Close Menu
Bukamata.idBukamata.id
  • Beranda
  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Persib
  • Opini
  • Index
Terbaru

Semula 2 Desember, Sidang Paripurna Pemilihan Pengganti Wapres Gibran Resmi Diundur Sepekan

Senin, 16 November 2026 20:52 WIB
PPPK

CPNS 2026 Dibuka, Lulusan SMA dan SMK Bisa Daftar? Ini Formasi dan Jadwal Terbarunya

Senin, 16 November 2026 20:52 WIB

Hanya Ragnar Oratmangoen Dipanggil Timnas Indonesia, Igor Tolic Justru Senang, Ada Apa?

Senin, 16 November 2026 20:00 WIB
Facebook Instagram YouTube TikTok
Terbaru
  • Semula 2 Desember, Sidang Paripurna Pemilihan Pengganti Wapres Gibran Resmi Diundur Sepekan
  • CPNS 2026 Dibuka, Lulusan SMA dan SMK Bisa Daftar? Ini Formasi dan Jadwal Terbarunya
  • Hanya Ragnar Oratmangoen Dipanggil Timnas Indonesia, Igor Tolic Justru Senang, Ada Apa?
  • Bukan Cuma Jago Silat! Herri Pras Dicecar Pesulap Merah soal Polemik UAS, UAH, dan Tantangan Duel
  • Waspada Bencana Hidrometeorologi, Ini Peta Sebaran Cuaca Ekstrem di Jabar Sepekan ke Depan
  • ⁠Temui DPR RI Perwakilan Mitra BGN Jabar dan Jateng Minta Evaluasi Kebijakan Baru BGN
  • Bukan Hanya Presiden, Raffi Ahmad hingga Najwa Shihab Masuk Daftar Sasaran Penyadapan
  • Terima Gelar Warga Kehormatan Brimob, Kang Cucun Tegaskan Komitmen Perkuat Infrastruktur Kepolisian di Jabar
Facebook Instagram YouTube X (Twitter)
Bukamata.idBukamata.id
Senin, 16 November 2026
  • Beranda
  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Persib
  • Opini
  • Index
Bukamata.idBukamata.id
Home»Berita

⁠Temui DPR RI Perwakilan Mitra BGN Jabar dan Jateng Minta Evaluasi Kebijakan Baru BGN

By Aga GustianaSenin, 16 November 2026 18:20 WIB5 Mins Read
Rombongan mitra ini diterima langsung oleh Ketua DPD Demokrat Jawa Barat Anton Sukartono Suratto, Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana, serta anggota DPR RI Rinto Subekti yang juga ketua DPD Demokrat Jawa Tengah. (Foto: Ist)
ADVERTISEMENT

bukamata.id – Puluhan mitra pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang datang jauh-jauh dari Jawa Barat dan Jawa Tengah mendatangi Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Kedatangan mereka ke ruang Fraksi Partai Demokrat bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan membawa segudang keresahan atas berbagai kebijakan baru Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai memicu kegaduhan di tingkat daerah.

​Rombongan mitra ini diterima langsung oleh jajaran petinggi dan anggota parlemen Fraksi Partai Demokrat, di antaranya Ketua DPD Demokrat Jawa Barat Anton Sukartono Suratto, Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana, serta anggota DPR RI Rinto Subekti yang juga ketua DPD Demokrat Jawa Tengah.

​Di hadapan para wakil rakyat, para pengelola dapur ini membeberkan sederet persoalan krusial yang tengah menghimpit operasional mereka.

Mulai dari perubahan skema operasional yang memangkas jumlah relawan secara drastis, kemunculan aturan SPS 3 setelah SPS 1 dan 2, menumpuknya aplikasi pelaporan harian, keterlambatan top up dana, hingga nasib dapur SPPG baru yang belum juga mendapat kepastian beroperasi.

​Dilema Pemangkasan Relawan: Ancaman Pengangguran Baru dan Upah di Bawah UMR
​
Salah satu sorotan paling tajam datang dari Perwakilan SPPG Priangan Timur, Ucu Supriatna. Pria yang akrab disapa Abah Ucu ini mengungkapkan bahwa perubahan skema operasional dari BGN telah menempatkan para mitra pengelola pada posisi buah simalakama.

​Berdasarkan aturan baru tersebut, dapur SPPG dengan jumlah penerima manfaat di bawah 1.500 orang diwajibkan memangkas jumlah relawannya secara ekstrem, dari semula 47 orang menjadi hanya 15 relawan.

Baca Juga:  Update Keracunan MBG di Bandung Barat: Korban Bertambah Jadi 411 Siswa, 47 Orang Masih Dirawat di RS

Sementara itu, dapur dengan penerima manfaat di atas 2.000 orang hanya diperbolehkan mempekerjakan maksimal 24 relawan.

​”Kebijakan baru mengenai skema operasional ini telah membuat kegaduhan di tingkat SPPG, karena harus mengeluarkan jumlah relawan yang ada. Meskipun tidak dikeluarkan, maka skema shifting (giliran kerja) dilakukan, dan ini berdampak pada pendapatan relawan yang jauh lebih rendah daripada UMR yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Abah Ucu.

​Akibat penerapan sistem shifting demi menyelamatkan nasib para pekerja, seorang relawan kini hanya bisa bekerja sekitar 12 hari dalam sebulan. Pendapatan mereka pun merosot tajam di angka Rp1,2 juta terpaut jauh di bawah standar UMR Jawa Barat yang berada di kisaran Rp2,3 juta per bulan.

​”Kami ini mengalami dilema berat dengan kebijakan tersebut. Di satu sisi kami dipaksa mengurangi jumlah relawan, namun di sisi lain tidak boleh ada pemberhentian begitu saja, karena jika dikurangi justru akan menambah angka pengangguran baru di daerah,” ujar dia.

​Abah Ucu juga menyoroti perlunya BGN membentuk Deputi Kemitraan khusus yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi dua arah.

Sebelumnya, BGN sempat menerima usulan mitra untuk melakukan akreditasi dan grading agar setiap dapur tidak disamaratakan. Namun, tak lama setelah grading berjalan, kebijakan baru kembali turun tanpa sosialisasi yang matang.
​
Beban Administrasi Aplikasi dan Nasib Dapur Baru yang Menggantung

​Keluhan tak berhenti pada urusan tenaga kerja. Perwakilan SPPG asal Kabupaten Ciamis, Robi Tamzil, menyoroti betapa terkurasnya energi para pengelola dapur akibat kewajiban mengisi berbagai aplikasi digital setiap harinya.
Menurutnya, tumpukan administrasi digital ini justru tidak bersentuhan langsung dengan kualitas pemenuhan gizi anak.

Baca Juga:  Mengintip Formasi Baru Istana: Ini Deretan Nama yang Bakal Dilantik Presiden Hari Ini

​”Salah satunya aplikasi LPDH (Laporan Pertanggungjawaban Dana Harian) yang hari ini banyak sekali mitra menjadi korban karena kerumitan aplikasi tersebut,” ungkap Robi.
​
Ia berharap evaluasi menyeluruh segera dilakukan agar program unggulan

Presiden Prabowo Subianto ini tidak terhambat oleh kendala teknis yang merugikan pelaksana di lapangan.

Hal senada dikatakan perwakilan tokoh masyarakat kabupaten Tasikmalaya yang ikut dalam kesempatan tersebut Karom, menegaskan bahwa pihaknya sangat mendukung langkah BGN dalam melakukan efisiensi anggaran dan perbaikan tata kelola.

Namun, efisiensi tersebut jangan sampai mengorbankan kualitas pelayanan gizi maupun memicu konflik sosial di akar rumput.

​”Jika tidak segera dilakukan evaluasi, maka bakal ada ribuan pengangguran baru akibat pemangkasan jumlah relawan ini. Bahkan sekarang pun sudah mulai terjadi konflik di lapangan karena banyak relawan terpaksa dihentikan tanpa alasan yang jelas,” kata Karom.
​
Selain itu, Karom mendesak BGN segera memberikan kepastian akses operasional bagi Dapur SPPG baru. Pasalnya, banyak masyarakat yang telah merogoh kocek pribadi dalam jumlah besar untuk membangun infrastruktur dapur demi menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi hingga kini belum juga diizinkan beroperasi.

​Respons DPR RI: Program MBG Harus Berkeadilan dan Hidupkan Ekonomi Daerah
​
Menanggapi keluhan beruntun dari para mitra Jawa Barat dan Jawa Tengah tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Cellica Nurrachadiana, menyatakan komitmennya untuk segera membawa aspirasi ini ke meja pimpinan BGN.

Baca Juga:  Wakil Ketua DPR Walk Out dari Pelantikan Rektor UPI karena Sumpah Jabatan Berbahasa Inggris

​Cellica mengapresiasi sikap konstruktif para mitra yang datang tidak hanya membawa keluhan, tetapi juga menawarkan solusi nyata demi menyempurnakan tata kelola program pemerintah.

​”Kami sangat mengapresiasi teman-teman mitra ini karena mereka datang memberikan solusi serta temuan-temuan riil di lapangan atas kebijakan yang dikeluarkan. Pada prinsipnya, para mitra ini tetap mendukung penuh kebijakan BGN dan berharap bisa terus menjadi mitra strategis pemerintah,” jelas Cellica.

​Ia menambahkan bahwa kepemimpinan BGN yang baru saat ini memang tengah melakukan pembenahan serta evaluasi menyeluruh guna memastikan uang negara dikelola secara tepat sasaran dan akuntabel.

Namun, mantan Bupati Karawang ini mengingatkan bahwa roh dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki dampak ganda yang harus dijaga keseimbangannya.

​”Program MBG ini tidak hanya bertujuan memperbaiki gizi anak bangsa, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi di daerah dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Kebijakan ini harus dipikirkan secara holistik dan berkeadilan, jangan sampai ada pihak di lapangan yang justru dirugikan,” kata Cellica.

Menurut dia apa yang menjadi kelurahan saran dan masukan para mitra akan segera disampaikan kepada pihak BGN untuk perbaikan dan berkeadilan.

“Intinya pada prinsipnya adalah masukan dari para mitra kami tampung kami dengar dan akan kami sampaikan kepada pogak BGN demi perbaikan tata kelola ynah berkeadilan,” katanya.

Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News

Badan Gizi Nasional DPR RI Makan Bergizi Gratis SPPG
Share. Facebook Twitter WhatsApp
ADVERTISEMENT

Jangan Lewatkan

Semula 2 Desember, Sidang Paripurna Pemilihan Pengganti Wapres Gibran Resmi Diundur Sepekan

PPPK

CPNS 2026 Dibuka, Lulusan SMA dan SMK Bisa Daftar? Ini Formasi dan Jadwal Terbarunya

Waspada Bencana Hidrometeorologi, Ini Peta Sebaran Cuaca Ekstrem di Jabar Sepekan ke Depan

Bukan Hanya Presiden, Raffi Ahmad hingga Najwa Shihab Masuk Daftar Sasaran Penyadapan

Terima Gelar Warga Kehormatan Brimob, Kang Cucun Tegaskan Komitmen Perkuat Infrastruktur Kepolisian di Jabar

Pasokan Air di Kiaracondong Kembali Mengalir, Perumda Tirtawening Tegaskan Bantuan Tangki Tanpa Pungutan

Terpopuler
  • Bansos Tiba-tiba Tak Cair Lagi atau Malah Terhapus? Cek Penyebab Nama Dicoret dari DTSEN 2026
  • Harga Emas Antam Hari Ini 15 November 2026 Naik! Cek Daftar Lengkapnya
  • Garena Free Fire
    Kode Redeem FF Hari Ini 14 November 2026: Klaim Skin Senjata, Bundle Eksklusif, hingga Emote Gratis dari Garena
  • Harga Emas Antam Senin 16 November 2026 Tembus Rp2,522 Juta per Gram, Buyback Ikut Naik
  • Penyebab Bansos Tak Kunjung Cair: Bisa Jadi Angka Desil KTP Anda Berubah!
Facebook Instagram YouTube TikTok
Bukamata.id © 2023
  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.