Close Menu
Bukamata.idBukamata.id
  • Beranda
  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Persib
  • Opini
  • Index
Terbaru
Cara cek bansos PKH tahap 4 2025 pakai KTP.

Sudah Masuk Rekening? Bansos BPNT Rp600.000 Tahap 4 Cair November 2026, Begini Cara Ceknya

Jumat, 13 November 2026 21:00 WIB
PPPK

Jangan Gugur Sebelum Tes! Ini Syarat Lengkap CPNS 2026 yang Sering Diabaikan Pelamar

Jumat, 13 November 2026 20:44 WIB

Saksi Kunci Kasus UU ITE Dipolisikan, Simalango Law Firm: Berpotensi Timbulkan Preseden Buruk

Jumat, 13 November 2026 20:27 WIB
Facebook Instagram YouTube TikTok
Terbaru
  • Sudah Masuk Rekening? Bansos BPNT Rp600.000 Tahap 4 Cair November 2026, Begini Cara Ceknya
  • Jangan Gugur Sebelum Tes! Ini Syarat Lengkap CPNS 2026 yang Sering Diabaikan Pelamar
  • Saksi Kunci Kasus UU ITE Dipolisikan, Simalango Law Firm: Berpotensi Timbulkan Preseden Buruk
  • Shan United Belum Main Sekali Pun, Persib Justru Diminta Waspada
  • 12,5 Juta KPM Terima Bansos PKH dan Sembako Tahap IV 2026, Cek Namamu Sekarang
  • Kursi Wapres Kosong! Ini 5 Tahap Memilih Pengganti Gibran hingga Pelantikan
  • Dicap Party Pooper? Nadin Amizah Ajak Warganet Ceritakan Kedurhakaan Ayah
  • Oknum TNI Ancam hingga Aniaya Santri di Pangandaran Kini Ditahan Sub Denpom
Facebook Instagram YouTube X (Twitter)
Bukamata.idBukamata.id
Jumat, 13 November 2026
  • Beranda
  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Persib
  • Opini
  • Index
Bukamata.idBukamata.id
Home»Berita

Carut-marut Perumahan Subsidi di Jabar, Dedi Mulyadi Minta BPK Audit

By Aga GustianaRabu, 5 Maret 2025 15:52 WIB2 Mins Read
Gubernur Jawa Barat terpilih 2025-2030, Dedi Mulyadi. (Foto: Instagram)
ADVERTISEMENT

bukamata.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengungkapkan banyak permsalahan terkait perumahan subsidi di Jabar. Padahal, Jabar menjadi provinsi dengan pembangunan rumah subsidi terbanyak di Indonesia.

Menilik data Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang), di Jabar sendiri memiliki 4.326 lokasi pembangunan dan 731.909 unit rumah subsidi. Namun, Dedi menyebut, pihaknya banyak menemukan kasus tidak mengenakan terkait perumahan subsidi tersebut.

Contohnya seperti pembeli yang tertipu oleh pengembang. Para pembeli sudah membayar namun rumah subsidi tak kunjung didapatkan.

Selain itu, ada juga kasus yang membeli beberapa rumah subsidi. Padahal, calon pembeli hanya bisa membeli satu rumah subsidi.

Baca Juga:  Mahfud MD akan Mengisi Ceramah Bersama Kiai se-Jawa Barat di Karawang

Kemudian, rumah subsidi yang direnovasi dan berujung disewakan. Menurut aturan, hal tersebut dilarang, rumah subsidi harus ditempati oleh pemiliknya.

“Akhirnya masyarakat tidak menikmati rumah subsidi itu. Dan yang paling harus diketahui oleh masyarakat bahwa rumah subsidi itu adalah ada uang negara yang diberikan kepada masyarakat bisa jadi hanya dinikmati oleh pengembang, tidak dinikmati oleh masyarakat,” ujarnya usai acara peletakan batu pertama pembangunan rumah subsidi untuk pegawai negeri pada Polri di Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Karawang Timur, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Baca Juga:  Prediksi Cuaca BMKG Pekan Ini: Hujan Lebat dan Angin Kencang di Jabar

Untuk itu, Dedi pun meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk turun tangan mengaudit rumah subsidi yang bermasalah tersebut.

“Dan audit BPK adalah langkah untuk menyelesaikan seluruh problem dari kecarut-marutan para pengembang yang nakal di perumahan subsidi,” ungkapnya.

Di sisi lain, pihaknya juga akan melakukan rapat koordinasi bersama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memastikan daerah resapan air, persawahan, maupun pegunungan tetap aman dan tidak disalahgunakan.

Baca Juga:  Dedi Mulyadi: Gubernur Rasa Raja di Jabar

Terakhir, pihaknya juga akan mengaudit perumahan-perumahan yang diklaim bebas banjir namun kenyataannya terendam banjir.

“Saya juga akan mengaudit dari sisi aspek lingkungan seluruh perumahan di Jawa Barat yang banjir. Faktornya oleh apa? Kesalahan tata ruang atau kesalahan pengembang?” tutupnya.

Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News

Dedi Mulyadi jawa barat
Share. Facebook Twitter WhatsApp
ADVERTISEMENT

Jangan Lewatkan

Cara cek bansos PKH tahap 4 2025 pakai KTP.

Sudah Masuk Rekening? Bansos BPNT Rp600.000 Tahap 4 Cair November 2026, Begini Cara Ceknya

PPPK

Jangan Gugur Sebelum Tes! Ini Syarat Lengkap CPNS 2026 yang Sering Diabaikan Pelamar

Saksi Kunci Kasus UU ITE Dipolisikan, Simalango Law Firm: Berpotensi Timbulkan Preseden Buruk

12,5 Juta KPM Terima Bansos PKH dan Sembako Tahap IV 2026, Cek Namamu Sekarang

Kursi Wapres Kosong! Ini 5 Tahap Memilih Pengganti Gibran hingga Pelantikan

Oknum TNI Ancam hingga Aniaya Santri di Pangandaran Kini Ditahan Sub Denpom

Terpopuler
  • Kena Denda Rp50 Juta! Komdis PSSI Hukum Persib, Pemain U20 Ikut Kena Sanksi
  • Penyebab Bansos Tak Kunjung Cair: Bisa Jadi Angka Desil KTP Anda Berubah!
  • Jadwal Pendaftaran CPNS 2026 Dibuka November, Ini Syarat dan Cara Daftarnya
  • Lepas Jabatan Wapres, Gibran Bakal Jualan Lagi Martabak? Cek Deretan Bisnisnya
  • Cara cek bansos PKH tahap 4 2025 pakai KTP.
    Sudah Masuk Rekening? Bansos BPNT Rp600.000 Tahap 4 Cair November 2026, Begini Cara Ceknya
Facebook Instagram YouTube TikTok
Bukamata.id © 2023
  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.