bukamata.id – Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar, Fetty Anggraeni, menyoroti banyaknya peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang bersumber dari APBN dan APBD dinonaktifkan.
Menurutnya, hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama di daerah pemilihannya, Kota Bogor.
Untuk menindaklanjuti keluhan warga, Fetty mengundang Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor dalam agenda Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung Thoha Building, Kecamatan Bogor Barat, Senin (6/10/2025).
“Banyak masyarakat yang mengadu soal BPJS PBI yang tiba-tiba dinonaktifkan. Karena itu, kami mengundang Dinsos untuk menjelaskan penyebab dan solusi ke depan,” ujar Fetty.
APBD Jabar untuk BPJS PBI Hanya Rp700 Juta
Fetty menjelaskan, anggaran BPJS PBI dari APBD Provinsi Jawa Barat kini hanya sebesar Rp700 juta.
Kondisi tersebut terjadi karena adanya penyesuaian terhadap program-program prioritas nasional dari Presiden Prabowo Subianto yang wajib diikuti oleh pemerintah daerah.
“Program seperti Danantara, MBG, dan Koperasi Merah Putih membutuhkan biaya besar. Akibatnya, sektor lain seperti BPJS dan infrastruktur ikut terdampak,” jelasnya.
Meski begitu, Fetty menegaskan bahwa bantuan sosial di sektor kesehatan seharusnya tidak menjadi korban kebijakan anggaran.
“Pelayanan kesehatan ini kebutuhan dasar masyarakat. Jangan sampai dikorbankan,” tegasnya.
Dorong Solusi di Tingkat Provinsi dan Pusat
Fetty memastikan akan terus memperjuangkan agar BPJS PBI tetap berjalan dan terbayarkan. Ia berencana mendorong pembahasan tambahan anggaran melalui Banggar DPRD Jabar dan menjalin komunikasi dengan wakil rakyat di DPR RI.
“Kami akan dorong di provinsi dan pusat agar alokasi untuk BPJS PBI diperbesar. Saat ini bantuannya terlalu kecil, kasihan Pemkot Bogor,” ujarnya.
Dinsos Kota Bogor Jelaskan Basis Data DTSEN
Sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial Dinsos Kota Bogor, Yosep Berliana, menjelaskan bahwa pihaknya kini menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan dalam penyaluran berbagai bantuan sosial, termasuk BPJS PBI, PKH, dan BSM.
“DTSEN ini masih dalam proses perbaikan dan ground checking. Tujuannya agar data penerima bantuan benar-benar tepat sasaran,” katanya.
Yosep menyebut, jumlah penerima BPJS PBI yang bersumber dari APBD Kota Bogor saat ini sekitar 180 ribu orang, sementara penerima PKH mencapai 80 ribu orang.
“Kami sudah instruksikan seluruh operator kelurahan untuk melakukan verifikasi data hingga akhir Oktober. Hasilnya nanti akan menjadi basis data utama,” tandasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
