Selain itu, rakyat juga terbebani dengan tekanan ekonomi yang membuat mereka harus menanggung penderitaan karena banyak kekurangan. Harga-harga yang mahal, sembako yang tak terjangkau, dan banyak lagi tekanan ekonomi yang membuat raktyat menderita.
“Sekarang mau dibebani lagi dengan kewajiban dan gajihnya harus dipotong 3 persen untuk program Tapera. Dimana rasa sense of crissis pemerintah akan penderitaan rakyat,” kata Ajay, Kamis (20/6/2024).
Ajay menegaskan, pemerintah jangan lagi membebani rakyat dengan potongan-potongan seperti potongan gaji, dengan dalih untuk perumahan rakyat.
“Kalau memang pemerintah punya kepedulian kepada rakyat membangun perumahan rakyat, jangan lagi membebani rakyat. Kenapa tidak gunakan saja dana yang ada seperti APBN atau APBD. Rakyat sudah membayar pajak, berbagai hal dipungut pajak. Sekarang dibebani harus dipotong gajihnya untuk Tapera. Ini sungguh tidak adil,” tuturnya.
Ajay membandingkan, banyak program-program atau proyek strategis nasional yang didanai oleh APBN.
“Padahal pemerintah bisa saja mengalihkan anggaran itu untuk kepentingan buruh atau pekerja. Kalau memang pemerintah ada keberpihakan kepada buruh atau pekerja,” imbuhnya.
Di sisi lain, rumah dinas dan kendaraan pejabat dengan mewah dan menterengnya dibiayai oleh anggaran negara.
“Ini yang menyangkut rumah rakyat, rumah buruh, rumah pekerja, atau rumah rakyat apapun, malah dibiayai oleh rakyat sendiri di luar pajak yang dibayarkan. Mereka harus dipotong gajinya untuk Tapera. Sungguh tak adil,” katanya.
Dapatkan berita menarik lainnya dari Bukamata.id di Google News, Klik di Sini