bukamata.id – Kepala Satuan Koordinasi Wilayah Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Jawa Barat, Yudi Nurcahyadi melontarkan kritik tajam terhadap buruknya kinerja birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
Kritik tersebut disampaikan Yudi menyusul temuan hasil survei Indikator Politik Indonesia yang mengungkapkan kesenjangan besar antara kepuasan publik terhadap Gubernur dan kinerja Pemprov Jabar secara keseluruhan.
“Hasil surveinya mengejutkan. Publik menilai gubernur secara personal positif, tapi kinerja pemerintahannya justru jeblok. Ini berarti ada yang salah di level birokrasi, terutama sekda (sekretaris daerah) dan kepala dinas yang tidak mampu menjabarkan visi Gubernur,” ujar Yudi melalui telepon selulernya, Sabtu (31/5/2025).
Menurut Yudi, survei tersebut dilakukan oleh lembaga kredibel dan datanya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ia menilai, hasil temuan ini bukan sekadar anomali statistik, melainkan gambaran nyata dari ketimpangan antara popularitas pemimpin dan kinerja struktural pemerintahan.
“Gubernur Dedi Mulyadi memang berhasil menarik perhatian publik, bahkan bisa dibilang menghipnotis warga dengan gaya komunikasinya yang humanis. Tapi fakta di lapangan, angka kemiskinan masih tinggi. Ini bukti bahwa birokrasi tidak bekerja maksimal,” katanya.
Yudi juga secara gamblang menyebut bahwa banyak kepala dinas yang tidak menunjukkan kinerja optimal menyusul belum adanya kepastian dalam struktur kabinet Pemprov Jabar.
“Bisa jadi mereka masih waswas, takut salah langkah atau bahkan takut tidak dipilih lagi. Akibatnya, kinerjanya stagnan,” ungkapnya.
Oleh karenanya, Yudi mengusulkan agar Sekda Jabar dan para pejabat setingkat kepala dinas dikirim ke barak militer guna meningkatkan kedisiplinan dan etos kerja.
“Kalau anak-anak nakal bisa didisiplinkan melalui program barakisasi, kenapa tidak pejabat? Uji coba saja. Kalau perlu, kirim sekda dan kepala dinas ke barak agar tahu rasanya disiplin. Mungkin itu cara efektif untuk sinkronisasi kerja antara gubernur dan aparaturnya,” ujarnya.
Yudi juga menyoroti kurangnya kolaborasi antarlembaga, termasuk minimnya pelibatan DPRD dalam berbagai agenda strategis, termasuk menyebut bahwa hanya kinerja gubernur yang terlihat, sedangkan wakil gubernur tidak menunjukkan performa sama sekali.
“Gubernur pernah bilang dia bukan raja dan memang benar. Artinya, harus kerja tim, bukan one man show. Tapi kalau pejabat yang mendampingi tidak jalan, ya bagaimana bisa mewujudkan pembangunan yang merata?” kata Yudi.
Lebih jauh Yudi menilai, kesenjangan tersebut membuktikan bahwa Gubernur Dedi Mulyadi hanya mementingkan popularitas individual semata. Dan kondisi seperti ini berbahaya bagi penyelenggaraan pemerintahan.
“Gubernur Dedi Mulyadi cenderung memperhatikan hal-hal yang dapat menghasilkan atensi publik. Sepertinya lupa bahwa tugas sebagai kepala pemerintahan Provinsi Jawa Barat, yang memiliki tugas pokok untuk bagaimana menggerakkan birokrasi pemprov agar mensukseskan visi dan misinya,” tegasnya.
Menurutnya, Jabar Istimewa sebagaimana visi Dedi Mulyadi akan menjadi sia sia apabila tidak mampu diterjemahkan dengan baik oleh birokrasi Pemprov Jabar.
“Saya Jamin, visi gubernur hanya akan menjadi slogan semata apabila Dedi Mulyadi sibuk pada agenda sendiri dan lupa akan agenda yang lebih penting, yaitu bagaimana birokrasi bekerja untuk menjabarkan visi dan misi gubernur,” tandasnya.
Sementara itu, Sekda Jabar, Herman Suryatman melalui akun Instagram pribadinya mengakui jika kinerja Pemprov Jabar terdapat ketimpangan dengan popularitas Dedi Mulyadi. Herman pun berjanji akan mengevaluasi hal tersebut.
“Satu hal yang menjadi bahan evaluasi kami untuk tingkat kepuasan publik terkait kinerja birokrasi pemerintahan, Pemda Provinsi Jawa Barat memang tidak setinggi pak gubernur,” ujarnya.
“Semoga memotivasi kita semua untuk bahu membahu menjaga kehormatan dan memberikan yang terbaik bagi Jawa Barat,” katanya.
Diketahui, Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis temuan terbaru terkait persepsi publik terhadap kinerja pemerintah provinsi (pemprov) di berbagai bidang pelayanan wajib.
Hasil survei menunjukkan mayoritas responden di sejumlah daerah merasa cukup puas dengan kinerja pemprov masing-masing. Namun, menariknya, terdapat perbedaan mencolok antara penilaian terhadap institusi pemerintahan dan figur pemimpinnya, terutama di Provinsi Jabar.
“Ini menurut saya kurang positif untuk demokrasi kita karena kita jangan sampai memunculkan kultus. Makanya kalau ada kinerja institusi yang tidak positif, pemimpinnya juga harus dimintai pertanggungjawaban,” tegas Burhanuddin Muhtadi, Founder sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, dalam pemaparan hasil survei yang disiarkan melalui kanal YouTube Indikator pada Rabu (28/5/2025).
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
