bukamata.id – Kebijakan penambahan daya tampung SMA negeri di Jawa Barat dinilai membawa konsekuensi terhadap sekolah swasta. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasbullaah Rahmat, saat ditemui di Bandung, Senin (25/2/2026).
Menurut Hasbullaah, berkurangnya jumlah siswa di sekolah swasta merupakan dampak yang tidak terhindarkan dari kebijakan tersebut.
“Penurunan siswa ke swasta adalah konsekuensi logis,” ujarnya.
Meski demikian, ia menilai kondisi tersebut harus menjadi momentum bagi sekolah swasta untuk berbenah dan meningkatkan daya saing.
“Namun swasta harus meningkatkan kualitas,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan ekosistem pendidikan, termasuk memberikan dukungan sarana dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) bagi sekolah swasta.
“Pemerintah juga diharapkan membantu sarana dan SDM, termasuk penempatan guru PPPK agar tetap di sekolah asal,” jelasnya.
Hasbullaah menyoroti persoalan penempatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang kerap berpindah setelah dinyatakan lulus seleksi. Hal ini, menurutnya, berdampak pada kekurangan tenaga pengajar di sejumlah sekolah.
“Banyak sekolah kehilangan guru karena penempatan berbeda setelah lulus PPPK,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah dapat mengevaluasi mekanisme penempatan guru PPPK agar tidak mengganggu stabilitas tenaga pendidik di sekolah asal. Dengan begitu, kualitas pembelajaran tetap terjaga, baik di sekolah negeri maupun swasta, seiring upaya peningkatan akses pendidikan di Jawa Barat.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
