bukamata.id – Badan Geologi di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebenarnya telah menyusun peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) untuk berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Jawa Barat. Dokumen ini memuat gambaran detail mengenai daerah yang berisiko mengalami bencana alam, seperti longsor, sekaligus menunjukkan tingkat kerawanannya.
Kepala Tim Kerja Gerakan Tanah PVMBG Badan Geologi, Oktori Prambada, menjelaskan bahwa peta tersebut dirancang hingga level wilayah pedesaan. Setiap area ditandai dengan warna berbeda yang menggambarkan tingkat bahaya serta menyesuaikan dengan tata ruang setempat.
Peta kerentanan ini diperbarui secara berkala setiap tahun, bahkan bisa mengalami penyesuaian bulanan. Namun ironisnya, tidak semua pemerintah daerah memanfaatkan data tersebut sebagai dasar mitigasi.
“Hanya 28 persen hingga 30 persen di Indonesia (manfaatkan peta kerawanan bencana) yang patuh dan mengikuti. Ini hasil survei dari 2024 dan memang ada sekitar 70 persen yang tidak memanfaatkan peta ini,” kata Oktori dalam konferensi pers, Jumat (30/1/2026).
Pelaksana harian (Plh) PVMBG Badan Geologi, Edi Slameto, menegaskan bahwa keberadaan peta ini bukanlah hal baru. Tantangan terbesar justru terletak pada tingkat kesadaran pemerintah daerah serta masyarakat dalam menindaklanjuti informasi tersebut.
Menurutnya, ada kemungkinan peringatan sudah diterima, tetapi tidak diterapkan dalam aktivitas sehari-hari maupun perencanaan wilayah.
“Seperti zona kerentanan tanah ini selalu diberikan peringatannya sebulan sekali ke pemda di seluruh Indonesia,” ungkap Edi.
Ia pun mengimbau agar pemerintah daerah tidak menunggu bencana terjadi sebelum mengambil langkah pencegahan. Contoh nyata adalah peristiwa longsor di Cisarua, Bandung Barat, yang seharusnya bisa diantisipasi lebih dini. Pemanfaatan peta diharapkan mampu menekan risiko korban jiwa saat bencana datang.
“Jangan harus ada korban dulu baru percaya. Makanya kita harus bisa ada kesadaran dari sekarang,” kata dia.
Memasuki akhir 2025, sejumlah wilayah di Jawa Barat mulai merasakan dampak bencana alam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat mencatat bahwa 27 kabupaten dan kota memiliki potensi mengalami gerakan tanah pada kategori menengah.
Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat, Teten Mulku Engkun, menyebutkan bahwa kesimpulan tersebut diambil dari data PVMBG, BMKG, serta hasil analisis berbagai faktor seperti intensitas hujan, karakteristik tanah, dan kondisi lingkungan lainnya.
“Hampir di seluruh kabupaten kota di Jawa Barat potensi gerakan tanah menengah sampai dengan tinggi. Seperti di Kabupaten Bandung ada di Arjasari, Baleendah, Banjaran, Cisarua, Cimenyan, Ciparay, Ciwidey, Ibun, Kertasari dan banyak lagi,” ujar Teten.
Potensi serupa juga ditemukan di Kabupaten Bandung Barat, mencakup wilayah Lembang, Parongpong, Cisarua, Gunung Halu, hingga Rongga. Berdasarkan kajian PVMBG dan BMKG, kawasan-kawasan tersebut perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan pergerakan tanah.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
