bukamata.id – Pembangunan Data Center AI di Jatiluhur, Purwakarta, yang baru saja dimulai kini menjadi sorotan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ikut mendapat kritik setelah hadir dalam agenda groundbreaking proyek bernilai sekitar Rp3,5 triliun tersebut.
Sorotan datang setelah muncul pertanyaan mengenai kebutuhan air dan dampak lingkungan dari fasilitas pusat data berkapasitas besar itu.
Tak hanya warganet, DPRD Jawa Barat juga mempertanyakan proyek tersebut, terutama terkait sumber air, dampak terhadap lingkungan, transparansi kajian, hingga manfaat investasi bagi masyarakat.
Perkembangan terbaru membuat polemik semakin menarik perhatian. Pada Selasa (29/9/2026), Pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan menghentikan sementara pembangunan Data Center AI tersebut karena proses AMDAL dan PBG belum selesai.
Pemprov Jabar memastikan penghentian sementara bukan berarti investasi dibatalkan. Pemerintah masih mendukung proyek tersebut dengan catatan seluruh persyaratan harus dipenuhi.
Dedi Mulyadi Hadir Saat Proyek Dimulai
Data Center AI tersebut merupakan AI Campus 2 atau CGK4 yang dikembangkan BDx Data Centers di kawasan Jatiluhur.
Proyek ini dirancang memiliki kapasitas hingga 640 megawatt (MW) dan terdiri dari enam bangunan. Tahap pertama memiliki kapasitas sekitar 120 MW dan ditargetkan mulai beroperasi pada awal 2027.
Untuk kebutuhan listrik, proyek tersebut mendapat dukungan hingga sekitar 845 MVA. Nilai investasinya sekitar Rp3,5 triliun dan pemerintah menyebut proyek tersebut berpotensi membuka sekitar 2.000 hingga 3.000 lapangan pekerjaan.
Dedi Mulyadi hadir dalam agenda groundbreaking proyek tersebut pada 22 September 2026.
Kehadiran Dedi kemudian menjadi perhatian ketika persoalan kebutuhan air mulai dipertanyakan.
Kebutuhan Air Jadi Titik Panas Perdebatan
Salah satu isu paling banyak dibahas adalah kebutuhan air untuk mendinginkan perangkat komputasi berkapasitas tinggi.
Fasilitas CGK4 akan menggunakan teknologi direct-to-chip liquid cooling, sistem pendinginan yang dirancang untuk menangani kepadatan daya tinggi pada perangkat AI. BDx menyebut fasilitas tersebut dibangun untuk mendukung kebutuhan komputasi AI dengan kepadatan tinggi.
Sejumlah laporan dan dokumen yang beredar kemudian memunculkan angka kebutuhan air yang sangat besar. Salah satu laporan menyebut desain fasilitas dapat membutuhkan sekitar 18.000 meter kubik air per hari dan berpotensi diperluas hingga 36.000 meter kubik per hari. Namun, angka tersebut perlu dibedakan dari konsumsi aktual karena fasilitas belum beroperasi penuh.
Besarnya angka tersebut menjadi sensitif karena proyek berada di kawasan Jatiluhur, tidak jauh dari Waduk Jatiluhur yang memiliki fungsi strategis untuk berbagai kebutuhan air, termasuk pertanian.
Di titik inilah muncul pertanyaan publik: bagaimana kebutuhan air untuk industri teknologi tinggi tersebut dipenuhi tanpa mengganggu kebutuhan masyarakat dan sektor pertanian?
Dedi: Air Tidak Diambil Langsung dari Waduk
Dedi Mulyadi kemudian memberikan penjelasan mengenai sumber air untuk kebutuhan Data Center AI tersebut.
Ia menegaskan bahwa perusahaan tidak mengambil air secara langsung dari Waduk Jatiluhur.
“Airnya tidak diambil langsung oleh perusahaan dari waduk. Air dari Jatiluhur melalui PDAM, kemudian BDx membeli air sebagai pelanggan komersial.”
Dedi juga menyebut kebutuhan air pada tahap awal berada di kisaran 6.000 meter kubik per hari.
Menurut Dedi, penggunaan air oleh pelanggan komersial tidak seharusnya mengganggu pelayanan masyarakat selama kapasitas dan distribusinya dikelola dengan baik.
Penjelasan tersebut kemudian turut dibawa Dedi ke media sosial. Ia mengunggah pembahasan mengenai penggunaan air Data Center BDx dengan keterangan:
“Data Center BDX disebut habiskan air, begini hitungannya. Hatur nuhun.”
Pernyataan tersebut muncul ketika perbincangan mengenai kebutuhan air proyek sedang ramai di masyarakat.
DPRD Jabar: Jangan Hanya Lihat Investasinya
DPRD Jawa Barat kemudian ikut memberikan perhatian terhadap proyek tersebut.
Anggota Komisi V DPRD Jabar Maulana Yusuf mengatakan pihaknya tidak menutup mata terhadap potensi investasi dan lapangan pekerjaan yang dapat dihasilkan.
Namun, menurutnya, pemerintah juga harus melihat dampak yang mungkin muncul.
“Kita mendukung investasi dan lapangan pekerjaan. Tetapi harus dilihat juga manfaat dan dampaknya. Jangan sampai manfaatnya besar di satu sisi, tetapi dampaknya justru dirasakan masyarakat.”
Maulana secara khusus meminta adanya keterbukaan mengenai kebutuhan air dan dampak lingkungan proyek.
Ia juga menyoroti posisi Waduk Jatiluhur yang memiliki fungsi penting bagi pertanian.
“Air Jatiluhur ini kan bukan hanya untuk industri. Ada kebutuhan masyarakat dan pertanian yang juga harus dilindungi.”
Menurut Maulana, sistem irigasi Jatiluhur berkaitan dengan lahan pertanian di Karawang, Subang dan Bekasi yang luasnya lebih dari 240.000 hektare.
Karena itu, DPRD meminta agar kajian mengenai air, limbah, lingkungan dan manfaat proyek dibuka secara jelas kepada publik.
Maulana juga mempertanyakan koordinasi sejak awal pembangunan. Ia menyebut sejumlah anggota DPRD Jawa Barat belum mengetahui secara detail mengenai proyek tersebut.
Bagi DPRD, keberadaan AMDAL menjadi salah satu dokumen penting untuk melihat potensi dampak sebelum pembangunan berjalan lebih jauh.
Warganet Kritik Habis Dedi Mulyadi
Di tengah perdebatan tersebut, kritik terhadap Dedi Mulyadi juga bermunculan di media sosial.
Salah satu komentar datang dari akun @jadi.pelajaran yang menyoroti kehadiran Dedi saat proyek dimulai.
“Dulu nangis-nangis melihat alam dirusak. Sekarang ikut meresmikan data center AI yang juga disorot soal dampak lingkungannya.”
Unggahan tersebut mendapat perhatian karena mempertanyakan posisi Dedi yang hadir dalam agenda pembangunan proyek, sementara setelahnya muncul berbagai pertanyaan mengenai dampak lingkungan.
Komentar lain juga muncul dengan nada sindiran. Salah satunya menulis:
“Yang penting CUAN….. urusan musibah kita kembalikan ke TUHAN.”
Ada pula warganet yang menulis:
“Air mata buaya dong si Dedi Mulyadi.”
Komentar lain bahkan menggunakan kalimat seperti:
“Makan tuh bapak aing… Main sinetron terus, Profit ACC.”
Beragam komentar tersebut menunjukkan adanya reaksi negatif sebagian pengguna media sosial terhadap keterlibatan Dedi dalam proyek Data Center AI Jatiluhur.
Namun, komentar warganet tersebut merupakan opini pribadi di media sosial dan tidak dapat dijadikan bukti bahwa proyek telah menyebabkan kerusakan lingkungan ataupun mengganggu pasokan air masyarakat.
Proyek Kemudian Disetop Sementara
Di tengah derasnya sorotan tersebut, perkembangan baru terjadi setelah Dedi Mulyadi melakukan inspeksi mendadak ke lokasi proyek pada Senin (28/9/2026).
Sehari kemudian, Pemprov Jabar menyatakan pembangunan Data Center AI dihentikan sementara.
Kepala Diskominfo Jabar Adi Komar mengatakan keputusan tersebut berkaitan dengan proses AMDAL dan PBG yang belum selesai.
“Pembangunan kita hentikan sementara sampai seluruh persyaratan dan dokumen yang diperlukan selesai.”
Pemprov Jabar menegaskan proyek tersebut masih mendapat dukungan. Penghentian sementara dimaksudkan agar pembangunan berjalan sesuai aturan dan seluruh persyaratan dapat dipenuhi.
Kewenangan perizinan berada di Kabupaten Purwakarta, sedangkan Pemprov Jabar menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi.
Dari Diresmikan, Dikritik, hingga Disetop
Rangkaian peristiwa tersebut membuat proyek Data Center AI Jatiluhur menjadi perhatian dalam waktu singkat.
Dedi Mulyadi hadir ketika proyek senilai sekitar Rp3,5 triliun itu dimulai. Setelah itu, muncul sorotan mengenai kebutuhan air.
DPRD Jawa Barat meminta pemerintah dan pengembang membuka informasi mengenai sumber air, dampak lingkungan serta manfaat proyek. Di media sosial, sejumlah warganet juga mengkritik keterlibatan Dedi dalam agenda pembangunan tersebut.
Dedi kemudian memberikan penjelasan bahwa air tidak diambil langsung dari Waduk Jatiluhur, melainkan melalui PDAM dan dibeli BDx sebagai pelanggan komersial.
Namun, perkembangan terbaru menunjukkan proyek tersebut kini dihentikan sementara karena AMDAL dan PBG belum selesai.
Dengan demikian, perhatian publik kini bergeser pada apa yang akan terjadi setelah dokumen tersebut diselesaikan.
Pertanyaan mengenai kebutuhan air, dampak lingkungan, pengelolaan limbah, perlindungan kebutuhan pertanian, serta transparansi manfaat investasi menjadi bagian penting yang perlu dijawab sebelum proyek kembali dilanjutkan.
Sementara itu, Pemprov Jabar menyatakan dukungan terhadap investasi tetap ada. Proyek tersebut hanya dihentikan sementara sampai seluruh persyaratan yang diwajibkan terpenuhi.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
