bukamata.id – Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) mendorong percepatan transisi energi berkeadilan sebagai kunci pencapaian target Net Zero Emission (NZE) 2060 atau lebih awal, seiring komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) secara bertahap hingga penuh.
Ketua Umum METI, Zulfan Zahar, menegaskan bahwa komitmen besar tersebut harus diiringi langkah strategis yang dilakukan secara kolaboratif lintas sektor, agar transisi energi tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Kami berpikir bahwa transisi energi ini harus betul-betul dikawal sesuai dengan niat baiknya. Presiden sangat konsen terhadap transisi energi ini, dan dari target pertumbuhan ekonomi 8 persen, salah satu driver utamanya justru adalah transisi energi,” ujar Zulfan dalam Bincang Energi dan Peluncuran METI Energi Muda, di Bandung, Jumat (30/1/2026).
Ia menjelaskan, proses transisi energi akan berlangsung panjang, dengan fase peralihan sekitar satu dekade melalui gas, sebelum sepenuhnya bergeser ke energi baru terbarukan (EBT).
“Dari situ kita bisa menghitung berapa green jobs yang bisa dihasilkan, bagaimana ekonomi sirkular bisa tumbuh, dan bagaimana daerah-daerah ikut bergerak,” katanya.
Namun, Zulfan mengingatkan bahwa besarnya peluang tersebut harus dipahami secara utuh oleh generasi muda. Ia menilai, tanpa kesiapan sumber daya manusia, agenda besar transisi energi berisiko gagal di tengah jalan.
“Kami tidak ingin pestanya sudah dimulai, tetapi kita hanya menjadi penonton. Generasi muda harus paham apa itu transisi energi dan apa itu energi terbarukan yang akan dibangun,” tegasnya.
Melalui METI Energi Muda, Zulfan berharap lahir generasi muda yang memiliki visi, pemahaman, serta keberanian menawarkan solusi nyata di sektor energi.
“Kami tidak membatasi kuota. Semakin banyak anak muda yang terlibat semakin baik. Ini opportunity yang harus dijaga bersama oleh semua stakeholder,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, METI juga menyoroti pentingnya pembenahan ekosistem kebijakan dan perizinan. Zulfan menilai, percepatan energi terbarukan harus dibarengi kepastian regulasi, termasuk penyesuaian Perpres 112, penyempurnaan mekanisme pengadaan, serta percepatan pengesahan UU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET).
“Izin lingkungan seharusnya menjadi syarat utama dalam pengadaan. Jangan sampai ada pengembang yang sudah mendapatkan PPA tetapi belum memiliki izin lingkungan. Ini berpotensi menimbulkan longsor, pembalakan hutan, atau bencana lainnya,” katanya.
Ia mengakui adanya pencabutan izin beberapa proyek pembangkit energi terbarukan, seperti PLTA. Namun menurutnya, langkah tersebut perlu ditempatkan sebagai upaya perbaikan tata kelola.
“Kami berharap ke depan investasi, baik nasional maupun asing, benar-benar patuh terhadap izin lingkungan dan tata cara konstruksi yang benar,” ujarnya.
Terkait potensi daerah, Zulfan menyebut Jawa Barat memiliki peluang besar dalam pengembangan energi terbarukan, terutama dari sektor air dan angin.
“Potensi PLTA sangat besar, begitu juga energi angin. Bahkan di wilayah pesisir Jawa Barat, potensi anginnya sangat menjanjikan,” katanya.
Menjawab stigma bahwa energi terbarukan mahal, Zulfan menegaskan biaya energi sangat bergantung pada lokasi dan karakter wilayah.
“Biomassa di Pulau Buru lebih murah dari diesel. PLTS di Nusa Penida juga jauh lebih murah dibandingkan diesel. Jadi mahal itu harus dibandingkan dengan apa dan di mana,” jelasnya.
Menurutnya, keragaman karakter wilayah justru menjadi kekuatan Indonesia dalam membangun sistem energi yang adil dan berkelanjutan. “Di situlah keindahan Indonesia,” pungkasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
