bukamata.id – Kabar segar datang bagi para pekerja di tanah Pasundan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama perwakilan serikat pekerja akhirnya mencapai titik temu terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027. Dalam kesepakatan tersebut, standar upah baru dipatok bulat di angka Rp 3 juta.
Nominal ini mencatatkan lonjakan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika menilik UMP Jabar 2026 yang berada di level Rp 2.317.601, maka ada penambahan sebesar Rp 682.399 atau melejit hingga 29,44 persen.
Kesepakatan krusial ini lahir dari meja perundingan rapat pleno Dewan Pengupahan pada Rabu (18/11) lalu. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Barat, Dadan Sudiana, menjelaskan bahwa angka Rp 3 juta tersebut muncul setelah mengacu pada kalkulasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar 70,62 persen.
“Secara prinsip, di pleno Dewan Pengupahan Provinsi kemarin, unsur pemerintah sama unsur serikat sudah satu suara menggunakan 70 persen lebih KHL. Jadi, dibulatkan, UMP Jawa Barat itu Rp3 juta,” katanya, Jumat (20/11/2026).
Masyarakat pun tidak perlu menunggu lama untuk kepastian resminya. Dadan membocorkan bahwa pengumuman penetapan UMP 2027 dijadwalkan meluncur dalam hitungan jam, paling lambat besok siang. Ia meyakini angka bulat ini tidak akan berubah karena telah mengantongi restu langsung dari orang nomor satu di Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
“Kayaknya kalau enggak malam ini, besok paling lambat jam 12 siang. Kesepakatan ini sudah pasti arahan dari Pak Gubernur, jadi feeling saya mah sudah yang itu tuh, yang Rp3 juta itu,” ucapnya.
Meski kubu pemerintah dan buruh sudah sejalan, jalan menuju pengesahan angka Rp 3 juta bukannya tanpa perbedaan pandangan. Dari kubu pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), muncul usulan skema perhitungan yang berbeda jauh.
Kalangan dunia usaha menginginkan kenaikan yang lebih landai, sehingga proyeksi upah hanya bergerak di kisaran Rp 2,4 jutaan.
“Unsur Apindo masih pengin pakai formulasi, ingin pakai laju pertumbuhan inflasi, tambah laju pertumbuhan ekonomi kali alfa. Cuma naiknya sedikit, 7 persen dari UMP lama, sekitar Rp 2,4 jutaan,” tuturnya.
Kendati ada perbedaan usulan dari pihak pengusaha, Dadan tetap optimistis keputusan final nanti akan berpihak pada kesejahteraan pekerja. Kenaikan di kisaran Rp 680 ribuan dinilai sudah cukup ideal untuk menopang daya beli buruh di tahun mendatang.
“Tapi mudah-mudahan sesuai harapan, karena sudah lumayan lah naiknya, sekitar Rp 680 ribuan itu dari UMP lama,” pungkasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News










