bukamata.id – Kasus Sudrajat alias Babeh Ajat, pedagang es gabus asal Bojonggede, Kabupaten Bogor, kini memasuki babak baru yang jauh lebih kompleks dari sekadar polemik “jujur atau bohong”.
Klarifikasi terbaru dari Camat Bojonggede, Tenny Ramdhani, mengungkap fakta penting yang selama ini luput dari sorotan publik: Suderajat dan istrinya diduga mengalami gangguan mental pascatrauma yang berdampak serius pada kemampuan komunikasi dan konsistensi cerita.
Fakta ini sekaligus menjadi bantahan terhadap tudingan bahwa Sudrajat sengaja memanipulasi cerita demi simpati publik, tuduhan yang sebelumnya mengemuka usai video klarifikasi yang diunggah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), viral di media sosial.
Asesmen Psikologis: Keterangan Berubah Bukan Karena Bohong
Menurut Camat Tenny Ramdhani, hasil asesmen menunjukkan Sudrajat dan istrinya memiliki indikasi disabilitas nonfisik berupa gangguan mental dan keterbatasan verbal, yang diperparah oleh trauma berat akibat insiden kekerasan dan intimidasi aparat di Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 24 Januari 2026.
“Keterangan yang berubah-ubah itu bukan karena niat menipu, tapi karena kondisi psikologis dan keterbatasan komunikasi,” tegas Tenny, dikutip dari Instagram @redsignalcom, Minggu (1/2/2026).
Trauma tersebut muncul setelah Sudrajat dituduh menjual es gabus berbahan spons, dagangannya dirusak, dan dirinya mengalami luka ringan di wajah serta bahu. Sejak kejadian itu, Sudrajat disebut semakin tertutup, mudah panik, dan kesulitan menjawab pertanyaan, terutama saat diwawancarai berulang kali oleh banyak pihak.
Diperkuat RT-RW: Suderajat Punya Riwayat Keterbelakangan Mental
Keterangan Ketua RT dan RW setempat menguatkan hasil asesmen. Sudrajat disebut telah lama mengalami keterbatasan mental, sementara kondisi istrinya bahkan dinilai lebih parah, dengan pola komunikasi yang sulit dipahami.
“Mereka memang jarang bersosialisasi, dan setelah viral, makin takut bertemu orang,” ujar salah satu perangkat lingkungan.
Fakta ini menempatkan Sudrajat sebagai warga rentan dengan disabilitas tak kasat mata, kelompok yang sering kali tidak terlindungi secara memadai dalam sistem hukum dan komunikasi publik.
Konten KDM Disorot: Tajam ke Rakyat Kecil, Tumpul ke Aparat?
Polemik membesar ketika Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut Sudrajat “tidak jujur” dalam sebuah wawancara YouTube. Pernyataan itu memantik kritik tajam warganet, terutama setelah fakta gangguan mental Sudrajat terungkap.
Di kolom komentar Instagram @redsignalcom, Minggu (1/2/2026), gelombang kritik terhadap gaya komunikasi KDM pun mengalir deras.
“Iya lah pasti, mereka kurang istirahat setiap hari diwawancarai, belum lagi ada rasa takut dan tekanan,” tulis akun @ahm*.
Kritik lebih keras datang dari akun @tab*:
“Saya ga respect dg konten KDM yg tajem bgt ngomong ke rakyat kecil kyk bapak ini, tapi ga berani tajem ke oknum TNI POLISI yg nendang bapak ini. Miris.”
Warganet lain mempertanyakan etika menjadikan warga rentan sebagai konten publik.
“Etis kah menjadikan orang tua sebagai bahan konten? Kalau niat bantu ya bantu aja, ga usah dibikin konten,” tulis @san*.
Sementara akun @yul* menilai pendekatan KDM terlalu menekan secara psikologis.
“Harusnya mengayomi, bukan interogasi. Setiap orang punya latar belakang berbeda.”
Dari Simpati ke Stigma: Ketika Gangguan Mental Disalahartikan Kebohongan
Sebelumnya, video klarifikasi KDM yang menyoroti pengakuan Sudrajat soal rumah kontrakan memicu kekecewaan sebagian warganet. Banyak yang menilai Sudrajat berbohong karena ternyata menempati rumah miliknya sendiri.
Namun, fakta terbaru justru menggeser perspektif: inkonsistensi cerita bisa jadi gejala gangguan mental, bukan manipulasi sadar.
Dalam konteks ini, publik dinilai terlalu cepat menghakimi, sementara pejabat publik dianggap gagal membaca kerentanan psikologis korban.
Pelajaran Besar: Empati Lebih Penting dari Konten
Pemerintah Kecamatan Bojonggede menyatakan akan menyiapkan pendampingan psikososial berkelanjutan bagi Sudrajat dan keluarganya. Kasus ini sekaligus menjadi alarm keras soal pentingnya pendekatan berbasis empati, baik oleh aparat, pejabat publik, maupun media.
Di tengah budaya konten dan viralitas, kisah Sudrajat mengingatkan satu hal mendasar: tidak semua ketidakkonsistenan adalah kebohongan, dan tidak semua warga punya privilese mental untuk menjelaskan hidupnya dengan rapi di depan kamera.
Kasus ini bukan hanya soal Sudrajat, melainkan tentang bagaimana negara dan figur publik memperlakukan warga paling rentan di hadapan jutaan pasang mata.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
