Deretan Kontroversi Bahlil Lahadalia, dari Tambang Raja Ampat hingga BBM Swasta Langka

bukamata.id – Menteri Investasi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ad interim, Bahlil Lahadalia, kembali jadi sorotan publik. Sayangnya, bukan karena prestasi, melainkan deretan kebijakan kontroversial yang dinilai merugikan masyarakat maupun sektor usaha.

Setelah sebelumnya menuai kritik atas izin tambang di Raja Ampat hingga polemik kuliah S3 “kilat” di UI, kini namanya lagi-lagi ramai dibicarakan lantaran kelangkaan BBM di SPBU swasta seperti Shell, Vivo, dan BP.

Kelangkaan ini menimbulkan efek domino: ada pekerja yang terpaksa terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Ini udah terakhir pak (stok BBM di Shell), yang lain udah pada di-layoff. Stok impor udah nggak ada lagi sampai tahun depan. Kalau stok terminal penyimpanan habis, ya selesai sudah,” ungkap seorang pekerja SPBU Shell dalam curhatan yang diunggah akun Ilmudata.

Pernyataan itu semakin ramai dibicarakan setelah diunggah ulang akun X @barengwarga, dan langsung dibanjiri komentar pedas warganet.

Salah satunya menulis:

“Oke, lu mau monopoli pasar silakan. Tapi Pertamina ini tolong benerin pelayanannya. Udah gaya monopoli, tapi layanannya amburadul.”

Komentar lain juga menyentil:

“Adekku nggak pernah pakai BBM subsidi, selalu isi pertamax. Begitu tahu dioplos sakit hati, pindah ke kerang (Shell). Eh, beberapa bulan kemudian ditelpon CS Pertamina, ditanya kenapa nggak isi di Pertamina lagi. Lucu banget pemerintah.”

Fenomena ini semakin memperpanjang daftar kebijakan kontroversial Bahlil Lahadalia, yang sejak awal kepemimpinannya kerap menuai tanda tanya.

Daftar Kebijakan Kontroversial Bahlil Lahadalia

1. Pelarangan Pengecer Elpiji 3 Kg
   Bahlil sempat melarang pengecer tradisional menjual LPG 3 kg bersubsidi dengan alasan banyak yang menjual di atas HET. Akibatnya, warga harus antre panjang di pangkalan resmi, sementara pengecer kecil kehilangan mata pencaharian.
2. Klaim Investasi Jumbo di IKN
   Ia pernah menyebut investasi asing hingga Rp200–300 triliun sudah masuk ke IKN. Namun, publik menagih bukti nyata karena klaim itu tidak diiringi transparansi.
3. Konflik Rempang dan Tuduhan Campur Tangan Asing
   Dalam kisruh Rempang, Bahlil menuding ada unsur asing yang ikut bermain, tapi pernyataannya tak dibarengi bukti jelas.
4. Kursi Ketua Umum Golkar
   Terpilihnya Bahlil sebagai Ketum Golkar 2024 juga menimbulkan polemik karena dinilai sarat campur tangan istana. Airlangga Hartarto bahkan menyindir kursi kepemimpinan partai sudah “diambil”.
5. Studi Doktor “Kilatan”
   Bahlil menyelesaikan studi doktoral di UI hanya dalam 1 tahun 8 bulan, jauh lebih singkat dari standar normal 3–5 tahun. Hal ini memicu pengkajian etik internal kampus.
6. Pernyataan Merendahkan Pekerja Lokal
   Ia pernah menyebut tenaga kerja Indonesia belum siap di perusahaan standar internasional karena dinilai terlalu banyak beristirahat. Pernyataan itu dianggap merendahkan pekerja dalam negeri.
7. Izin Tambang PT Gag Nikel di Raja Ampat
   Publik menuding Bahlil memberi lampu hijau operasi tambang di Raja Ampat, meski kemudian ia menyebut aktivitas itu hanya untuk keperluan audit dan evaluasi.
8. Foto Viral dengan Miras Rp38 Juta
   Sebuah foto sosok mirip Bahlil duduk di dekat botol whiskey mahal sempat viral. Meski belum terbukti keasliannya, isu ini makin menambah daftar kontroversi.
9. Kelangkaan BBM di SPBU Swasta
   Isu paling panas saat ini adalah ketiadaan pasokan BBM di SPBU swasta. Publik menduga kebijakan impor atau distribusi sengaja ditekan untuk menguntungkan Pertamina. Bahlil membantah, menyebut kuota impor swasta justru naik 10%. Namun, kenyataan di lapangan berbicara lain.

Publik Kian Kehilangan Kepercayaan

Meski Bahlil berulang kali membantah tuduhan miring dan mengklaim kebijakannya demi kepentingan nasional, gelombang kritik publik terus membesar. Isu kelangkaan BBM swasta ini bahkan dianggap simbol dari carut-marutnya pengelolaan energi di Indonesia.

Di satu sisi, pemerintah berbicara soal efisiensi, kemandirian energi, dan investasi jumbo. Namun di sisi lain, masyarakat justru dihadapkan pada antrean panjang, harga yang tidak stabil, hingga PHK pekerja SPBU swasta.