bukamata.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menyoroti rendahnya partisipasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rapat paripurna pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2 APBD) tahun anggaran 2024. Sorotan ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara.
Iswara mengungkapkan keprihatinannya karena dari total 46 OPD, hanya 27 yang hadir dalam rapat, dan dari jumlah tersebut, hanya 6 kepala dinas yang datang, sisanya diwakili oleh staf. Begitu pula dengan BUMD, hanya 3 perusahaan daerah yang mengirim perwakilannya.
“Para kepala OPD dan BUMD harus menunjukkan komitmen bukan hanya saat pengajuan anggaran, tetapi juga saat mempertanggungjawabkannya,” ujar Iswara usai rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar, Kamis (19/6/2025).
Pentingnya Kehadiran OPD dan BUMD untuk Penentuan Silpa 2024
Iswara menekankan bahwa kehadiran para pimpinan OPD dan BUMD sangat krusial dalam pembahasan P2 APBD karena hasilnya akan menentukan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang akan digunakan dalam perubahan anggaran tahun ini.
DPRD Jabar Miliki Empat Agenda Besar, Fokus pada RPJM dan APBD
Dalam kesempatan yang sama, Iswara memaparkan bahwa DPRD Jabar saat ini tengah menangani empat agenda besar secara bersamaan, termasuk pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029 yang merupakan perwujudan visi dan misi Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi.
“RPJM ini menjadi pijakan pembangunan selama lima tahun ke depan, dan setiap tahunnya akan dirinci dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan APBD,” jelas Iswara.
Tunggakan BPJS Rp311 Miliar Akan Dibayar pada Perubahan APBD 2025
Iswara juga mengungkapkan temuan tunggakan BPJS Kesehatan yang cukup besar, mencapai sekitar Rp311 miliar. Tunggakan ini merupakan kewajiban lama yang baru terungkap dan sempat mengejutkan Gubernur Dedi Mulyadi.
“Pak Gubernur sangat kaget saat mengetahui adanya tunggakan tersebut,” ungkap Iswara.
Meski begitu, tunggakan BPJS yang tercatat pada 2024 telah mulai dibayarkan, dan sisanya direncanakan lunas pada perubahan anggaran tahun ini. Namun, Iswara mengingatkan keterbatasan anggaran karena ada biaya tetap dan kewajiban lain yang harus diutamakan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
