bukamata.id – Komisi I DPRD Jawa Barat membahas aspirasi dari sejumlah tokoh masyarakat Sunda terkait usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda. Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Jawa Barat, Kamis (2/7/2026).
Rapat tersebut dihadiri hampir seluruh fraksi di DPRD Jawa Barat, kecuali Fraksi Gerindra.
Komisi I DPRD Jabar Sepakat Usulan Dilanjutkan ke Tahap Legislasi
Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, menegaskan bahwa fraksi-fraksi yang hadir pada prinsipnya menyetujui agar usulan tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme legislasi resmi.
“Menyetujui untuk dilanjutkan dalam proses legislasi yang resmi tentang usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda,” ujar Rahmat.
Meski demikian, pembahasan lanjutan masih menunggu keputusan rapat pimpinan DPRD Jawa Barat, termasuk penentuan apakah kajian akan dilakukan melalui Panitia Khusus (Pansus) atau dibahas di tingkat komisi.
Kajian tersebut juga akan melibatkan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pemotda) serta Biro Hukum Setda Jawa Barat.
Usulan Penguatan Identitas Sunda di Ruang Publik
Dalam rapat tersebut, turut disampaikan masukan dari Prof. Ginanjar terkait penggunaan nama berbahasa asing pada kawasan perumahan, gedung, hingga pusat perbelanjaan di Jawa Barat. Hal tersebut dinilai dapat mengikis identitas budaya lokal.
Menanggapi hal itu, Komisi I DPRD Jabar membuka peluang untuk merumuskan regulasi baru, baik melalui Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Gubernur (Pergub), guna memperkuat identitas kesundaan.
“Bagian besarnya adalah usulan perubahan nama provinsi, sedangkan bagian lainnya menyangkut penamaan ruang publik yang akan kita tindak lanjuti,” kata Rahmat.
Nama Daerah Otonomi Baru Diminta Lebih Mencerminkan Budaya Lokal
Rahmat juga menyoroti penamaan calon daerah otonomi baru di Jawa Barat. Ia menilai penggunaan nama berbasis arah mata angin seperti Barat, Timur, Utara, dan Selatan perlu dievaluasi.
Menurutnya, nama daerah sebaiknya lebih mencerminkan kearifan lokal dan identitas budaya Sunda.
“Jangan Barat, Timur, Utara, Selatan. Sebaiknya menggunakan nama khas lokal yang mencerminkan budaya Sunda,” tegasnya.
Hadirkan Perwakilan Fraksi di DPRD Jabar
Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan sejumlah fraksi, yakni Golkar, PDI Perjuangan, PAN, Demokrat, PPP, PKS, dan PKB. Sementara itu, Fraksi Gerindra tidak hadir dalam rapat pembahasan tersebut.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
