bukamata.id – Pemerintah Kota Bandung sedang mengusut dugaan praktik jual beli kursi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMP negeri. Temuan ini mencuat setelah laporan masyarakat diterima langsung oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Dani Nurahman, mengonfirmasi adanya laporan mengenai pungutan liar (pungli) dalam PPDB tahun ini. Menurutnya, uang yang diminta oleh oknum bisa mencapai Rp5 juta hingga Rp8 juta per kursi.
“Sekolah-sekolah terkait sudah kami panggil, dan proses pemeriksaan masih berjalan. Untuk saat ini, kita belum bisa mengungkapkan nama sekolahnya karena masih dalam tahap penyelidikan,” ujar Dani saat diwawancarai, Selasa (10/6/2025).
Empat Sekolah Diduga Terlibat
Dani menyebutkan, dari penyelidikan sementara, ada indikasi kuat keterlibatan empat sekolah negeri di Kota Bandung. Namun, ia menegaskan bahwa pengungkapan nama sekolah masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut.
“Nantinya, sekolah-sekolah yang diduga terlibat akan kembali kami panggil. Sudah sejak awal kami ingatkan agar tidak bermain-main dengan praktik seperti ini,” tambahnya.
Selain kemungkinan keterlibatan pihak internal sekolah, Dani juga membuka kemungkinan bahwa orang tua siswa atau pihak luar bisa ikut terlibat dalam praktik pungli ini.
“Semuanya masih dalam tahap penyelidikan. Belum ada yang bisa dipastikan. Kami tetap telusuri, meski proses ini membutuhkan waktu dan kehati-hatian. Jika terbukti, tentu akan ada tindakan tegas,” jelasnya.
Wali Kota Bandung: Sanksi Berat Menanti Pelaku
Menanggapi kasus ini, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa penyelidikan tengah berlangsung secara resmi dan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.
“Jika terbukti hanya berupa indikasi, maka akan kami tindak dengan sanksi administratif yang berat. Namun jika masuk kategori pidana, maka baik penerima maupun pemberi akan dikenakan sanksi hukum,” tegas Farhan.
Ia juga mengingatkan masyarakat, khususnya para orang tua, untuk tidak mudah tergiur dengan janji bisa meloloskan anak ke sekolah negeri melalui jalur tidak resmi.
“Kami minta semua pihak bersabar dan tidak berspekulasi. Identitas sekolah yang terlibat baru akan diumumkan setelah proses penyelidikan selesai,” pungkasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
