bukamata.id – Gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menjadi pusat perhatian. Ia dinilai kerap melontarkan wacana spontan yang berujung kontroversi, seolah-olah memiliki kekuasaan mutlak layaknya seorang “raja” di Jawa Barat. Hal ini memicu kritik tajam dari berbagai kalangan, yang mempertanyakan pendekatan kurang terukur dalam pengambilan kebijakan.
Salah satu contoh yang menjadi sorotan adalah gaya duduk Dedi Mulyadi saat bertemu dengan Bupati Indramayu, Lucky Hakim. Dalam video yang viral di TikTok @luckyhakimpedia, Dedi terlihat duduk santai dengan kaki kanan diangkat lebih tinggi dan bersandar di kursi, berbeda dengan Lucky Hakim yang duduk tegap. Gaya duduk ini memicu komentar dari netizen yang menyebutnya “kaya raja”.
Kontroversi terbaru muncul saat Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein atau akrab disapa Om Zein, mengantar siswa bermasalah untuk dibina di barak militer TNI. Dalam video yang diunggah Dedi Mulyadi di Instagram, Om Zein terlihat memanggil gubernur tersebut dengan sebutan “Raja”.
Dalam video itu, Dedi menjelaskan bahwa para siswa memiliki catatan kenakalan seperti tawuran, merokok, dan penyalahgunaan narkoba. Purwakarta menjadi kabupaten pertama di Jabar yang mengirimkan siswa bermasalah untuk dididik di lingkungan militer.
Ketika Dedi menanyakan kesiapan anggaran untuk program pembinaan enam bulan, Om Zein menjawab, “Siap raja, (duitnya) ada Raja.”
Sapaan “Raja” ini memicu beragam reaksi. Sebagian melihatnya sebagai bentuk penghormatan atau keakraban, namun banyak yang mengkritik penggunaan gelar tersebut dalam konteks pemerintahan. Mereka berpendapat bahwa hal itu bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan hierarki administrasi yang seharusnya dijunjung tinggi.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, memberikan analisis mendalam mengenai gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi. Menurutnya, pola kepemimpinan ini dapat dikategorikan sebagai “Neo-Patrimonialisme”.
“Gaya kepemimpinan ini ditandai oleh sentralisasi kekuasaan pada satu figur yang memegang kendali atas alokasi sumber daya melalui jaringan patron–client,” jelas Kristian.
“Legitimasi pemimpin dibangun bukan hanya lewat mekanisme formal seperti pemilihan atau regulasi, tetapi juga melalui simbolisme budaya dan ritualitas—gelar kehormatan, seremonial, atau gaya komunikasi yang menegaskan status ‘raja kecil’,” lanjutnya.
Kristian menambahkan bahwa model ini berpotensi memupuk nepotisme, korupsi, dan ketergantungan berlebihan pada satu sosok pemimpin, sehingga akuntabilitas publik dan kapasitas inovasi dalam organisasi menjadi hilang dan tergerus.
Di era media sosial, gaya ini berlanjut dengan pejabat publik menampilkan citra diri yang terkurasi, termasuk foto-foto berkualitas tinggi, video pidato dramatik, dan sorotan agenda kerja yang menonjolkan peran ‘pelindung rakyat’.
“Kebiasaan narsistik—cenderung mencari pujian berlebih, memamerkan kekuasaan, dan mempertahankan citra sempurna, menjadi instrumen penting dalam strategi kepemimpinan ini,” ujar Kristian.
Ia juga menyoroti bagaimana media sosial digunakan untuk memonopoli informasi, dengan menyebarkan narasi yang memuji pemimpin dan meminimalkan kritik. Hal ini menciptakan ketergantungan warga pada narasi terpusat dan mereduksi masyarakat sipil menjadi ‘klien’ pasif.
“Implikasi pemerintahan semacam ini adalah terdistorsinya akuntabilitas publik dan ruang deliberasi demokratis,” tegas Kristian.
“Keseimbangan antara efektivitas birokrasi dan partisipasi demokratis menjadi tipis, dan pemerintahan berisiko menciptakan ‘kerajaan virtual’ yang kuat secara citra, tetapi rapuh dalam akuntabilitas substantif,” ujarnya.
Analisis ini memberikan konteks yang lebih dalam mengenai kontroversi yang muncul, dan menyoroti potensi dampak negatif dari gaya kepemimpinan yang dianggap neo-patrimonialistik.
Serangkaian Kebijakan Kontroversial Dedi Mulyadi
Sejak resmi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada 20 Februari 2025, Dedi Mulyadi langsung tancap gas dengan berbagai gebrakan kebijakan. Namun, langkah-langkahnya tak jarang memantik kontroversi dan menuai perdebatan publik. Berikut beberapa kebijakan paling menyita perhatian yang telah ia lontarkan dalam tiga bulan pertama kepemimpinannya.
Menangis di Puncak: Antara Simpati dan Sensasi
Hanya dua pekan menjabat, Dedi menjadi sorotan usai terekam menangis saat sidak ke kawasan wisata Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Bogor. Tangisannya disebut dipicu oleh kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan di kawasan Puncak.
Momen ini menuai reaksi beragam. Ada yang menganggapnya sebagai ekspresi kepedulian, namun tak sedikit pula warganet yang menyebutnya sekadar pencitraan atau “konten belaka”.
Satgas Premanisme: Tangguh tapi Menyinggung?
Pada pertengahan Maret, Dedi membentuk Satgas Pemberantasan Premanisme demi menciptakan iklim investasi yang sehat. Namun, kebijakan ini mendapat reaksi keras, terutama dari Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jawa Barat.
GRIB menilai keberadaan satgas justru menyudutkan ormas, dan bahkan ketua mereka, Rosario de Marshal alias Hercules, mengancam akan mendatangi kantor gubernur jika dianggap terus dimusuhi. Meski Dedi sempat meminta maaf, polemik seputar satgas ini masih belum sepenuhnya mereda.
Kirim “Anak Nakal” ke Barak Militer
Menjelang akhir April, Dedi kembali menggegerkan publik lewat rencana mengirimkan anak-anak bermasalah ke barak militer, termasuk mereka yang kecanduan gim online. Tujuannya: menanamkan disiplin dan mengubah perilaku.
Namun, pendekatan ini mendapat kritik dari kalangan pemerhati pendidikan. Salah satunya datang dari Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, yang mempertanyakan efektivitas serta nilai edukatif dari pendekatan militeristik terhadap anak.
Wajib Vasektomi untuk Pria Penerima Bansos
Yang paling memantik reaksi tajam adalah wacana wajib vasektomi bagi pria dari keluarga miskin yang ingin menerima bantuan sosial (bansos). Dedi menyebut kebijakan ini sebagai upaya menekan angka kelahiran di kelompok rentan.
Ia bahkan menawarkan insentif sebesar Rp500.000 bagi pria yang bersedia menjalani prosedur tersebut.
“Saya ingin laki-laki juga bertanggung jawab dalam program KB. Jangan semua dibebankan ke perempuan,” ujar Dedi dalam pernyataannya.
Wacana ini dinilai diskriminatif dan problematik, karena mempersyaratkan intervensi medis untuk hak mendapatkan bantuan negara.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
