bukamata.id – Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, memanfaatkan masa reses dengan meninjau langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kota Bandung dan Kota Cimahi. Dalam kunjungan tersebut, Ledia mencatat empat poin penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah untuk menyempurnakan program ini.
Program Harus Tepat Sasaran
Ledia menekankan pentingnya pendataan yang akurat agar program MBG menyasar sekolah-sekolah yang benar-benar membutuhkan. Ia menemukan bahwa tidak semua sekolah berada dalam kondisi yang sama.
“Ada sekolah yang mayoritas siswanya dari keluarga tidak mampu, yang memang kesulitan sarapan atau membawa bekal. Mereka tentu prioritas. Tapi ada juga sekolah dengan siswa dari keluarga mampu yang sebenarnya tidak terlalu membutuhkan,” ujar Ledia dalam keterangannya.
Ia mengingatkan bahwa karena keterbatasan anggaran, program MBG tidak bisa menyentuh seluruh sekolah di Indonesia secara merata. Oleh karena itu, seleksi berdasarkan data yang tepat menjadi krusial.
Hindari Pemborosan dengan Efisiensi Paket
Dalam kunjungannya ke salah satu SMP, Ledia mencermati bahwa pengiriman paket makanan kerap tidak memperhitungkan ketidakhadiran siswa. Misalnya, meski rata-rata 60 siswa absen dari total 800 setiap hari, tetap dikirim 800 paket. Akibatnya, puluhan paket tersisa setiap hari.
“Kalau sudah tahu rata-rata siswa yang hadir, kirim saja 750 paket. Ini bukan soal mengurangi mutu makanan, tapi menghindari pemborosan,” tegas legislator dari Dapil Jawa Barat I tersebut.
Ia mengusulkan agar sekolah dan dapur penyedia makanan melakukan koordinasi harian agar jumlah makanan bisa disesuaikan, terutama jika dapur masih berada dalam satu kecamatan dan informasi bisa diperoleh sejak pagi.
Sampah Menumpuk Jadi Masalah Baru
Ledia juga mengangkat isu lain yang timbul dari program MBG: pengelolaan sampah. Sisa makanan, kulit buah, kemasan susu, dan limbah organik lainnya menjadi beban tambahan bagi sekolah.
“Beberapa sekolah curhat soal masalah baru, yaitu pengelolaan sampah. Ini perlu penanganan khusus karena tidak semua wilayah punya sistem pengelolaan sampah yang memadai,” ungkapnya.
Ia menyarankan agar ada dukungan dari pemangku kepentingan lokal, seperti RW dan kelurahan, serta mempertimbangkan metode seperti komposting atau maggotisasi agar sampah tidak menjadi bom waktu lingkungan.
Fokus Prioritas: Daerah 3T
Dari seluruh pengamatan dan masukan yang diterima, Ledia menegaskan bahwa daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG.
“Daerah 3T itu sangat membutuhkan afirmasi. Di sana angka kekurangan gizi dan stunting masih tinggi. Mereka perlu diprioritaskan,” ujar Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini.
Ia menambahkan bahwa setelah daerah 3T, barulah program bisa menyasar wilayah lain yang sekolahnya banyak diisi oleh anak-anak dari keluarga menengah ke bawah.
“Ini tentu memerlukan pendataan yang tepat agar program ini bisa benar-benar mendorong peningkatan gizi anak-anak Indonesia masa depan,” pungkasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
