bukamata.id – Ratusan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kamis (21/5/2026).
Dalam aksi tersebut, PMII menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga tingginya angka pengangguran dan kemiskinan.
Ketua PKC PMII Jabar, Rusli Hermawan mengatakan, pihaknya telah melakukan penelaahan selama kurang lebih satu setengah tahun terakhir terhadap arah pembangunan di Jabar.
Menurutnya, pembangunan yang dilakukan Pemprov Jabar dinilai masih terlalu terfokus pada infrastruktur dan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Kita mengadakan penelaahan secara serius bahwa selama satu tahun setengah Pemerintah Provinsi Jawa Barat keterfokusan pembangunannya hanya pada konteks infrastruktur,” ucap Rusli saat diwawancarai di sela-sela aksi.
Rusli menyebut, sejumlah wilayah di Jabar bagian selatan seperti Cianjur Selatan, Garut Selatan, dan Sukabumi Selatan masih menghadapi persoalan infrastruktur dasar, termasuk akses jalan yang belum merata.
Selain itu, PMII Jabar juga menyoroti sektor pendidikan. Berdasarkan hasil penelaahan mereka, masih terdapat sekitar 128 kecamatan di Jabar yang belum memiliki sekolah menengah atas negeri.
“Bahkan ada beberapa kecamatan yang tidak memiliki SMA ataupun SMP, baik negeri maupun swasta,” ujarnya.
Dalam bidang ekonomi, PMII menilai angka pengangguran dan kemiskinan di Jabar masih cukup tinggi. Rusli menyebut sekitar 1,74 juta jiwa masih berada dalam angka pengangguran, sementara sekitar 3,6 juta masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan.
Tak hanya itu, sektor kesehatan juga menjadi sorotan PMII Jabar. Mereka menilai pemerataan fasilitas kesehatan di Jawa Barat masih belum optimal, terutama di wilayah selatan yang dinilai belum memiliki rumah sakit umum wilayah yang memadai.
“Rumah sakit umum wilayah masih tersentral di wilayah Parahyangan, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Wilayah selatan ini belum punya,” ungkapnya.
Melalui aksi tersebut, PMII Jabar membawa sedikitnya 36 tuntutan yang ditujukan kepada Pemprov Jabar di bawah pimpinan Dedi Mulyadi agar lebih serius memperhatikan hak dasar masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Meski aksi berlangsung dengan sejumlah kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah, DPRD Jabar disebut menunjukkan respons positif dengan membuka ruang dialog bersama mahasiswa.
Rusli mengatakan pihaknya telah melakukan nota kesepahaman bersama anggota DPRD Jabar dari Fraksi PKB, Muhamad Sidkon serta anggota Fraksi PAN, Budi untuk memfasilitasi penyampaian aspirasi mahasiswa kepada pimpinan DPRD.
“Keduanya siap memediasi serta menyampaikan 36 tuntutan yang kami bawa kepada Ketua DPRD,” katanya.
Menurut Rusli, Ketua DPRD Jabar juga telah menyatakan kesiapan untuk menerima audiensi lanjutan bersama PMII Jabar pada pekan depan guna membahas tuntutan yang telah disampaikan dalam aksi tersebut.
“Alhamdulillah tadi Ketua DPRD sudah siap menyanggupi. Hari Senin nanti kami akan melakukan audiensi untuk menyampaikan langsung 36 tuntutan tersebut,” tandasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
