bukamata.id – Keberadaan megaproyek pusat data berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) milik BDx di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, mendadak jadi pusat perhatian publik. Di tengah polemik masifnya konsumsi air dan status perizinan yang berujung penghentian sementara, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan pernyataan mengejutkan yang menyeret nama legislator pusat.
Proyek jumbo dengan nilai investasi mencapai Rp3,5 triliun tersebut berdiri di atas lahan seluas 8.000 meter persegi dalam kawasan pengembangan 11 hektare. Pada tahap awal, fasilitas ini diproyeksikan memiliki kapasitas 120 megawatt (MW) dengan target ekspansi hingga 640 MW. Namun, kebutuhan air yang ditaksir menyentuh angka 384 liter per detik—atau setara 33 juta liter per hari—langsung memantik sorotan tajam berbagai pihak.
Menanggapi polemik yang kian menggelinding, Dedi Mulyadi secara terbuka membeberkan asal-usul masuknya investor asing tersebut ke Jawa Barat. Ia blak-blakan menyebut bahwa proyek raksasa ini pertama kali dibawa oleh seorang anggota DPR RI Komisi Keuangan asal Bogor bernama Mulyadi, sebelum akhirnya menemui dirinya di Gedung Sate.
“Jadi waktu itu ada rombongan datang ke kantor Gubernur Jawa Barat waktu itu, dibawa oleh Pak Mulyadi, anggota DPR RI Komisi Keuangan dari Bogor. Kemudian Pak Mulyadi membawa rombongan pengusaha yang akan membangun data center,” kata Dedi saat diwawancarai di Bandung, Jumat (2/10/2026).
“Kemudian saya terima di Gedung Sate, dan saya selalu memastikan aspek administratifnya harus terpenuhi dan harus lancar karena ini investasi. Kemudian beberapa hari setelah itu, saya telepon, “Besok saya mau ke situ.” Saya mau mengecek ke lapangan bagaimana kondisinya. Dan kemudian saya datang,” lanjutnya.
Sidak Mendadak dan Temuan Izin yang Belum Beres
Dedi menegaskan bahwa kehadirannya di lokasi proyek pada 28 Juli 2026 lalu murni inisiatif pribadi guna memastikan kelayakan investasi, dan bukan agenda peresmian seremonial. Saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) tersebut, ia langsung mencecar pihak korporasi terkait kelengkapan dokumen legalitas.
Dari hasil pengecekan, izin Penanaman Modal Asing (PMA) memang telah dikantongi melalui sistem Online Single Submission (OSS) di pusat. Kendati demikian, dokumen penunjang yang menjadi ranah Pemerintah Kabupaten Purwakarta—yakni Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)—ternyata belum rampung diterbitkan.
“Saya datang sendiri untuk mengecek lapangan. Tanggal 28 Juli itu jelas, saya nanya, izinnya sudah keluar belum? Pengusahanya mengatakan izinnya sudah keluar karena izinnya itu izin PMA, izinnya di pusat melalui OSS ya,” ungkapnya.
“Kemudian yang kedua, yang menjadi kewenangannya adalah kewenangan kabupaten. Kewenangan kabupaten dua, AMDAL dan PBG. Maka saya waktu itu bertanya, IMB-nya sudah keluar belum? Kata Pak Bupatinya, belum. Saya bilang, “Pak Bupati, percepat izinnya jangan lama-lama.” Kata Bupatinya,” ucapnya.
Akibat mandeknya dokumen AMDAL dan PBG dari Pemkab Purwakarta tersebut, Pemprov Jabar akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menghentikan sementara seluruh aktivitas konstruksi di lapangan hingga seluruh perizinan daerah tuntas sepenuhnya.
Skema Pasokan Air PDAM dan Untung Rugi Daerah
Selain menyoroti celah perizinan, Dedi turut mengupas tuntas skema pasokan air yang menjadi momok ketakutan warga sekitar. Berdasarkan koordinasinya dengan PDAM Purwakarta, kebutuhan air BDx diklaim tidak akan merampas hak air bersih masyarakat setempat karena ditopang oleh kuota Waduk Jatiluhur yang selama ini mangkrak.
“Kemudian waktu itu saya tanyai juga ke PDAM, “Ini airnya dari mana?” “Ngambil nanti dari PDAM.” “Air PDAM-nya cukup nggak?” Kata PDAM, “Cukup.” “Enggak mengganggu warga enggak?” “Enggak.” Kenapa? Karena PDAM ini memiliki jatah 3.000 liter per detik jatah PDAM Purwakarta (dari Jatiluhur),” jelasnya.
Ia membeberkan bahwa dari total kuota 3.000 liter per detik yang tersedia, pemanfaatan eksisting sebelumnya hanya berkisar di angka 380 liter per detik akibat keterbatasan modal serta infrastruktur PDAM yang sudah berumur tua. Dengan tambahan permintaan dari BDx sebesar 400 liter per detik, utilisasi baru menyentuh angka 25 persen dari total kuota yang ada.
Lebih jauh, kerja sama ini diyakini mampu mendongkrak pendapatan PDAM Purwakarta secara signifikan. Suntikan dana rutin tiap bulan tersebut diharapkan menjadi modal kuat bagi BUMD untuk menarik pinjaman hingga Rp750 miliar demi meremajakan infrastruktur jaringan air minum bagi warga Purwakarta.
“Karena PDAM Purwakarta modalnya rendah, infrastrukturnya sudah tua, maka yang digunakan hanya sekitar 380 liter per detik dari 3.000. kemudian digunakan oleh perusahaan itu 400 liter per detik. Jadi totalnya baru 25% dari kuota air yang diberikan,” bebernya.
“Dengan masuknya BDx, maka nanti PDAM akan mendapat uang yang cukup dalam setiap bulan dan dia bisa melakukan pinjaman memperkuat infrastrukturnya yang nilainya hampir Rp750 miliar. Sehingga layanan masyarakat Purwakarta yang memerlukan air bisa terlayani,” jelasnya.
Menutup keterangannya, mantan Bupati Purwakarta ini juga meluruskan mitos terkait distribusi air di wilayahnya. Ia menegaskan bahwa masyarakat Purwakarta secara historis tidak pernah menyedot air langsung dari aliran utama Jatiluhur, melainkan mengandalkan sumber air pegunungan. Sebaliknya, aliran Jatiluhur secara masif dialirkan untuk menyuplai kebutuhan irigasi dan air baku di wilayah hilir seperti Karawang, Bekasi, Subang, hingga Indramayu.
“Orang Purwakarta itu tidak mendapat akses air langsung dari Jatiluhur. Kepentingan pertanian Purwakarta bukan suplai dari Jatiluhur, hanya dari air pegunungan. Karena air Jatiluhur itu mengalirnya ke wilayah Karawang, Bekasi, Subang, sampai Indramayu,” pungkasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
