bukamata.id – Langkah krusial dalam tata kelola keuangan Jawa Barat terus bergulir. DPRD Provinsi Jawa Barat kini memasuki tahap krusial setelah digelarnya rapat paripurna yang mengagendakan jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung pada Selasa (7/7/2026) ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa. Agenda ini menjadi jembatan bagi Pemerintah Provinsi untuk merespons berbagai catatan, kritik, serta rekomendasi yang sebelumnya dilayangkan oleh fraksi-fraksi di dewan pada 2 Juli 2026.
Fokus pada Fungsi Pengawasan
Buky Wibawa menekankan bahwa proses ini bukan sekadar formalitas, melainkan wujud nyata fungsi pengawasan legislatif terhadap penggunaan anggaran daerah. Fokus utama DPRD adalah memastikan setiap rupiah yang keluar dari kas negara dapat dipertanggungjawabkan dengan prinsip akuntabilitas dan efektivitas.
“Untuk tahapan selanjutnya, setelah jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda P2APBD Provinsi Jawa Barat TA 2025 ini adalah pembahasan oleh Badan Anggaran yang akan dimulai pada 8 sampai 10 Juli 2026,” jelas Buky.
Dirinya pun optimis seluruh pembahasan teknis di Badan Anggaran dapat tuntas sesuai timeline. Hasil akhir dari pembahasan tersebut nantinya akan diparipurnakan kembali pada 14 Juli 2026 mendatang.
Respons Pemprov Jabar Terhadap Tantangan Anggaran
Mewakili Pemerintah Provinsi, Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan menyampaikan apresiasi atas atensi kritis dari para anggota dewan. Pemprov Jabar mengakui adanya dinamika dalam realisasi anggaran tahun 2025.
Salah satu isu utama yang disoroti adalah penurunan pendapatan daerah yang dipicu oleh berbagai faktor eksternal. “Penurunan realisasi pendapatan pada 2025 dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi, penurunan sektor otomotif, perubahan kebijakan pemerintah pusat, dan implementasi kebijakan opsen PKB atau Pajak Kendaraan Bermotor,” ungkap Erwan.
Sebagai solusi, Pemprov berkomitmen tancap gas dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi layanan pajak dan inovasi tanpa membebani masyarakat.
Menjawab Isu Serapan Anggaran dan Belanja Modal
Menanggapi rendahnya serapan pada sektor jalan dan transportasi, Erwan menjelaskan bahwa hal itu merupakan konsekuensi dari upaya menjaga kualitas pekerjaan dan efisiensi kontrak. Pemerintah menegaskan bahwa indikator suksesnya APBD tidak melulu soal kecepatan penyerapan.
“Keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari tingginya penyerapan anggaran, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat melalui penurunan kemiskinan, pengangguran, stunting, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” tegas Erwan.
Terkait kebijakan tunda bayar pada proyek strategis, Pemprov Jabar menyebut itu sebagai langkah taktis untuk menjaga stabilitas kas daerah dan mengantisipasi risiko defisit. Kedepannya, Pemprov berjanji untuk terus memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa serta memperketat perencanaan program agar ke depannya penyerapan anggaran dapat berjalan lebih optimal.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
