bukamata.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat bersama DPRD Jabar menandatangani Nota Kesepakatan Bersama atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, Jumat (31/10/2025).
Penandatanganan ini menjadi penanda dimulainya kebijakan penghematan anggaran secara internal di lingkungan Pemprov Jabar pada tahun 2026.
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi menyebut kebijakan ini sebagai puasa internal demi peningkatan tajam pada layanan dan pembangunan untuk masyarakat.
“Agenda hari ini kan barusan pengesahan KUA PPAS 2026. Iya, 2026 itu puasa untuk internal. Tapi untuk eksternal layanan publiknya pesta,” ucap Dedi usai menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar.
Dedi menekankan bahwa alokasi-alokasi pembangunan untuk kepentingan masyarakat justru mengalami peningkatan dibanding tahun ini.
Pengurangan Belanja Rutin dan Penerapan WFH
Dedi menjelaskan, penghematan anggaran internal akan dilakukan dengan mengurangi sejumlah pos belanja rutin yang dianggap tidak esensial.
“Yang dihentikan sementara berarti apa saja? Biasa dikurangin perjalanan dinas, belanja makan minum, bayar air, bayar listrik, biaya pemeliharaan, alat tulis kantor,” ungkapnya.
Selain pemangkasan belanja, Pemprov Jabar juga berencana menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini diambil untuk efisiensi energi dan sumber daya.
“Kita juga akan melakukan WFH agar tidak terjadi penumpukan pegawai provinsi Jawa Barat di kantor. Karena semakin banyak orang di kantor semakin banyak air yang dipakai, listrik yang dipakai, semakin banyak jaringan internet yang digunakan,” katanya.
Suntikan Anggaran Rp100 Miliar untuk BIJB Kertajati
Terkait Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Dedi memastikan suntikan dana akan tetap dialokasikan. Menurutnya, anggaran sebesar Rp100 miliar masih dipertahankan dalam KUA PPAS 2026.
“Ya, kalau enggak disuntik mati listriknya sama airnya. Masa dibiarkan itu menjadi tempatnya kelelawar,” tegasnya.
Dedi juga mengungkapkan bahwa upaya dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Perhubungan, terus dilakukan untuk memberikan dukungan optimal terhadap operasional Kertajati. Ia mengakui, biaya pemeliharaan BIJB memang tergolong mahal.
“Namanya juga barang mewah ya pasti biaya pemeliharaannya mahal,” tandasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
