bukamata.id – Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, A Yamin, melayangkan kritik tajam terhadap laporan klasifikasi desa yang tercantum dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jabar Tahun 2024.
Dalam LKPj tersebut, yang disampaikan oleh Gubernur Dedi Mulyadi berdasarkan kinerja saat provinsi masih dipimpin Penjabat Gubernur Bey Machmudin, disebutkan bahwa desa di Jabar dikelompokkan menjadi tiga kategori: Desa Mandiri, Desa Maju, dan Desa Berkembang.
Namun, menurut A Yamin, klasifikasi itu tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan, terutama di wilayah-wilayah pelosok seperti Kabupaten Sukabumi.
“Itu LKPj periode sebelumnya, memang bukan Gubernur saat ini. Tapi pemerintahan tetap satu. Yang jadi sorotan saya, klasifikasinya terlalu optimistis. Banyak desa masih di bawah standar,” ujar Yamin.
Fakta Lapangan Tak Sesuai Laporan
Yamin menilai, klasifikasi seperti Desa Mandiri hanya terlihat di wilayah perkotaan dengan akses dan jangkauan terbatas. Sementara di daerah luas seperti Kabupaten Sukabumi yang memiliki 47 kecamatan dan lebih dari 380 desa, banyak desa yang infrastrukturnya masih jauh dari layak.
“Bangunan balai desa saja masih banyak yang tidak memenuhi standar. Saya khawatir klaim ‘Desa Mandiri’ justru menyesatkan jika tidak berdasarkan data riil,” tambahnya.
Ia juga menegaskan bahwa saat melakukan kunjungan kerja ke desa-desa di Sukabumi, ia mendapati fasilitas pelayanan masyarakat masih sangat memprihatinkan.
Desa Tertinggal Masih Ada di Sukabumi
Dalam laporan resmi, tak disebut adanya Desa Tertinggal, padahal menurut Yamin, kondisi tersebut nyata di banyak lokasi. Ia mencontohkan aula pertemuan desa yang ia kunjungi masih seperti rumah biasa, jauh dari kata layak sebagai pusat pelayanan warga.
“Saya hadir rapat, dan tempatnya tidak representatif sama sekali. Balai desa itu pusat pelayanan, seharusnya tertata dan layak,” tegas politisi Partai Demokrat ini.
Sukabumi Perlu Perhatian Khusus dari Pemprov Jabar
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan V Kota dan Kabupaten Sukabumi, Yamin meminta Pemprov Jabar lebih serius memperhatikan pemerataan pembangunan, terutama infrastruktur dasar.
Ia juga menyebut bahwa wilayah seperti Garut dan daerah perbukitan lainnya mengalami hal serupa, tapi Sukabumi justru seperti luput dari prioritas fiskal.
“Bantuan ke desa-desa Sukabumi sangat kecil, terutama yang sifatnya pembangunan fisik. Jika hanya mengandalkan ADD dan bantuan normatif, jelas tidak cukup,” ungkapnya.
Dorongan untuk Pemerataan dan Revisi Data Klasifikasi
A Yamin mendesak Pemprov Jabar untuk turun langsung mengevaluasi kondisi desa di daerah-daerah terpencil, bukan hanya mengandalkan data administratif.
“Klasifikasi itu harus disesuaikan dengan kenyataan. Jangan disebut ‘Desa Berkembang’ padahal kondisinya masih jauh tertinggal,” pungkasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
