bukamata.id – Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk membantu menjaga daya beli para pekerja. Bagi buruh atau karyawan yang ingin memastikan namanya terdaftar, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyediakan kanal pengecekan mandiri berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026, total dana bantuan yang dialokasikan mencapai Rp900 ribu. Nilai subsidi ini mencakup alokasi periode Oktober hingga Desember 2026.
Link dan Prosedur Pengecekan Penerima BSU 2026
Pekerja disarankan mengakses layanan pengecekan melalui portal resmi Kemnaker untuk menjamin keamanan data pribadi:
- Situs Resmi:
[https://bsu.kemnaker.go.id/](https://bsu.kemnaker.go.id/)
Imbauan penting diberikan agar masyarakat tidak mengklik tautan acak yang disebarkan via pesan berantai guna menghindari potensi penipuan atau pencurian data.
Langkah-langkah pemeriksaan status bantuan:
- Buka peramban (browser) di smartphone atau komputer.
- Kunjungi portal resmi
[https://bsu.kemnaker.go.id/](https://bsu.kemnaker.go.id/). - Input 16 digit NIK sesuai yang tertera pada KTP.
- Ikuti prosedur dan verifikasi petunjuk di layar hingga tuntas.
- Cermati keterangan status kepesertaan yang muncul di halaman akhir.
Jika kendala teknis atau pengaksesan lambat terjadi, calon penerima disarankan mencoba berkala saat trafik pengunjung sedang senggang.
Kriteria dan Syarat Kelayakan Penerima
Penyaluran BSU 2026 menyasar kelompok pekerja yang memenuhi serangkaian ketentuan ketat, meliputi:
- Terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) berbasis NIK sah.
- Tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan segmen Penerima Upah (PU) sampai kurun waktu Agustus 2026.
- Mengantongi gaji bulanan maksimal Rp3,5 juta, atau tidak melebihi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) / Provinsi (UMP) setempat (dengan pembulatan ke atas).
- Tidak berstatus sebagai ASN, prajurit TNI, maupun anggota Polri.
- Diutamakan bagi pekerja yang tidak sedang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
Dasar kalkulasi gaji didasarkan pada pelaporan resmi perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup akumulasi gaji pokok dan tunjangan tetap.
Nominal Bantuan dan Skema Penyaluran
Nilai subsidi ini dihitung Rp300 ribu per bulan untuk tiga periode pencairan (Oktober, November, dan Desember 2026). Seluruh dana sebesar Rp900 ribu akan disalurkan sekaligus dalam satu kali transfer.
Proses pengiriman dana dijadwalkan berlangsung sepanjang November hingga Desember 2026 melalui jaringan Bank Himbara (Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, BSI) serta kantor PT Pos Indonesia.
Solusi Jika Nama Belum Terdaftar
Bagi pekerja yang namanya belum tercantum dalam sistem, disarankan untuk tidak panik. Langkah verifikasi internal perlu dilakukan dengan memeriksa kesesuaian data kepesertaan dan pelaporan upah melalui bagian HRD perusahaan masing-masing atau via layanan BPJS Ketenagakerjaan.
Tetap waspada terhadap modus kejahatan siber yang meminta informasi rahasia seperti PIN, kode OTP, atau kata sandi perbankan dalam proses klaim bantuan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
