bukamata.id – Dugaan praktik penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri disebut menyasar berbagai kalangan. Selain Presiden Prabowo Subianto dan pejabat negara, sejumlah figur publik, artis, hingga jurnalis juga diduga masuk dalam daftar target penyadapan.
Nama Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Najwa Shihab, dan Alfito Deannova disebut dalam perkembangan penyidikan perkara tersebut.
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Suhermanto membenarkan adanya sejumlah figur publik yang diduga menjadi sasaran penyadapan.
“Artis RA dan istrinya NS alias G, jurnalis NS dan ADG,” kata Suhermanto saat dikonfirmasi wartawan, Senin (16/11/2026).
Terungkapnya nama-nama tersebut memperluas daftar pihak yang diduga menjadi target penyadapan ilegal selama periode 2025 hingga 2026.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, mulai dari Presiden Republik Indonesia, lingkungan Istana, hingga pejabat pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026).
“Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik,” ujar Suyudi.
Selain itu, dugaan penyadapan juga disebut menyasar sejumlah pimpinan daerah dan aparat penegak hukum. Kelompok masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga mahasiswa turut masuk dalam daftar yang diungkapkan dalam rapat tersebut.
“Gubernur dan Kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis serta mahasiswa,” tuturnya.
Mantan Kapolri Listyo Sigit dan Tiga Perwira Polri Jadi Tersangka
Dalam perkara dugaan penyadapan ilegal ini, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo disebut telah ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya.
Ketiga perwira tersebut adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Penyidik menduga aktivitas penyadapan berlangsung pada 2025 hingga 2026 dan dilakukan tanpa kepentingan penegakan hukum. Dugaan pelanggaran tersebut juga berkaitan dengan penghapusan jejak log pada Oktober 2026.
Atas dugaan perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Selain itu, mereka juga disangkakan melanggar Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP terkait akses ilegal, yang memiliki ancaman pidana penjara paling lama enam tahun.
Hingga kini, dugaan keterlibatan para pihak dalam perkara tersebut harus tetap dipandang sebagai bagian dari proses hukum. Penetapan tersangka dan sangkaan pidana belum merupakan putusan bersalah yang berkekuatan hukum tetap.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News










