bukamata.id – Suasana di kantor Samsat Soreang, Kabupaten Bandung, mendadak ricuh pada Kamis (10/4/2025) sore. Sejumlah warga yang tengah mengantre untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memprotes layanan di loket pembayaran setelah diduga terjadi tindakan tidak adil dalam antrean.
Video kericuhan tersebut sempat viral di media sosial, memperlihatkan warga berkerumun dan memprotes petugas kasir. Beberapa warga terekam mengangkat suara di depan loket sambil merekam kejadian menggunakan ponsel mereka.
Petugas kepolisian yang berada di lokasi langsung turun tangan untuk meredam emosi warga dan menenangkan suasana. Tak lama kemudian, kondisi mulai kondusif dan pelayanan kembali dilanjutkan.
Kericuhan bermula ketika seorang warga datang untuk melunasi pembayaran balik nama kendaraan, namun mendapati bahwa kasir tengah memproses berkas lain yang baru datang. Hal ini memicu kecurigaan dari warga lain yang merasa diperlakukan tidak adil dalam sistem antrean.
Ternyata, berkas yang sedang diproses adalah milik wajib pajak lain yang melakukan perpanjangan pajak lima tahunan, namun pembayarannya tertunda sehari sebelumnya karena kekurangan dana. Wajib pajak tersebut datang kembali pada hari Kamis untuk melunasi kekurangannya, dan langsung dilayani tanpa antre ulang.
Kesalahpahaman inilah yang memicu kemarahan warga yang sedang antre, hingga akhirnya mereka mengerumuni loket kasir dan meneriakkan protes.
Menanggapi kejadian ini, Analis Kebijakan P3DW Kabupaten Bandung 2 Soreang, Nunung Nurhayati, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas insiden yang terjadi.
“Kami menghaturkan permohonan maaf atas insiden yang terjadi kemarin. Kami memahami ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat,” ujar Nunung kepada media, Jumat (11/4/2025).
Nunung menjelaskan bahwa lonjakan pengunjung terjadi karena antusiasme warga dalam mengikuti program pemutihan pajak dari Pemprov Jawa Barat.
“Program pengampunan PKB ini disambut sangat antusias oleh masyarakat, sehingga terjadi lonjakan pengunjung yang luar biasa di Samsat Soreang,” jelasnya.
Ia juga mengakui adanya kesalahan persepsi dan komunikasi antara petugas dan warga, yang berujung pada kericuhan.
“Kami akan terus memperbaiki kualitas layanan agar kejadian serupa tidak terulang, demi kesuksesan program dari Bapak Gubernur Jawa Barat,” pungkas Nunung.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
