bukamata.id – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat diminta untuk berperan aktif dalam menekan peredaran rokok ilegal.
Hal itu disampaikan Kabid IKP Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar, Viky Edya Martina dalam acara Diseminasi Gempur Rokok Ilegal di Prime Park Hotel, Kota Bandung, Rabu (4/12/2024).
Viky mengakui bahwa sejauh ini belum ada aturan khusus bagi ASN dalam mengkonsumsi rokok ilegal. Meski begitu, pihaknya selalu mengingatkan tentang bahaya rokok ilegal tersebut.
“Sebetulnya untuk ASN aturan khususnya belum ada, beda seperti dengan pinjaman online dan sebagainya. Tetapi, yang kami selalu bangun adalah awareness atau kesadaran tentang bahaya rokok ilegal dan efeknya,” ucap Viki.
Terlebih, cukai produk tembakau atau rokok menjadi salah satu sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Jabar.
“Kalau dilihat dari sudut pandang ASN, ini kaitannya dengan pendapatan negara dan anggaran. Jadi, awareness itu bukan hanya untuk pribadi dan keluarga, tetapi juga bagaimana rokok ilegal mempengaruhi pendapatan negara,” katanya.
“Pendapatan negara itu kan berkaitan dengan program-program pemerintah dan segala macam,” lanjutnya.
Secara spesifik, kata Viki, aturan teknis terkait cukai memang melarang siapa saja yang melakukan jual beli, produksi, atau mengedarkan rokok ilegal.
Menurutnya, semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut akan mendapatkan ancaman hukuman, minimal sanksi administrasi hingga hukuman pidana.
“Misalnya, kalau ASN terlibat dalam jual beli rokok ilegal, sebetulnya sudah memenuhi unsur pasalnya. Namun, kalau ASN hanya merokok ilegal, memang tidak ada aturan khusus. Tetapi, jika bisa disambungkan, maka jika ada pasal yang dikenakan, hukumannya bisa berlapis,” jelasnya.
“Jadi, kalau terkena pidana, nanti akan masuk ke hukuman disiplin di ASN. Siapapun yang terkena pidana pasti kena hukuman disiplin. Jadi, bisa dari rokok ilegal masalahnya menjadi panjang,” tandasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
