bukamata.id – Jajaran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus memacu kualitas birokrasi demi menghadirkan layanan publik yang prima, cepat, dan terpadu. Salah satu instrumen utama yang diandalkan adalah Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dirancang untuk memangkas birokrasi berbelit.
Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail, menegaskan bahwa kehadiran fasilitas terpusat tersebut merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan bagi warganya.
“MPP itu kan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan masyarakat dalam satu pintu,” ujar Asep saat memberikan keterangan, Rabu (23/9/2026).
Kendati mengusung konsep satu atap, Asep mengingatkan masyarakat agar memahami bahwa tidak seluruh jenis pengurusan dokumen dapat tuntas seketika dalam kurun waktu satu hari. Setiap layanan tetap terikat pada Standar Operasional Prosedur (SOP), verifikasi berkas, serta estimasi waktu pengerjaan yang diatur secara sistematis melalui aplikasi resmi.
“Memang tidak semua perizinan bisa selesai dalam 1 hari ada banyak item yang diterbitkan di sana (aplikasi) tentu secara SOP ada prosedur persyaratan dan jangka waktu penyelesaiannya,” jelasnya.
Guna memastikan standar operasional tersebut berjalan di atas rel yang benar, pihak eksekutif berkomitmen untuk terus mengintensifkan inspeksi dan evaluasi berkala terhadap aktivitas harian di area pelayanan.
“Bahwa berdasarkan peninjauan langsung ke lapangan mekanisme sesuai ketentuan. Namun dari hasil temuan ada beberapa yang jadi catatan di OPD agar menjadi evaluasi dan ditingkatkan,” ungkapnya.
Menutup arahannya, Asep menitipkan pesan tegas kepada seluruh aparatur yang bertugas di garda terdepan agar senantiasa menjaga integritas, disiplin tinggi, serta mengedepankan keramahan dalam menyambut setiap warga yang datang.
“Saya berpesan tetap menjaga kedisiplinan saat melakukan pelayanan. Jalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan utamakan pelayanan yang ramah,” tandasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
