bukamata.id – Di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang “bocor”, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah mengejutkan dengan memutuskan untuk berutang dalam jumlah fantastis. Tak tanggung-tanggung, dana segar sebesar Rp2 triliun diajukan sebagai pinjaman modal untuk menutupi ambisi pembangunan infrastruktur.
Pengakuan “ngutang” ini disampaikan langsung oleh Dedi usai menandatangani sejumlah kesepakatan (MoU) di Gedung Sate, Kamis (26/2/2026). Ia berdalih, pinjaman ini adalah jalan pintas untuk menyelesaikan proyek-proyek raksasa.
“Saya jujur aja tahun ini saya mengajukan pinjaman Rp 2 triliun, tetapi hanya berlaku selama saya memimpin untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang besar,” ungkap Dedi.
Beban Fiskal Menghimpit, Pinjaman Jadi Pelarian
Keputusan untuk berutang ke PT Bank BJB Tbk ini rupanya dipicu oleh kondisi fiskal Jawa Barat yang sedang tidak sehat. Dedi mengakui adanya “lubang” dana transfer dari pusat yang hilang hingga Rp2,458 triliun pada tahun 2026. Alih-alih melakukan efisiensi ketat, Pemprov justru memilih menumpuk kewajiban bayar di masa depan.
Dedi berargumen bahwa hilangnya anggaran hampir Rp3 triliun membuat alokasi pembangunan infrastruktur seperti underpass dan jembatan layang menjadi terancam jika tidak dibiayai dari hasil meminjam.
“Nanti ada beberapa tempat yang kita bangun (infrastruktur) dengan biaya yang relatif lumayan, dan terus-terang saja untuk mewujudkan itu alokasi Pemda Provinsi Jawa Barat mengalami kehilangan fiskal hampir Rp 3 triliun,” katanya.
Gali Lubang, Tutup Sebelum 2030
Meski membebani kas daerah dengan cicilan besar, Dedi sesumbar bahwa utang tersebut tidak akan diwariskan ke gubernur selanjutnya. Ia menargetkan seluruh utang Rp2 triliun tersebut lunas sebelum masa jabatannya habis pada tahun 2030.
“Itu dicicilnya sampai 2030, selama saya memimpin, tidak boleh lebih,” tegasnya.
Dana utangan tersebut rencananya akan digelontorkan untuk proyek Puncak II, pembangunan jembatan layang, hingga underpass di Kota Cimahi yang diklaim sebagai solusi kemacetan.
Andalkan Swasta untuk Padalarang
Selain mengandalkan uang pinjaman Bank BJB, Dedi juga mencoba melempar beban pembangunan ke pihak swasta. Untuk mengurai kemacetan di kawasan Padalarang yang melingkar dari terminal Whoosh ke Cipatat, ia menyerahkan urusan biaya kepada pengembang besar.
“Dan nanti dibangunnya oleh Kota Baru Parahyangan, jadi saya tidak ngeluarin lagi biaya,” pungkasnya.
Langkah berani (atau nekat) Dedi Mulyadi ini memicu pertanyaan besar: apakah infrastruktur megah tersebut sebanding dengan risiko beban bunga dan pokok utang yang harus ditanggung rakyat Jawa Barat hingga empat tahun ke depan?
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
