bukamata.id – Narasi efisiensi anggaran yang kerap digaungkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini menuai sorotan tajam. Di tengah upaya publik menuntut penghematan belanja birokrasi, Pemprov Jabar justru meloloskan anggaran fantastis sebesar Rp715 juta hanya untuk pengadaan satu unit kendaraan pengawalan (Walpri) Wakil Gubernur pada tahun anggaran 2026.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP, proyek dengan kode RUP 65137587 ini tercatat dengan nama paket “Belanja Kendaraan Walpri Wakil Gubernur”. Anggaran jumbo ini berada di bawah naungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Jawa Barat.
Spesifikasi Mewah di Tengah Narasi Rakyat
Dalam detail dokumen tersebut, spesifikasi kendaraan yang diminta bukanlah kaleng-kaleng: mobil dengan kapasitas mesin 2.400 cc bertransmisi otomatis. Dengan total pagu mencapai Rp715.190.000, pengadaan ini memicu tanya: urgensi apa yang mendasari fasilitas mewah tersebut di saat infrastruktur dasar di pelosok Jawa Barat masih membutuhkan perhatian serius?
Berikut adalah rincian paket pengadaan yang memicu kontroversi tersebut:
- Pagu Anggaran: Rp715.190.000 (Sumber Dana APBD 2026)
- Metode: E-Purchasing
- Spesifikasi: Kendaraan pengawalan Wagub, Spek 2400 cc G 4×2 A/T + Branding.
- Jadwal Eksekusi: Kontrak ditargetkan rampung pada Maret 2026.
Wagub Erwan Setiawan: “Saya Nggak Tahu Sama Sekali”
Merespons temuan anggaran tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, memberikan pernyataan yang mengejutkan. Saat dihubungi Redaksi bukamata.id melalui pesan singkat, Erwan mengaku sama sekali tidak mengetahui perihal penganggaran fasilitas pengawalan untuk dirinya tersebut.
“Punten saya nggak tau sama sekali masalah anggaran di provinsi,” tulisnya singkat pada Sabtu (28/2/2026).
Jawaban ini justru memunculkan pertanyaan baru di tengah publik mengenai koordinasi internal dalam penyusunan anggaran di tubuh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana mungkin anggaran fasilitas operasional setingkat Wakil Gubernur bisa muncul tanpa diketahui oleh pejabat bersangkutan?
Kontradiksi Kebijakan dan Absennya Aspek Berkelanjutan
Hal yang paling disoroti adalah ketidakselarasan kebijakan ini dengan visi Gubernur Dedi Mulyadi. Dalam berbagai forum, Dedi berulang kali menjanjikan pemangkasan belanja pemerintah yang tidak berdampak langsung pada rakyat guna dialihkan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan.
Namun, “kendaraan gagah” untuk pengawalan ini justru seolah menjadi anomali. Lebih ironis lagi, dalam dokumen SIRUP tersebut, kolom Pengadaan Berkelanjutan (aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan) justru diberi tanda “Tidak”. Ini menunjukkan bahwa pengadaan tersebut murni bersifat konsumtif tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan maupun nilai tambah sosial yang lebih luas.
Kesimpulan: Celah Transparansi di Balik Anggaran Mewah
Munculnya anggaran pengadaan kendaraan pengawalan senilai ratusan juta rupiah ini meninggalkan tanda tanya besar terkait tata kelola belanja daerah di Jawa Barat. Di satu sisi, publik disuguhi narasi efisiensi dan penghematan, namun di sisi lain, pengadaan fasilitas jabatan tetap melaju tanpa hambatan.
Pengakuan Wakil Gubernur Erwan Setiawan yang mengaku “tidak tahu menahu” soal anggaran tersebut justru semakin memperkeruh suasana. Hal ini mengindikasikan adanya potensi diskoneksi komunikasi atau bahkan lemahnya koordinasi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan pimpinan yang akan menggunakan fasilitas tersebut.
Kini, bola panas berada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menjelaskan kepada publik: jika sang Wakil Gubernur saja tidak mengetahui urgensinya, untuk kepentingan siapa sebenarnya anggaran Rp715 juta ini diloloskan? Transparansi yang nyata bukan hanya soal mengunggah data ke sistem digital, melainkan tentang pertanggungjawaban moral atas setiap rupiah pajak rakyat yang digunakan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
