bukamata.id – Pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2026 menjadi momen yang paling ditunggu para pekerja berpenghasilan rendah. Namun, tidak sedikit buruh yang terancam gagal menerima kucuran dana bantuan akibat kendala sepele: data kepesertaan yang tidak cocok atau nomor rekening yang sudah pasif.
Kementerian Ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan menegaskan pentingnya pembaruan (pengkinian) data pribadi. Langkah ini menjamin identitas, nomor telepon, hingga rekening bank yang terdaftar tetap valid sehingga proses verifikasi tidak tertahan di sistem.
Dua Cara Mudah Pembaruan Data BSU 2026
Bagi Anda yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, perbaikan dan pengkinian data dapat dilakukan secara mandiri lewat smartphone tanpa perlu mengantre di kantor cabang.
1. Melalui Portal Resmi BSU BPJS Ketenagakerjaan
- Gunakan browser di ponsel atau PC, lalu akses bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.
- Gulir halaman ke bawah hingga menemukan formulir pengecekan.
- Masukkan 16 digit NIK KTP, nama lengkap sesuai identitas, serta tanggal lahir.
- Klik tombol Lanjutkan.
- Ambil foto fisik KTP dan swafoto (foto diri) dengan pencahayaan terang tanpa penutup wajah (seperti kacamata hitam atau masker).
- Lengkapi rincian data diri dan nomor rekening bank aktif atas nama pribadi, centang persetujuan syarat, lalu tekan Kirim Data.
Catatan: Jika muncul notifikasi “Anda Tidak Termasuk sebagai Calon Penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2026 sesuai Permenaker Nomor 16 Tahun 2026”, berarti profil Anda belum memenuhi kriteria penerima periode ini.
2. Melalui Aplikasi Mobile JMO (Jamsostek Mobile)
- Pasang aplikasi JMO dari Google Play Store atau Apple App Store.
- Pada halaman utama (sebelum login), pilih menu Pengkinian Data BSU di bagian bawah.
- Ketikkan NIK KTP, nama lengkap, dan tanggal lahir Anda.
- Lanjutkan proses dengan mengunggah dokumen KTP dan foto diri yang jelas.
- Isikan informasi data diri terkini beserta rekening penerima, kemudian kirim formulir pengkinian data.
Siapa Saja yang Berhak Menerima BSU 2026?
Sesuai regulasi terbaru dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, calon penerima subsidi gaji harus memenuhi syarat berikut:
- Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia (WNI) sah dengan NIK terdaftar.
- Status Kepesertaan: Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) sekurang-kurangnya hingga Agustus 2026.
- Batas Gaji: Mengantongi gaji/upah maksimal Rp3.500.000 per bulan atau setara UMP/UMK daerah setempat.
- Prioritas: Diutamakan bagi buruh yang tidak sedang mencairkan bansos Program Keluarga Harapan (PKH).
- Pengecualian: Tidak berlaku untuk PNS/ASN, anggota TNI, maupun anggota Polri.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
