Close Menu
Bukamata.idBukamata.id
  • Beranda
  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Persib
  • Opini
  • Index
Terbaru

Sara Wijayanto Dipepet Chef Juna?! Demian Aditya Justru Makin Mesra dengan Sang Anak

Senin, 16 November 2026 09:29 WIB

Kisah Anak di Leuwipanjang Jadi Alarm, Jabar Berpacu Selamatkan Masa Depan 544 Ribu Anak Tidak Sekolah

Senin, 16 November 2026 09:00 WIB

Bursa Transfer Persib Bandung: Bidik Bomber Polandia hingga Bek Timnas Milik Persija untuk Putaran Kedua

Senin, 16 November 2026 08:35 WIB
Facebook Instagram YouTube TikTok
Terbaru
  • Sara Wijayanto Dipepet Chef Juna?! Demian Aditya Justru Makin Mesra dengan Sang Anak
  • Kisah Anak di Leuwipanjang Jadi Alarm, Jabar Berpacu Selamatkan Masa Depan 544 Ribu Anak Tidak Sekolah
  • Bursa Transfer Persib Bandung: Bidik Bomber Polandia hingga Bek Timnas Milik Persija untuk Putaran Kedua
  • Banyak yang Salah Kaprah, Bolehkah Makan Es Krim saat Sedang Pilek? Ini Penjelasan Dokter
  • Bansos PKH dan BPNT Oktober-Desember 2026, Kapan Dana Masuk Rekening KKS?
  • Cara Cek Formasi CPNS 2026 di SSCASN BKN, Link Resmi dan Jadwal Pengumumannya
  • PKH November 2026 Tahap 4 Cair, Cek Jadwal dan Besaran Bantuan hingga Rp2,7 Juta
  • Pendaftaran Akun SSCASN CPNS 2026 Dibuka, Simak Cara Buat Akun dan Dokumen yang Disiapkan
Facebook Instagram YouTube X (Twitter)
Bukamata.idBukamata.id
Senin, 16 November 2026
  • Beranda
  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Persib
  • Opini
  • Index
Bukamata.idBukamata.id
Home»Berita

Kisah Anak di Leuwipanjang Jadi Alarm, Jabar Berpacu Selamatkan Masa Depan 544 Ribu Anak Tidak Sekolah

By SusanaSenin, 16 November 2026 09:00 WIB14 Mins Read
Jabar menargetkan bebas Anak Tidak Sekolah pada 2028. Foto: Ist.
ADVERTISEMENT

bukamata.id – Target Jawa Barat bebas Anak Tidak Sekolah (ATS) pada 2028 menjadi pekerjaan besar yang harus dituntaskan pemerintah. Di balik ambisi tersebut, terdapat ratusan ribu data anak yang perlu diverifikasi, persoalan ekonomi keluarga, hingga akses pendidikan yang belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) telah mencanangkan gerakan penuntasan ATS dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa, kelurahan, serta berbagai pemangku kepentingan pendidikan. Targetnya jelas: tidak boleh ada anak di Jawa Barat yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan.

Namun, mewujudkan target tersebut bukan perkara sederhana. Data awal yang disampaikan Dinas Pendidikan Jawa Barat mencatat sebanyak 544.947 anak masuk dalam kelompok ATS. Hingga 8 November 2026, proses verifikasi dan validasi baru menjangkau 183.441 anak atau sekitar 33,66 persen.

Artinya, masih ada sekitar 361.506 data anak yang belum terverifikasi. Angka ini tidak serta-merta menunjukkan jumlah anak yang benar-benar tidak bersekolah. Pemerintah masih harus memastikan kondisi setiap anak, termasuk menelusuri kemungkinan data ganda, kesalahan identitas, perubahan domisili, hingga status pendidikan yang belum tercatat dengan benar.

Di sisi lain, persoalan anak tidak sekolah tidak hanya berkaitan dengan administrasi. Ada anak yang terpaksa meninggalkan bangku pendidikan karena kemiskinan, harus membantu orang tua bekerja, kesulitan menjangkau sekolah, tidak memperoleh dukungan keluarga, hingga menghadapi keterbatasan akibat kondisi disabilitas.

Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa penuntasan ATS bukan sekadar mengejar angka dalam laporan pemerintah. Ada masa depan anak-anak yang dipertaruhkan.

544.947 Anak Masuk Data Awal ATS, Baru Sepertiga Terverifikasi

Target Jabar bebas ATS 2028 ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, dalam Rapat Koordinasi Penuntasan ATS Provinsi Jawa Barat di Golden Flower Hotel, Kota Bandung, Selasa, 10 November 2026.

Herman menyatakan pemerintah provinsi berkomitmen memastikan seluruh anak di Jawa Barat memperoleh pendidikan. Menurutnya, tidak boleh ada anak yang belum pernah sekolah, putus sekolah, ataupun tidak melanjutkan pendidikan.

“Kita akan pastikan tidak ada anak Jabar tidak sekolah baik yang belum sekolah, putus sekolah, ataupun tidak melanjutkan, tidak ada, semua anak Jabar harus sekolah,” tegas Herman mewakili Gubernur Jawa Barat.

Untuk mempercepat penanganan, Pemprov Jabar mengumpulkan 27 kepala dinas pendidikan kabupaten/kota. Mereka akan menjadi penggerak teknis dalam mengidentifikasi, memverifikasi, sekaligus mengawal anak-anak yang masuk dalam data ATS.

Pemprov Jabar, kata Herman, akan memfasilitasi dan mendampingi pemerintah daerah agar persoalan tersebut dapat segera ditangani.

“ATS bisa secepatnya kita atasi, saya yakin bisa bahkan sangat bisa, kuncinya tekad karena ini menyangkut masa depan anak-anak kita,” ujarnya.

Herman menilai penanganan ATS tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa dan kelurahan harus terlibat karena mereka lebih memahami kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.

Ia pun menekankan pentingnya kerja bersama dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

“Harapan Pak Gubernur Jabar secepatnya harus bebas dari ATS dan tentu tidak bisa melalui pendekatan superman tapi superteam,” ucapnya.

Pernyataan tersebut menjadi penting karena persoalan ATS tersebar di berbagai wilayah dengan karakteristik dan penyebab yang berbeda. Ada anak yang tidak bersekolah karena persoalan biaya, ada yang terkendala jarak, sementara sebagian lainnya membutuhkan pendekatan khusus karena kondisi keluarga maupun kebutuhan pendidikannya.

Karena itu, pendataan tidak cukup dilakukan dari balik meja. Pemerintah perlu memastikan petugas di tingkat desa dan kecamatan benar-benar mendatangi keluarga, mendengarkan persoalan mereka, serta mencari jalan keluar yang sesuai dengan kebutuhan anak.

Data ATS Tidak Bisa Hanya Dibaca sebagai Angka

Salah satu pekerjaan mendesak dalam program Jabar Bebas ATS 2028 adalah memastikan akurasi data. Tanpa data yang benar, program bantuan dan intervensi berisiko tidak tepat sasaran.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, mengungkapkan proses verifikasi dan validasi menjadi langkah awal yang harus diselesaikan pemerintah.

Dari total 544.947 data awal ATS, sebanyak 183.441 anak telah diverifikasi hingga 8 November 2026. Hasil sementara menunjukkan bahwa sebagian anak yang masuk dalam daftar ternyata masih bersekolah.

Kondisi tersebut ditemukan, salah satunya, di Kabupaten Ciamis. Dari sekitar 9.000 data awal ATS, kurang lebih 3.000 anak diketahui masih mengikuti pendidikan. Dengan demikian, terdapat sekitar 6.000 anak yang masih perlu ditindaklanjuti berdasarkan hasil pendataan tersebut.

Kasus ini memperlihatkan bahwa data awal belum tentu menggambarkan kondisi faktual di lapangan.

“Ketika anak ternyata masih bersekolah, kita cari persoalan datanya. Jangan sampai setelah diverifikasi dan masuk kategori residu, tidak ada tindak lanjut,” jelas Purwanto.

Ketidaksesuaian data dapat disebabkan berbagai hal, mulai dari data ganda, ketidaktepatan identitas peserta didik, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang tidak aktif, hingga perpindahan domisili.

Baca Juga:  Sekolah Swasta Bandung–Cimahi Kompak Dukung Program Pencegahan Anak Putus Sekolah

Setelah proses verifikasi selesai, Dinas Pendidikan Jabar akan melakukan pembenahan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) bersama satuan pendidikan. Anak-anak yang benar-benar teridentifikasi sebagai ATS kemudian harus memperoleh intervensi agar dapat kembali mengakses pendidikan.

Pemprov Jabar juga mengembangkan platform Satu Data Jawa Barat (Sada Jabar) yang disinkronkan dengan Dapodik. Sistem tersebut diharapkan membantu pemerintah memantau jumlah, persebaran, dan perkembangan penanganan ATS secara lebih cepat dan terukur.

Namun, pekerjaan pemerintah tidak berhenti setelah data dinyatakan valid. Anak yang sudah teridentifikasi tetap membutuhkan solusi konkret agar dapat kembali belajar.

“Pemerintah daerah juga perlu memastikan anak yang membutuhkan pendidikan kesetaraan dapat terhubung dengan PKBM,” kata Purwanto.

Ia menambahkan, penuntasan ATS membutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), aparat kewilayahan, penilik, pengawas, relawan, hingga satuan pendidikan.

“Peran pemerintah desa dan kecamatan penting untuk menjangkau keluarga dan mengetahui secara langsung kondisi anak yang tidak bersekolah,” katanya.

Dengan demikian, keberhasilan program Jabar Bebas ATS tidak cukup diukur dari banyaknya data yang telah diverifikasi. Ukuran yang lebih penting adalah berapa banyak anak yang benar-benar kembali memperoleh layanan pendidikan dan mampu bertahan hingga menyelesaikan pendidikannya.

Kemiskinan hingga Tanggung Jawab Keluarga, Anak Terancam Kehilangan Hak Pendidikan

Di balik angka ratusan ribu ATS, terdapat persoalan sosial yang tidak bisa diselesaikan hanya melalui pembaruan data.

Kemiskinan menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong anak meninggalkan sekolah. Dalam keluarga dengan keterbatasan ekonomi, anak terkadang harus membantu orang tua mencari nafkah, berdagang, atau mengerjakan pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kondisi tersebut juga menjadi perhatian Herman Suryatman. Ia menegaskan bahwa membantu orang tua tidak boleh menjadi alasan seorang anak kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan.

Menurutnya, pemerintah harus hadir memberikan pemahaman kepada anak dan keluarga mengenai pentingnya sekolah. Petugas Dinas Pendidikan, pemerintah desa, kecamatan, hingga relawan perlu turun langsung menemui masyarakat.

“Pak anak ini membantu orang tuanya dia memilih tidak sekolah tidak ada apa-apa tapi tetap anak ini harus sekolah edukasi mereka, teman-teman dari Disdik turun dari desa kecamatan relawan turun untuk mengedukasi, saya yakin bisa dan sudah pernah saya lakukan ke beberapa rumah,” tegas Herman.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penanganan ATS harus menyentuh akar persoalan keluarga. Anak yang bekerja membantu orang tua tidak cukup hanya diminta kembali ke sekolah tanpa solusi atas kebutuhan ekonomi rumah tangganya.

Pemerintah perlu menghubungkan persoalan pendidikan dengan program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Jika penyebab anak tidak sekolah adalah kemiskinan, maka intervensi pendidikan harus berjalan beriringan dengan penanganan kemiskinan.

Persoalan lainnya adalah akses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, anak yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan fasilitas pendidikan, serta anak yang tidak mendapatkan dukungan keluarga.

Setiap kelompok membutuhkan pendekatan berbeda. Anak yang terkendala biaya membutuhkan dukungan ekonomi, sementara anak dengan kebutuhan khusus memerlukan layanan pendidikan yang inklusif dan sesuai kondisinya.

Karena itu, penyelesaian ATS tidak bisa menggunakan satu pola intervensi untuk seluruh anak.

Kisah Dua Anak di Leuwipanjang, Ingin Sekolah tetapi Terhalang Kondisi Keluarga

Gambaran bahwa ATS bukan sekadar angka terlihat dari cerita yang pernah disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.

Dalam pemberitaan detikJabar pada 5 November 2026, Farhan mengungkapkan terdapat 7.893 anak yang tercatat tidak mengenyam pendidikan di Kota Bandung.

Ia juga menceritakan pengalamannya menemukan dua anak di toilet umum kawasan Leuwipanjang. Kedua anak tersebut mengaku ingin bersekolah, tetapi kondisi keluarga membuat mereka kesulitan memperoleh pendidikan.

Ayah mereka bekerja sebagai pemulung, sedangkan ibu mereka telah meninggal dunia.

Kisah tersebut memperlihatkan persoalan yang lebih dalam dibandingkan sekadar anak tidak terdaftar di sekolah. Ada anak yang memiliki keinginan untuk belajar, tetapi tidak mempunyai dukungan dan kondisi keluarga yang memadai untuk mewujudkannya.

Dalam situasi seperti ini, mengembalikan anak ke sekolah membutuhkan pendampingan lebih dari sekadar administrasi pendaftaran.

Pemerintah perlu memastikan anak memperoleh akses pendidikan sekaligus dukungan yang memungkinkan mereka tetap belajar. Tanpa intervensi yang menyentuh kebutuhan keluarga, risiko anak kembali meninggalkan sekolah akan tetap ada.

Pemkot Bandung sendiri berupaya memperluas akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat dan pemberdayaan sekolah swasta dengan dukungan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Dukungan tersebut juga diarahkan untuk menjangkau madrasah dan pesantren.

Angka 7.893 anak yang disampaikan Farhan menjadi gambaran bahwa persoalan ATS juga membutuhkan perhatian serius di tingkat kota. Pemerintah daerah harus memastikan anak-anak yang terdata benar-benar memperoleh pendampingan sesuai kondisi masing-masing.

Tidak Harus Sekolah Formal, Paket A, B, dan C Bisa Jadi Jalan Keluar

Pemprov Jabar menyatakan bahwa anak-anak yang masuk kategori ATS dapat diarahkan kembali ke pendidikan formal maupun nonformal.

Baca Juga:  Semrawut SPMB 2026 & Aturan 'Ekstrem' Dedi Mulyadi: Ada Apa dengan Pendidikan Jawa Barat?

Sekolah formal meliputi jenjang SD, SMP, dan SMA. Sementara itu, pendidikan nonformal melalui PKBM dapat menjadi alternatif bagi anak yang tidak memungkinkan mengikuti kegiatan belajar reguler.

Herman Suryatman menegaskan bahwa anak yang harus membantu orang tua tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan melalui jalur kesetaraan.

“Kalau anak membantu orang tua, bukan berarti pendidikannya harus berhenti. Kita edukasi orang tua dan anaknya. Bisa melalui pendidikan kesetaraan Paket A, B, atau C dengan waktu belajar yang lebih fleksibel,” jelasnya.

Program Paket A, B, dan C dapat menjadi pilihan bagi anak yang membutuhkan pola belajar lebih fleksibel. Namun, keberadaan jalur pendidikan tersebut harus dibarengi dengan informasi yang mudah diakses, ketersediaan lembaga penyelenggara, serta pendampingan agar anak benar-benar dapat mengikuti pembelajaran.

Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa anak tidak hanya masuk kembali ke sistem pendidikan, tetapi memperoleh layanan belajar yang layak dan berkelanjutan.

Herman menyebut penanganan ATS sebagai tanggung jawab bersama. Ia berharap pemerintah pusat turut memberikan dukungan, terutama dari sisi anggaran.

Meski demikian, ia menegaskan Pemprov Jabar akan tetap berupaya menjalankan program meskipun dukungan anggaran dari APBN belum tersedia sesuai harapan.

“Kami mohon Kementerian konsisten mendampingi, perkara nanti di perjalanan ada APBN Alhamdulillah. Ada atau tidak ada the show must go on kita harus upayakan tapi minimal untuk BOS-nya ada tetapi kan serapannya hari ini belum optimal,” tuturnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menyoroti pentingnya optimalisasi anggaran pendidikan yang sudah tersedia. Sebab, persoalan ATS tidak hanya membutuhkan kebijakan, tetapi juga pembiayaan yang memadai untuk menjangkau anak dan keluarga yang membutuhkan.

Pengamat: Target 2028 Bisa Signifikan, tetapi Tidak Mudah Mencapai 100 Persen

Target Jabar Bebas ATS 2028 mendapat perhatian dari pengamat pendidikan Universitas Islam Bandung (Unisba), Fadhli Muttaqien.

Fadhli menilai program penuntasan ATS berpotensi menunjukkan peningkatan signifikan pada 2028. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut belum tentu membuat seluruh anak di Jawa Barat dapat dipastikan bersekolah atau mencapai angka 100 persen.

Menurutnya, pemerintah memiliki sejumlah instrumen untuk mendorong keberhasilan program, mulai dari anggaran, kebijakan, hingga ketersediaan sekolah.

“Nah, anak tidak sekolah yang ditargetkan oleh Pemprov Jawa Barat, pengentasan ya, untuk di tahun 2028 ini akan signifikan. Artinya, program ATS ini akan juga naik tingkat keberhasilannya pada tahun 2028. Tapi, tidak seluruhnya sampai angka 100 persen, bahwa anak di Jawa Barat itu akan semuanya sekolah. Angkanya pasti akan signifikan kalau ditargetkan sampai 2028,” ujar Fadhli saat dihubungi bukamata.id, Minggu (15/11/2026).

Ia menilai, tantangan paling mendasar dalam merealisasikan target tersebut adalah kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Fadhli, program penuntasan ATS membutuhkan dukungan fiskal yang kuat agar kebijakan tidak berhenti pada pernyataan komitmen. Anggaran diperlukan untuk memperluas akses sekolah, memberikan bantuan pendidikan, serta mendukung anak-anak dari keluarga kurang mampu.

“Ya, tentu syarat yang utamanya agar ATS ini bisa dihapuskan pada tahun 2028 adalah syarat anggaran. Bagaimana fiskal daerah atau keuangan daerah yang mampu menunjang program tersebut,” katanya.

Fadhli juga menyoroti pentingnya menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Menurutnya, persoalan pendidikan tidak boleh hanya menjadi jargon dalam program pemerintah, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan dan alokasi anggaran yang jelas.

Ia melihat pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam mengatur prioritas belanja. Karena itu, diperlukan kecermatan dalam mengelola keuangan agar program peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap memperoleh dukungan.

“Jadi, meskipun memang selama ini pemerintah daerah, baik di Jawa Barat ataupun Kota Bandung, rasanya sangat sedikit sekali membicarakan masalah pendidikan sebagai domain utama, sebagai program kerja pemerintah. Tapi saya pikir ini tidak boleh kita anggap hanya sebagai jargon saja, tetapi tentu kita harus mendukung program ini bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Fadhli menambahkan, penguatan keuangan pemerintah daerah menjadi salah satu syarat utama agar penuntasan ATS dapat berjalan secara efektif.

Sekolah Negeri dan Swasta Harus Berjalan Bersama

Selain anggaran, Fadhli menilai keberhasilan penuntasan ATS sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengintegrasikan seluruh lembaga pendidikan.

Menurutnya, tanggung jawab pemerintah tidak cukup hanya memastikan sekolah negeri menerima anak-anak yang belum memperoleh pendidikan. Sekolah swasta juga harus dilibatkan sebagai bagian dari solusi.

Pemerintah dapat mendorong kerja sama dengan sekolah swasta melalui dukungan pembiayaan, program sekolah gratis, maupun penambahan kapasitas rombongan belajar (rombel).

“Pada faktor pendidikan, hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana pemerintah daerah ini mampu bekerja sama bukan hanya kepada sekolah negeri, tetapi sekolah swasta pun harus diajak kerja sama dalam penuntasan anak tidak sekolah,” kata Fadhli.

Baca Juga:  Tak Cuma Sekolah Negeri, DPRD Jabar Dorong Dana Pendidikan untuk Semua Siswa Tanpa Diskriminasi

Ia menilai, penambahan rombel di sekolah negeri dan swasta dapat menjadi salah satu pilihan untuk memperluas daya tampung. Namun, kebijakan tersebut harus disertai dukungan anggaran agar sekolah mampu menerima peserta didik tambahan tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran.

Di sisi lain, persoalan kemiskinan yang menjadi penyebab anak tidak sekolah tidak bisa hanya dibebankan kepada Dinas Pendidikan.

Fadhli menilai penanganannya harus melibatkan berbagai perangkat daerah, termasuk Dinas Sosial dan instansi lain yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

“Jadi, dari variabel pendidikannya didorong oleh Dinas Pendidikan, kemudian dalam konteks kemiskinannya didorong oleh seluruh dinas yang ada di Jawa Barat, Dinas Sosial dan dinas yang lain,” jelasnya.

Menurutnya, penanganan kemiskinan dan pendidikan memang saling berkaitan, tetapi tidak otomatis menyelesaikan satu sama lain. Anak yang berasal dari keluarga miskin tetap membutuhkan intervensi khusus agar dapat kembali bersekolah.

Karena itu, koordinasi lintas perangkat daerah harus diwujudkan dalam program yang saling terhubung, bukan sekadar kerja sama administratif.

Fadhli menyebut model kolaborasi antarlembaga sebagai salah satu pendekatan yang paling efektif. Sekolah Rakyat yang dicanangkan pemerintah pusat, sekolah negeri, dan sekolah swasta perlu diintegrasikan dalam satu sistem kebijakan.

“Jadi, model yang paling efektif adalah model kerja sama antar institusi. Baik itu di Sekolah Rakyat yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, ataupun sekolah negeri yang sudah berjalan, atau memang sekolah swasta yang lebih dijalankan oleh swasta. Ketiga sekolah ini harus terintegrasi kepada satu kebijakan atau kepada satu sistem kebijakan dari pemerintah yang sama,” ujarnya.

Pandangan tersebut menegaskan bahwa penuntasan ATS membutuhkan ekosistem pendidikan yang saling mendukung. Tidak boleh ada anak yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena tidak tertampung di sekolah negeri, tidak mampu membayar biaya pendidikan, atau tidak mengetahui alternatif pendidikan yang tersedia.

Mengejar Indonesia Emas 2045 Dimulai dari Anak yang Tidak Boleh Tertinggal

Bagi Pemprov Jabar, penuntasan ATS memiliki kaitan langsung dengan masa depan pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah ingin memastikan anak-anak dan generasi muda memiliki bekal pengetahuan serta keterampilan untuk menghadapi tantangan masa depan.

Herman Suryatman menghubungkan target Jabar Bebas ATS 2028 dengan momentum bonus demografi dan cita-cita Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, dalam lima tahun ke depan pemerintah harus memastikan anak-anak, remaja, dan pemuda berada dalam kondisi produktif. Pendidikan menjadi salah satu instrumen penting untuk membangun kemampuan tersebut.

“Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dalam lima tahun ini harus kita pastikan anak-anak, remaja, pemuda kita harus produktif dan salah satu alatnya ya sekolah. Ini harus dipahami dulu kenapa tidak boleh ada ATS,” pungkasnya.

Pernyataan tersebut mengingatkan bahwa bonus demografi tidak otomatis menjadi keuntungan bagi Indonesia. Jumlah penduduk usia produktif harus dibarengi dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai.

Jika anak-anak saat ini tidak memperoleh pendidikan, mereka berisiko menghadapi keterbatasan kesempatan kerja dan sulit meningkatkan taraf hidup pada masa mendatang.

Karena itu, target bebas ATS harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan manusia, bukan semata-mata program sektoral Dinas Pendidikan.

Target 2028 Perlu Diukur dari Anak yang Kembali Bersekolah

Target Jabar Bebas ATS 2028 menyimpan harapan besar sekaligus tantangan yang tidak ringan. Pemerintah telah menyatakan komitmen, membangun koordinasi dengan 27 kabupaten/kota, mengembangkan sistem pendataan, serta menyiapkan jalur pendidikan formal dan nonformal.

Namun, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Verifikasi data perlu dipercepat tanpa mengabaikan ketepatan. Anggaran harus dipastikan tersedia dan digunakan secara optimal. Sekolah negeri, swasta, Sekolah Rakyat, serta PKBM perlu berada dalam satu ekosistem penanganan.

Di atas semua itu, pemerintah harus mampu menjangkau anak dan keluarga yang selama ini luput dari layanan pendidikan.

Kisah dua anak di Leuwipanjang menjadi pengingat bahwa keinginan untuk sekolah belum tentu diikuti kemampuan untuk mengaksesnya. Ada anak yang membutuhkan bantuan biaya, ada yang memerlukan pendampingan keluarga, dan ada pula yang membutuhkan layanan pendidikan dengan pendekatan khusus.

Maka, keberhasilan Jabar Bebas ATS tidak semestinya hanya ditentukan oleh berkurangnya angka dalam basis data. Pemerintah perlu memastikan setiap anak yang teridentifikasi memperoleh solusi, kembali belajar, dan tidak kembali terputus dari pendidikan.

Sebab, satu anak yang tertinggal dari pendidikan bukan hanya kehilangan kesempatan belajar hari ini. Ia juga berisiko kehilangan peluang untuk membangun kehidupan yang lebih baik pada masa depan.

Target 2028 pada akhirnya bukan sekadar soal mengejar angka 100 persen. Lebih dari itu, target tersebut merupakan ujian sejauh mana negara hadir melindungi hak pendidikan anak dan memastikan tidak ada satu pun generasi Jawa Barat yang dibiarkan kehilangan masa depannya.

Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News

Anak Tidak Sekolah ATS Jawa Barat Jabar Bebas ATS 2028 pendidikan Jawa Barat
Share. Facebook Twitter WhatsApp
ADVERTISEMENT

Jangan Lewatkan

Bansos

Bansos PKH dan BPNT Oktober-Desember 2026, Kapan Dana Masuk Rekening KKS?

Jadwal pendaftaran CPNS

Cara Cek Formasi CPNS 2026 di SSCASN BKN, Link Resmi dan Jadwal Pengumumannya

Cara cek bansos PKH tahap 4 2025 pakai KTP.

PKH November 2026 Tahap 4 Cair, Cek Jadwal dan Besaran Bantuan hingga Rp2,7 Juta

Pendaftaran Akun SSCASN CPNS 2026 Dibuka, Simak Cara Buat Akun dan Dokumen yang Disiapkan

Distribusi Air Babakan Hantap Bandung Mulai Pulih, 75 Persen Pelanggan Kembali Terlayani

25.000 Warga Jabar Long March di Bandung, Desak Indonesia Keluar dari Board of Peace

Terpopuler
  • Bansos Tiba-tiba Tak Cair Lagi atau Malah Terhapus? Cek Penyebab Nama Dicoret dari DTSEN 2026
  • Harga Emas Antam Hari Ini 15 November 2026 Naik! Cek Daftar Lengkapnya
  • Imbas Jadwal Neraka Persib, Ragnar Oratmangoen Rela Tak Libur demi Timnas
  • Garena Free Fire
    Kode Redeem FF Hari Ini 14 November 2026: Klaim Skin Senjata, Bundle Eksklusif, hingga Emote Gratis dari Garena
  • Penyebab Bansos Tak Kunjung Cair: Bisa Jadi Angka Desil KTP Anda Berubah!
Facebook Instagram YouTube TikTok
Bukamata.id © 2023
  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.