bukamata.id – Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan. Permintaan ini menyusul temuan sejumlah kasus keracunan pada siswa yang mengonsumsi MBG.
Koordinator Program dan Advokasi JPPI, Ari Hadianto, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI, Senin (22/9/2025). Ia menilai dugaan keracunan terjadi akibat kesalahan sistem di Badan Gizi Nasional (BGN).
“Tolong wakilkan kami untuk sampaikan ini kepada Pak Prabowo. Pertama, hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis, tapi kesalahan sistem di BGN karena kejadiannya menyebar di berbagai daerah,” ujar Ari dalam rapat.
Ari menekankan keselamatan dan tumbuh kembang anak harus menjadi prioritas, bukan dijadikan sasaran program politik.
“Jadi jangan jadikan anak itu dari target-target program politik yang akhirnya malah menyampingkan keselamatan anak dan tumbuh kembang anak,” lanjutnya.
Ia pun meminta kepada anggota Komisi IX untuk menyampaikan rekomendasi penghentian MBG kepada Presiden.
“Maka kami meminta dengan hormat kepada para Bapak Ibu anggota Dewan, anggota Komisi IX, sampaikan rekomendasi ini kepada Pak Presiden dan kami minta hentikan MBG dan evaluasi total,” jelas Ari.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan pemberhentian program MBG. Tugas Komisi IX adalah mengawasi dan mengevaluasi BGN.
“Tadi kalau saran dari atau rekomendasi dari JPPI untuk menghentikan program, menyampaikan kepada presiden untuk menghentikan program, ini forumnya mungkin bukan di sini, Pak,” kata Charles.
“Kami memiliki tugas untuk mengevaluasi dan mengawasi BGN sehingga kami menginginkan ada rekomendasi untuk bisa melakukan evaluasi terhadap mereka sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali,” tambahnya.
Charles menegaskan keputusan penghentian program berada di tangan Presiden Prabowo. Ia menyebut MBG masih menjadi program prioritas pemerintah yang terus dijalankan.
“Kalau masalah dihentikan atau tidak ya ini nanti kebijakannya Bapak Presiden nih, kalau memang beliau merasa program ini tidak lagi dibutuhkan mungkin akan hentikan,” ujar legislator PDIP tersebut.
“Tadi kalau kata Pak Edi rekomendasi 1,2 tidak dijalankan mungkin akan dihentikan, tapi saat ini kan faktanya Presiden tetap merasa ini adalah program strategis yang ingin dijalankan dan anggarannya juga sudah disiapkan. Oleh karena itu, saya yakin kita semua juga punya prioritas yang sama, bagaimana menghentikan hal serupa terjadi kembali,” pungkas Charles.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
