus oleh persoalan implementasi.
Keracunan Massal, Alarm dari Sekolah-Sekolah
Kasus demi kasus keracunan siswa mencuat hampir bersamaan di berbagai daerah sejak awal 2025. Anak-anak yang semestinya menerima asupan gizi justru harus dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit dengan keluhan mual, muntah, hingga diare usai menyantap menu MBG.
Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah korban terbanyak. Ribuan siswa dari berbagai jenjang pendidikan tercatat mengalami dugaan keracunan. Insiden serupa juga terjadi di Jakarta, Jawa Tengah, Lampung, Nusa Tenggara Barat, hingga Jawa Timur. Di beberapa sekolah, distribusi MBG bahkan dihentikan total setelah puluhan hingga ratusan siswa jatuh sakit dalam waktu bersamaan.
Data yang dihimpun dari pernyataan resmi pemerintah menunjukkan bahwa lebih dari 6.500 orang terdampak keracunan menu MBG sejak Januari 2025. Angka tersebut menjadikan MBG bukan sekadar program sosial, melainkan isu nasional yang menyentuh aspek keselamatan anak.
Orang tua pun bereaksi. Di banyak sekolah, muncul penolakan halus—anak-anak diminta membawa bekal sendiri, sementara pihak sekolah memilih bersikap hati-hati menunggu kejelasan dari pemerintah.
Dapur MBG dan SOP yang Longgar
Hasil evaluasi sementara menunjukkan bahwa sebagian besar kasus keracunan tidak disebabkan oleh bahan pangan semata, melainkan kelalaian dalam penerapan standar operasional prosedur (SOP) di dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Temuan di lapangan mengungkap dapur dengan sanitasi minim, penyimpanan bahan yang tidak sesuai standar, hingga proses memasak dan distribusi yang terlalu panjang tanpa pengamanan suhu makanan. Beberapa dapur bahkan diketahui belum memiliki sertifikasi laik higienis.
Akibatnya, pemerintah pusat dan daerah menutup sementara sejumlah SPPG. Namun, penutupan ini justru memunculkan masalah baru: ribuan siswa kehilangan akses MBG, sementara pengelola dapur kehilangan pemasukan.
Ketika Anggaran Tak Kunjung Cair
Di saat isu keamanan pangan belum tuntas, masalah pendanaan MBG muncul ke permukaan. Sejumlah SPPG di berbagai daerah melaporkan hal yang sama: anggaran dari pusat tak kunjung cair.
Di Jawa Barat, Jawa Timur, DIY, Jawa Tengah, NTB, hingga Madura, dapur MBG terpaksa berhenti beroperasi karena tidak mampu menalangi biaya operasional harian—mulai dari bahan pangan, upah pekerja, hingga distribusi. Beberapa pengelola mengaku sudah berbulan-bulan menjalankan program dengan dana talangan pribadi.
Akibatnya, satu per satu SPPG “berguguran”. Program yang semestinya berjalan konsisten justru terhenti di tengah jalan. Ribuan siswa kembali pada kondisi sebelum MBG: membawa bekal sendiri atau tidak makan sama sekali selama jam sekolah.
Keterlambatan pencairan ini memperlihatkan rapuhnya sistem MBG yang sangat bergantung pada aliran dana pusat, tanpa mekanisme darurat di tingkat daerah.
Kepercayaan Publik di Titik Rawan
Kombinasi antara keracunan massal dan macetnya anggaran membuat kepercayaan publik terhadap MBG kian goyah. Desakan evaluasi total datang dari berbagai arah—pengamat pendidikan, organisasi masyarakat sipil, hingga parlemen.
MBG yang awalnya dipuji sebagai program strategis jangka panjang kini mulai dipertanyakan kesiapan desain dan pelaksanaannya. Publik menilai, niat baik saja tidak cukup jika keselamatan anak dan keberlanjutan layanan tidak dijamin.
Di Persimpangan Jalan
Program Makan Bergizi Gratis masih memiliki peluang untuk diselamatkan. Namun syaratnya jelas: perbaikan menyeluruh, mulai dari sistem pengawasan dapur, standar keamanan pangan, transparansi data, hingga reformasi mekanisme pencairan anggaran.
Jika tidak, MBG berisiko menjadi contoh bagaimana program besar dengan anggaran triliunan rupiah justru tersandung di level paling dasar: dapur, piring makan, dan tubuh anak-anak sekolah.
Di tengah ambisi membangun generasi emas, MBG kini dituntut menjawab satu pertanyaan sederhana namun krusial: apakah negara benar-benar siap memberi makan anak-anaknya dengan aman dan berkelanjutan?
Penulis: Aga Gustiana, Redaktur Pelaksana bukamata.id
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
