bukamata.id – Potret resmi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia hingga kini masih terpasang di ruang-ruang kelas maupun perkantoran SMA dan SMK di seluruh wilayah Jawa Barat. Pihak Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat menyatakan belum mengeluarkan arahan kepada satuan pendidikan untuk menurunkan foto tersebut, kendati Gibran telah mengajukan surat pengunduran diri.
Kepala Disdik Jawa Barat, Purwanto, menyampaikan bahwa pihak sekolah tidak perlu mengambil tindakan apa pun sebelum terbitnya keputusan resmi dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Selain itu, jajaran dinas di tingkat provinsi juga belum menerima surat edaran maupun instruksi dari pemerintah pusat mengenai mekanisme pencopotan foto wakil presiden.
“Belum ada juga imbauan dari pusat, dari pemerintah. Kalau sekiranya nanti sudah resmi diputuskan oleh MPR, diterima, kita lihat perkembangannya,” ujar Purwanto saat memberikan keterangan pada Kamis (12/11/2026).
Menunggu Kepastian Hukum dari Sidang MPR
Purwanto menjelaskan bahwa langkah penyerahan surat pengunduran diri oleh Gibran tidak serta-merta menggugurkan status konstitusionalnya secara langsung. Dalam sistem ketatanegaraan, masih terdapat tahapan mekanisme di MPR RI yang wajib dilalui guna mengesahkan diterima atau tidaknya permohonan berhenti tersebut.
Berangkat dari pertimbangan hukum tata negara itu, Disdik Jawa Barat memilih bersikap hati-hati dengan menunggu kepastian resmi sebelum menerbitkan instruksi teknis kepada jaringan sekolah di daerah.
“Kita kan baru tahu Wakil Presiden mengundurkan diri dari televisi. Kemudian apakah itu sudah menjadi kekuatan hukum atau belum, MPR-nya juga belum sidang,” katanya menambahkan.
Imbauan Agar Kepala Sekolah Tidak Terburu-buru
Kepada seluruh kepala SMA dan SMK di Jawa Barat, Purwanto berpesan agar tetap tenang dan tidak gegabah mengambil keputusan sepihak untuk menurunkan foto Gibran dari dinding sekolah. Ia menilai langkah yang paling bijak adalah menghormati proses konstitusional yang sedang berjalan di lembaga tinggi negara.
“Ya sebaiknya menunggu keputusan dari lembaga tertinggi yang berhak menerima pengunduran diri Pak Wapres. Akan lebih arif menerima itu setelah lembaga yang berwenang memutuskan,” ucapnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
