bukamata.id – Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Aceng Malki, menyoroti lemahnya pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan di berbagai wilayah Jawa Barat.
Aceng menjelaskan, banyak dapur penyedia MBG yang tidak memenuhi standar kebersihan dan belum memiliki Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Dari 2.131 dapur penyedia MBG, hanya 17 yang memiliki SLHS. Ini menunjukkan sistem seleksi dapur masih lemah dan cenderung dipengaruhi faktor koneksi,” ujar Aceng di Bandung, Rabu (22/10/2025).
Ia juga mengkritisi kualitas tenaga kerja di dapur MBG yang dinilai belum memiliki kemampuan memasak dalam jumlah besar secara profesional, sehingga berdampak langsung pada mutu makanan yang diberikan kepada siswa.
Lebih jauh, Aceng menyoroti banyak sekolah penerima program yang belum memenuhi standar menu gizi seimbang. Beberapa dapur MBG bahkan tidak menyertakan unsur penting seperti susu dan buah dalam sajian harian.
Selain itu, koordinasi di lapangan dinilai masih lemah. Aceng menemukan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bekerja tanpa komunikasi dengan puskesmas atau instansi terkait.
“Ada SPPG yang bahkan tidak diketahui keberadaannya oleh pemerintah daerah. Hal ini harus segera dievaluasi,” tegasnya.
Aceng juga menolak wacana penyaluran dana MBG langsung kepada orang tua siswa. Menurutnya, dana sebaiknya tetap dikelola sekolah atau lembaga pendidikan agar pengawasan gizi dan pengendalian mutu makanan tetap optimal.
“Dana MBG harus dikelola sekolah agar program ini efektif dan kualitas makanan siswa terjaga,” pungkas Aceng Malki.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
