bukamata.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan komitmennya dalam menata ruang wilayah Jawa Barat agar selaras dengan alam. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mencegah bencana yang kerap terjadi di sejumlah daerah.
Komitmen itu ia sampaikan dalam berbagai kesempatan, termasuk saat Pelantikan Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD Apdesi) Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung, 15 Mei 2025.
Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, menilai tata ruang Jawa Barat saat ini banyak mengalami kekacauan karena lebih banyak dipengaruhi kepentingan politik ketimbang konservasi.
“Perkebunan berubah menjadi kawasan tambang dan industri. Gunung kehilangan hutan, laut kehilangan pantai akibat tata ruang yang kacau,” ujarnya.
Evaluasi Tata Ruang Mendesak
Ia menyebutkan, ada sejumlah wilayah di Jawa Barat yang justru memiliki fungsi ganda. Misalnya, kawasan wisata yang juga dipakai untuk aktivitas pertambangan. Kondisi ini menurutnya semakin memperburuk tata ruang dan harus segera dievaluasi.
“Buat tata ruang yang menjauhkan dari musibah. Kalau mengeruk alam seenaknya akan ada musibah,” tegas KDM.
KDM menjelaskan, tata ruang yang ramah lingkungan bukan berarti meniadakan pembangunan kawasan industri, pemukiman, atau infrastruktur. Namun, kelestarian lingkungan tetap harus dijaga dengan mempertahankan hutan, mata air, hingga ruang terbuka hijau.
“Artinya, gunung indah, air mengalir jernih, sungai berkelok-kelok, pantai bersih, sawah terasering,” tuturnya menggambarkan.
Kehilangan 1,2 Juta Hektare Kawasan Hijau
Di hadapan DPRD Jawa Barat, KDM juga mengungkapkan keresahannya terhadap hilangnya kawasan hijau di provinsi ini. Ia mencatat, sekitar 1,2 juta hektare kawasan hijau telah beralih fungsi.
Kehilangan terbesar terjadi di Bekasi dan Kabupaten Bogor, di mana lahan perkebunan berubah menjadi kawasan permukiman, pariwisata, hingga perhotelan.
“Kalau tata ruangnya tidak diubah, maka kita akan dikepung bencana longsor dan banjir. Tidak aneh hari ini banjir tidak di daerah dataran, tetapi pegunungan,” kata KDM.
Rencana Perubahan Tata Ruang
Menanggapi persoalan tersebut, KDM berencana melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Barat pada tahun ini. Ia bahkan meminta organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempelajari tata ruang yang pernah dibuat Pemerintah Hindia Belanda.
Menurutnya, tata ruang pada masa kolonial masih berorientasi pada keselarasan dengan alam dan bisa dijadikan rujukan.
“Tak akan bisa sama dengan zaman kolonial, tetapi kita dekatkan, jangan sampai kita kacau,” ungkapnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
