bukamata.id – Di tengah deru mesin konstruksi yang mulai memecah kesunyian di Jalan Diponegoro, terselip sebuah ironi yang tajam. Jawa Barat, provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia, saat ini masih bergelut dengan angka pengangguran yang menyentuh 6,77 persen dan prevalensi stunting sebesar 15,9 persen.
Namun, di pusat singgasana kekuasaannya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat justru memilih untuk menggelontorkan belasan miliar rupiah demi sebuah proyek “wajah”: menata halaman Gedung Sate.
Proyek ini bukan sekadar pemeliharaan rutin. Ini adalah sebuah ambisi besar untuk merombak total alur dan rasa di jantung Kota Bandung. Rencananya, plaza depan Gedung Sate akan disatukan dengan Lapangan Gasibu, menciptakan sebuah ruang publik terpadu seluas 14.642 meter persegi. Namun, di balik kemegahan desain arsitekturnya, kebijakan ini memicu polemik mengenai skala prioritas dan keberpihakan anggaran.
Ambisi Penyatuan dan Dalih Kemacetan
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, menjadi motor penggerak di balik rencana ini. Lewat media sosialnya, ia mencoba meredam kegelisahan publik dengan narasi keindahan dan fungsionalitas. Bagi KDM, pemisahan antara Gedung Sate dan Gasibu adalah sekat yang perlu diruntuhkan demi estetika kota yang lebih baik.
“Kalau bisa disatukan, kenapa harus dipisahkan. Diperindah, kenapa mesti resah?” tulis Dedi Mulyadi melalui akun Instagram pribadinya, sebagaimana dikutip pada Minggu (18/4/2026).
Alasan teknis yang dikedepankan adalah persoalan kemacetan kronis yang sering terjadi saat aksi demonstrasi pecah di kawasan tersebut. Solusi yang ditawarkan adalah pembangunan jalur lalu lintas melingkar.
Kendaraan nantinya akan diarahkan memutar melalui depan Masjid Pusdai dan mengambil sebagian kecil kawasan Gasibu. Dengan begitu, Jalan Diponegoro diklaim akan tetap bisa dilalui meski ada kegiatan besar di halaman kantor gubernur.
“Bukan jembatan, jalannya melingkar. Nanti muter ke depan Pusdai, belok kanan. Sebagian Gasibu digunakan untuk jalur di ujungnya, jadi lebih baik,” ungkap Dedi menjelaskan konsep jalur logistik baru tersebut.
Anggaran Belasan Miliar untuk Sebuah “Simbol”
Namun, keindahan tersebut tidaklah murah. Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP, total anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini mencapai Rp 15,8 miliar. Rinciannya terdiri dari pagu anggaran fisik sebesar Rp 15,03 miliar, jasa konsultasi perencanaan Rp 321,3 juta, dan jasa konsultasi pengawasan Rp 464,3 juta.
Seluruh dana tersebut dikuras dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat di bawah tanggung jawab Biro Umum Sekretariat Daerah. Angka ini sontak memicu gelombang kritik dari warga net yang mempertanyakan urgensi penggunaan uang rakyat di tengah situasi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja.
Akun @kresnayogha, misalnya, menyampaikan kritik yang mewakili kegelisahan banyak orang: “Yang bikin resah masyarakat adalah urgensinya pak. In this economy, uang sebanyak itu dipakai untuk pembangunan yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat rasanya terlalu memaksakan. Masyarakat akan senang jika anggaran sebanyak itu direalokasi untuk kepentingan-kepentingan yang lebih mendesak.”
Sentimen serupa datang dari akun @johnengland745 yang mempertanyakan apakah proyek ini lahir dari kajian akademis yang mendalam atau sekadar keinginan pribadi sang penguasa. “Apakah ini sudah dilakukan kajian dari pihak-pihak yang kompeten dan independen pak gub? Baik dari budayawan, akademisi kampus, dan sesepuh Bandung… Jangan sampai ini menjadi kebijakan karena keinginan pribadi, sehingga selanjutnya gubernur diganti dilakukan perombakan lagi,” tulisnya.
Kritik Pakar: Kebijakan Simbolik vs Kebutuhan Dasar
Nada kritis juga datang dari kalangan akademisi. Pakar kebijakan publik dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, menilai proyek penataan ini lebih tepat dikategorikan sebagai kebijakan simbolik ketimbang solusi nyata bagi kebutuhan publik.
Dalam pandangan Kristian, belanja sekitar Rp 15,8 miliar untuk menata wajah pusat pemerintahan sulit diterima sebagai prioritas utama ketika Jawa Barat masih memiliki banyak “luka” di sektor dasar. Ia merujuk pada data kemiskinan, pengangguran, dan masalah stunting yang masih menghantui wilayah ini.
“Dalam konteks itu, belanja sekitar Rp15,8 miliar untuk menata wajah pusat pemerintahan sulit diposisikan sebagai prioritas utama dibanding kebutuhan dasar warga,” tegas Kristian saat dihubungi bukamata.id, Sabtu (18/4/2026).
Ia menilai urgensi proyek ini berada pada level rendah hingga menengah. Menurutnya, pemerintah provinsi seharusnya lebih fokus pada konektivitas wilayah, layanan kesehatan, dan kapasitas pendidikan menengah. Bahkan, ia menyoroti bahwa kebijakan ini tampak reaktif dan tidak sejalan dengan dokumen strategis pembangunan daerah seperti RPJMD.
“Penilaiannya lebih dekat pada proyek reaktif ketimbang kebijakan yang lahir dari prioritas jangka panjang. Ini penilaian kebijakan, bukan vonis hukum,” tambahnya. Kristian juga memperingatkan adanya risiko pergeseran dari kebijakan yang seharusnya bersifat redistributif (pemerataan manfaat) menjadi sekadar kebijakan simbolik untuk pencitraan kekuasaan.
Selain itu, pengamat tata kota Institut Teknologi Bandung, Frans Ari Prasetyo juga menilai, setiap pembangunan infrastruktur publik memang patut diapresiasi. Namun, apresiasi tersebut harus didasarkan pada skala prioritas yang jelas dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Semua pembangunan harus diapresiasi, tapi harus dilihat apakah itu menjadi prioritas utama atau tidak,” ujarnya.
Frans juga menyoroti kondisi Jawa Barat saat ini yang tengah menghadapi keterbatasan anggaran serta dorongan efisiensi. Dalam situasi tersebut, ia mempertanyakan urgensi proyek integrasi kawasan Gedung Sate dan Gasibu.
Menurutnya, proyek tersebut justru terlihat sebagai “anomali” dalam penentuan prioritas pembangunan.
“Di tengah efisiensi dan keterbatasan anggaran, justru muncul prioritas pada integrasi Gedung Sate dan Gasibu,” katanya.
Frans menilai ada indikasi pemaksaan pembangunan dari sisi arsitektural dan infrastruktur tanpa dasar kebutuhan yang kuat.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan seharusnya tidak hanya berorientasi pada simbol kekuasaan atau estetika, tetapi juga harus berpijak pada kebutuhan masyarakat serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
“Ada kesan ini lebih pada simbol identitas kekuasaan dan superioritas anggaran,” katanya.
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKB, Maulana Yusuf Erwinsyah, menilai proyek tersebut belum menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat.
Proyek yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi ini diketahui telah dimulai sejak 8 April dan ditargetkan rampung pada 8 Agustus 2026, dengan estimasi anggaran mencapai Rp15 miliar.
Menurut Maulana, di tengah berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat, alokasi anggaran sebesar itu seharusnya diprioritaskan untuk sektor yang lebih fundamental.
“Masih banyak persoalan rakyat yang belum terselesaikan, sehingga revitalisasi ini belum menjadi kebutuhan mendesak,” ujarnya, Sabtu (18/4/2026).
Maulana menekankan bahwa pemerintah daerah perlu lebih fokus pada sektor pendidikan serta sosial keagamaan yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius.
Ia berpandangan bahwa setiap kebijakan anggaran harus diarahkan pada program yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar penataan fisik kawasan.
“Alokasi anggaran daerah harus difokuskan pada kebutuhan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Dedi Mulyadi Tanggapi Kritik Revitalisasi Gedung Sate, Tegaskan Bukan Bangun Ulang
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan tanggapan atas berbagai kritik publik terkait proyek penataan kawasan Gedung Sate yang saat ini tengah berjalan.
Melalui akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71, Minggu (19/4/2026), Dedi menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang aktif memberikan masukan, kritik, dan gagasan terhadap kebijakan pemerintah provinsi.
“Selamat juga kepada setiap wargi yang setiap hari memberikan kritik kepada pemerintahan Jawa Barat. Terima kasih atas saran, pikiran, dan gagasannya terhadap penataan halaman Gedung Sate,” ujar Dedi.
Dedi menegaskan bahwa proyek tersebut bukanlah pembangunan baru atau perubahan struktur Gedung Sate, melainkan hanya penataan kawasan halaman.
Ia memastikan bangunan bersejarah tersebut tetap dilindungi undang-undang sebagai heritage yang tidak boleh diubah bentuknya.
“Penataan halaman Gedung Sate bukan membangun atau merubah Gedung Sate. Itu bangunan heritage yang dilindungi undang-undang,” jelasnya.
Estetika atau Pencitraan?
Persoalan ini semakin pelik ketika melihat kondisi infrastruktur lain di Jawa Barat. Pemprov sendiri sebelumnya mengakui ada ratusan kilometer jalan provinsi yang memerlukan perbaikan mendesak.
Di saat masyarakat di daerah pelosok merindukan jalan mulus untuk mengangkut hasil tani, pemerintah justru sibuk mengganti paving blok yang masih layak di depan kantornya sendiri.
Keberhasilan proyek bongkar pasang ini nantinya tidak boleh hanya diukur dari seberapa cantik foto-foto yang diunggah di Instagram. Publik akan menagih indikator konkret: Apakah kemacetan benar-benar berkurang? Apakah ruang publik tersebut benar-benar bisa diakses dan dinikmati secara inklusif oleh rakyat kecil, atau justru hanya menjadi latar foto aesthetic bagi segelintir orang?
Tanpa adanya dampak ekonomi dan sosial yang nyata bagi masyarakat luas, proyek Rp 15,8 miliar ini hanya akan berdiri sebagai monumen kemewahan yang sunyi, sebuah simbol estetika yang dipaksakan tegak di atas kenyataan pahit bahwa banyak perut warga Jawa Barat yang masih lapar dan banyak masa depan anak-anak yang masih terancam stunting.
Tantangan bagi Pemprov Jabar kini adalah membuktikan bahwa kemegahan arsitektur bisa berjalan selaras dengan kesejahteraan warga, bukan malah memungguhinya.
Kesimpulan: Menimbang Ulang Definisi Kemajuan
Pada akhirnya, proyek penataan kawasan Gedung Sate menjadi cermin dari gaya kepemimpinan yang lebih mengedepankan politik visual daripada substansi kebutuhan rakyat.
Dana Rp 15,8 miliar mungkin terlihat kecil dalam postur APBD triliunan rupiah, namun angka tersebut menjadi sangat besar jika diletakkan di atas timbangan keadilan sosial, setara dengan ribuan paket bantuan gizi atau perbaikan jembatan yang terputus di pelosok desa.
Kemajuan sebuah daerah tidak seharusnya hanya diukur dari seberapa megah trotoar di depan kantor pejabatnya, melainkan dari seberapa jauh kebijakan tersebut menyentuh lapisan masyarakat yang paling rentan.
Jika pemerintah tetap melanjutkan proyek-proyek simbolik di tengah krisis dasar, maka “Bongkar Pasang Gedung Sate” bukan lagi sekadar penataan ruang publik, melainkan sebuah pesan yang jelas: bahwa estetika kekuasaan terkadang memang jauh lebih mahal harganya daripada kesejahteraan rakyatnya sendiri.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
