bukamata.id – Udaranya masih menyisakan sejuk khas dataran tinggi Priangan ketika ribuan warga memadati ruas-ruas jalan Kota Bandung pada Jumat, 25 September 2026. Di usianya yang menginjak 216 tahun, ibu kota Provinsi Jawa Barat ini merayakan hari jadinya dengan kemeriahan yang merefleksikan dinamika kota metropolitan. Pemerintah Kota Bandung bersama warga memperingati momentum ini di tengah denyut nadi perkotaan yang bergerak cepat. Namun, di balik euforia perayaan dan deretan lampu hias yang menghiasi sudut-sudut kota, tersimpan kontras yang tajam antara capaian makroekonomi dan realitas harian yang dirasakan warga di tingkat tapak.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Muhammad Farhan dan Wakil Wali Kota Erwin, Bandung mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang impresif. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung mencatat ekonomi kota ini tumbuh 5,80 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada triwulan II-2026, meningkat dari 5,76 persen pada triwulan sebelumnya. Angka ini bahkan berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional.
Kendati demikian, angka pertumbuhan yang mentereng tersebut belum sepenuhnya meredakan kegelisahan warga. Persoalan klasik mulai dari sampah, kemacetan, banjir, hingga sempitnya lapangan pekerjaan masih menjadi pekerjaan rumah yang menuntut terobosan nyata. Pertanyaan besar pun menyeruak di usia ke-216 ini: sejauh mana perubahan Kota Bandung benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan warganya?
Suara Warga dan Denyut Nadi Kota di Lapangan
Di tengah perayaan hari jadi kota, potret keseharian warga memperlihatkan sisi lain dari dinamika Bandung. Denyut ekonomi yang tumbuh subur tidak serta-merta menghapus jeritan warganya di sektor ketenagakerjaan. Kontradiksi ini tergambar jelas dari keseharian Rendy (22), warga Buah Batu yang menggantungkan hidupnya sebagai pengemudi ojek daring pesanan makanan. Di hari ulang tahun kota, Rendy tetap harus mengayuh roda kendaraannya sejak pagi buta demi menyambung hidup.
Rendy adalah potret kecil dari persoalan ketenagakerjaan di Bandung. Data BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Bandung berada di angka 7,22 persen atau mencakup sekitar 99.300 jiwa—sebuah angka yang masih lebih tinggi dibanding rata-rata Jawa Barat yang berada di kisaran 6,5 persen. Terbatasnya ijazah pendidikan akibat kendala biaya membuat pilihan kerja Rendy amat sempit.
”Ada pekerjaan untuk lulusan SMA seperti saya. Namun, mayoritas tidak memberikan gaji yang layak sesuai upah minimum regional Kota Bandung,” keluh Rendy. Ia berharap Pemkot Bandung lebih serius memfasilitasi bursa kerja yang menjamin kepatuhan pengusaha terhadap standar upah minimum serta menyediakan pelatihan keterampilan yang relevan.
Selain persoalan kesempatan kerja, denyut harapan juga dirasakan di tingkat akar rumput terkait penanganan lingkungan. Di tengah bayang-bayang krisis sampah dan ketergantungan terhadap TPPAS Sarimukti, secercah asa muncul melalui program Gerakan Sampah Kelar di Wilayah (Gaslah). Rahayu Wijayanti (41), Ketua RW 02 Kelurahan Pasirlayung, merasakan langsung bagaimana program yang mengerahkan petugas khusus pemilahan sampah organik sejak awal 2026 ini mengubah kebiasaan warga.
”Program ini berkontribusi besar mendorong kesadaran warga untuk memilah sampah organik sejak dari rumah. Kini seluruh sampah organik tak lagi dibuang ke tempat pembuangan sementara,” ungkap Rahayu penuh optimisme.
Sementara itu, dari sektor perdagangan, dibukanya kembali penerbangan komersial di Bandara Husein Sastranegara sejak Agustus 2026 menjadi angin segar bagi para pedagang di Pasar Baru. Ketua Himpunan Pedagang Pasar Baru Bandung, Iwan Suhermawan, menyatakan para pedagang optimis era keemasan pasar legendaris ini dapat bangkit kembali.
”Kami siap menyambut wisatawan mancanegara dengan memperbaiki fasilitas pasar dan mengedukasi pedagang untuk merambah pasar daring. Kami berharap Pemkot Bandung turut menata infrastruktur jalan dan menertibkan parkir liar demi kenyamanan pengunjung,” tutur Iwan.
Di sisi lain, aksesibilitas ruang publik dan kelompok rentan turut disuarakan oleh Jumono (59), Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Bandung. Menurutnya, masih banyak fasilitas publik yang belum ramah difabel karena minimnya akses bidang miring dan dominasi tangga.
”Kami berharap Pemkot Bandung bisa menyiapkan semakin banyak fasilitas umum yang ramah disabilitas agar warga kami tidak enggan beraktivitas di ruang publik,” kata Jumono.
Langkah dan Komitmen Pemerintah Kota Bandung
Menanggapi berbagai persoalan dan aspirasi warganya, Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmen untuk terus mempercepat pembenahan perkotaan. Wali Kota Muhammad Farhan dalam pidatonya pada Rapat Paripurna Hari Jadi ke-216 di Gedung DPRD Kota Bandung menyatakan bahwa peringatan hari jadi bukanlah sekadar ajang seremonial, melainkan momentum memperkuat kerja bersama.
”Di usia ke-216 ini tugas kita bukanlah mengklaim bahwa semua persoalan telah selesai. Justru sebaliknya, peringatan hari jadi harus menjadi momen untuk memperkuat komitmen, memperbaiki kekurangan dan mempererat serta mempercepat kerja bersama,” tegas Farhan di hadapan para wakil rakyat.
Pemerintah kota telah menyiapkan sejumlah strategi terpadu, mulai dari penuntasan persoalan sampah dari hulu melalui optimalisasi fasilitas kompos di tingkat RT dan program Gaslah, hingga penguatan mobilitas perkotaan. Sebagai kota tujuan wisata yang kerap dilanda kemacetan, Pemkot Bandung mengoptimalkan teknologi Area Traffic Control System (ATCS), perbaikan infrastruktur jalan, serta menyiapkan pembangunan transportasi massal Bus Rapid Transit (BRT) Mastran yang ditargetkan beroperasi penuh pada 2027. Selain itu, upaya mitigasi banjir terus digenjot melalui normalisasi dan revitalisasi sungai serta perbaikan drainase secara terpadu guna menghadapi cuaca ekstrem.
Pandangan Kritis dan Rekomendasi Para Pakar
Langkah serta kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah kota kemudian dikaji secara mendalam oleh para pakar untuk melihat efektivitas dan dampaknya secara nyata di tengah masyarakat.
Dari sudut pandang ekonomi, Pakar Ekonomi Aknolt Kristian Pakpahan menilai bahwa angka TPT yang berada di level 7,22 persen, di sisi lain beriringan dengan tingkat kemiskinan yang tercatat 3,78 persen dan tingkat kepuasan sektor ekonomi yang hanya menyentuh 53,5 persen. Menurut Aknolt Kristian Pakpahan, kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berjalan beriringan dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
”Bandung punya aktivitas dan ragam kegiatan ekonomi yang tinggi, terutama di sektor perdagangan, jasa, pariwisata, kuliner, pendidikan, dan ekonomi kreatif. Tetap persoalannya adalah bagaimana pertumbuhan dan aktivitas ekonomi tersebut diterjemahkan menjadi pekerjaan yang produktif, stabil, dan memberikan pendapatan yang cukup bagi warga lokal. Hal ini yang rasanya belum terjawab sesuai harapan,” ungkap Aknolt kepada bukamata.id, Minggu (27/9/2026).
Lebih lanjut, Aknolt mengingatkan agar sektor pariwisata dan UMKM benar-benar terintegrasi dalam rantai pasok lokal sehingga nilai ekonominya dinikmati oleh warga setempat, serta mendorong terobosan ekosistem penciptaan kerja melalui Bandung Job Creation Ecosystem agar alokasi belanja daerah dan program ekonomi tepat sasaran.
Sementara itu, dari perspektif tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik, Pakar Kebijakan Publik Universitas Katolik Parahyangan, Kristian Widya Wicaksono, memandang bahwa tingginya optimisme masyarakat—seperti tercatat dalam survei Litbang Kompas dengan angka 81,4 persen—harus dipahami sebagai modal sosial, tetapi bukan berarti seluruh persoalan perkotaan telah tuntas.
Kristian menjelaskan adanya perbedaan mendasar antara output (hasil administratif fisik seperti selesainya perbaikan jalan atau pengerukan saluran) dan outcome (perubahan nyata yang dirasakan warga seperti berkurangnya waktu tempuh, bebas dari banjir, dan meningkatnya pendapatan rumah tangga).
”Pemerintah dapat menghasilkan output yang terlihat dan memperoleh apresiasi publik, tetapi belum tentu berhasil mengubah kondisi sosial-ekonomi masyarakat secara mendasar. Karena itu, kepuasan terhadap pembangunan infrastruktur perlu dibaca bersama indikator yang mengukur manfaat jangka panjangnya,” jelas Kristian.
Lebih lanjut, dalam konteks kebijakan infrastruktur dan mitigasi bencana seperti normalisasi sungai, Kristian Widya Wicaksono mengingatkan agar pemerintah senantiasa memegang prinsip keadilan sosial dan no one left behind. Pemerintah harus memastikan pendataan sosial-ekonomi yang partisipatif serta menyediakan hunian pengganti yang layak bagi warga terdampak. Ia pun mendesak Pemkot Bandung melakukan terobosan struktural dengan mengubah orientasi birokrasi menjadi pencapaian outcome yang terukur serta memperkuat koordinasi lintas wilayah yang permanen.
Kesimpulan
Bandung di usianya yang ke-216 kini berdiri di sebuah titik krusial persimpangan jalan. Di satu sisi, kota ini memancarkan daya tarik metropolitan yang dinamis—didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat, denyut pariwisata yang kembali bergairah, serta inovasi akar rumput yang digerakkan oleh kepedulian warganya. Namun di sisi lain, bayang-bayang problem klasik seperti pengangguran, ketimpangan kesejahteraan, kemacetan, hingga ancaman krisis lingkungan tetap menuntut kehadiran negara secara konsisten.
Peringatan hari jadi ini memberikan pesan yang teramat jelas: kemegahan angka statistik dan seremoni perayaan tidak akan ada artinya jika tidak beririsan langsung dengan perbaikan kualitas hidup di tingkat tapak. Seperti yang diingatkan oleh para pakar dan disuarakan oleh warga, tantangan terbesar Pemkot Bandung ke depan bukanlah sekadar menghasilkan output administratif yang terlihat mata, melainkan mewujudkan outcome jangka panjang yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, impian Bandung sebagai kota yang nyaman dan menyejahterakan hanya akan terwujud tatkala denyut nadi pemerintah dan jerih payah warganya berdetak dalam satu irama yang selaras.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
