bukamata.id – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi memberikan dampak signifikan terhadap operasional Pemerintah Kota Bandung. Kondisi tersebut memaksa Pemkot melakukan berbagai langkah efisiensi untuk menjaga layanan publik tetap berjalan.
Farhan mengatakan, dampak kenaikan BBM tidak hanya dirasakan masyarakat, tetapi juga pemerintah daerah yang harus menanggung peningkatan biaya operasional di sejumlah sektor pelayanan.
“Yang terdampak kita pun, Pemerintah Kota Bandung terdampak luar biasa,” kata Farhan saat ditemui di Masjid Agung Kota Bandung, Selasa (16/6/2026).
Menurutnya, salah satu sektor yang paling terdampak adalah pengangkutan sampah. Ia menjelaskan, armada pengangkut sampah milik Pemkot tidak lagi diperbolehkan menggunakan Biosolar dan harus beralih menggunakan BBM nonsubsidi.
“Karena untuk pengangkutan sampah itu kita tidak boleh pakai Biosolar. Pengangkutan sampah itu sejak tahun lalu sudah harus memakai Pertamina Dex dan Dexlite. Jadi berat,” ujarnya.
Tak hanya armada kebersihan, kendaraan dinas pemerintah juga ikut terdampak. Farhan menyebut seluruh kendaraan dinas kini diwajibkan menggunakan Pertamax dan tidak diperbolehkan lagi menggunakan Pertalite.
“Mobil dinas sudah dibatasi. Semua harus pakai Pertamax, tidak boleh pakai Pertalite. Jadi ya terpengaruh besar,” katanya.
Akibat meningkatnya biaya operasional tersebut, Pemkot Bandung kini menerapkan kebijakan efisiensi di berbagai sektor. Salah satunya dengan membatasi perjalanan dinas dan mengoptimalkan pertemuan secara daring.
“Kita memang harus membuat efisiensi besar-besaran. Pergerakan, kunjungan dinas dan lain-lain dibatasi. Kita lebih banyak menggunakan pertemuan-pertemuan online,” ujarnya.
Farhan menjelaskan, perjalanan dinas ke luar kota hanya akan dilakukan apabila benar-benar mendesak dan tidak dapat digantikan dengan rapat virtual.
“Kalau sangat terpaksa, sangat harus, baru ke luar kota. Keluar kota juga dibatasi sekarang,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Meski demikian, Pemkot Bandung akan tetap berupaya memastikan pelayanan publik tidak terganggu akibat meningkatnya beban biaya operasional.
“Kita harus beradaptasi dengan kondisi yang ada, tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
