Close Menu
Bukamata.idBukamata.id
  • Beranda
  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Persib
  • Opini
  • Index
Terbaru
PPPK

CPNS 2026 Dibuka November Ini: Cek Bocoran Formasi Kemenkeu, Kemenkes, hingga Mahkamah Agung

Rabu, 18 November 2026 20:53 WIB

Diduga Kasari dan Tendang Siswi Kelas 11, Satpam SMKN 1 Rancaekek Akhirnya Mundur

Rabu, 18 November 2026 20:48 WIB

Punya Gelar Master dari Kampus Seni Terbaik Dunia, Vicky Kosasie Pernah Keliling London Bawa CV Lamar Kerja ke Kafe

Rabu, 18 November 2026 20:32 WIB
Facebook Instagram YouTube TikTok
Terbaru
  • CPNS 2026 Dibuka November Ini: Cek Bocoran Formasi Kemenkeu, Kemenkes, hingga Mahkamah Agung
  • Diduga Kasari dan Tendang Siswi Kelas 11, Satpam SMKN 1 Rancaekek Akhirnya Mundur
  • Punya Gelar Master dari Kampus Seni Terbaik Dunia, Vicky Kosasie Pernah Keliling London Bawa CV Lamar Kerja ke Kafe
  • Bansos PKH dan BPNT November 2026 Kapan Cair? Cek Jadwal dan Penerima Pakai NIK KTP
  • Aura Positif Selimuti GBLA, Igor Tolic Optimistis Persib Bisa Redam Perlawanan Sengit Shan United
  • Viral Kisah Pilu Warga Cimahi Diduga Dijebak Masuk Militer Rusia, Keluarga Minta Bantuan Pemerintah
  • Pengkinian Data BSU 2026 Resmi Ditutup! Kapan Bantuan Rp900 Ribu Cair ke Rekening Pekerja?
  • Viral 3 Link Video Ce Crystine di TikTok & X, Benar Ada atau Cuma Modus Phishing?
Facebook Instagram YouTube X (Twitter)
Bukamata.idBukamata.id
Rabu, 18 November 2026
  • Beranda
  • Berita
  • Gaya Hidup
  • Olahraga
  • Persib
  • Opini
  • Index
Bukamata.idBukamata.id
Home»Berita

Moratorium CDPOB, DPRD Jabar Tunggu Kebijakan Kemendagri

By Putra JuangRabu, 23 September 2026 19:06 WIB3 Mins Read
Komisi I DPRD Jabar. (Foto: Ist)
ADVERTISEMENT

bukamata.id – Moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) kembali menjadi sorotan DPRD Jawa Barat. Komisi I DPRD Jabar meminta pemerintah pusat memberikan kejelasan mengenai arah kebijakan pemekaran daerah, terutama terhadap sejumlah usulan calon daerah persiapan otonomi baru (CDPOB) di Jawa Barat yang hingga kini belum dapat diproses lebih lanjut.

Persoalan tersebut dibahas dalam koordinasi dan konsultasi Komisi I DPRD Jawa Barat bersama Direktorat Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Kementerian Dalam Negeri di Gedung H Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Pertemuan tersebut melibatkan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pemotda) Pemprov Jabar serta Forum Koordinasi Daerah Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkoda PP DOB) Jawa Barat.

Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Dr. H. Rahmat Hidayat Djati, M.I.P., mengungkapkan bahwa kebijakan moratorium pemekaran daerah yang berjalan saat ini memiliki karakteristik unik. Menurutnya, moratorium tidak dituangkan dalam regulasi tertulis yang spesifik, melainkan berwujud diskresi serta komitmen politik (political decision) antara pemerintah pusat dan DPR RI.

Baca Juga:  Dua Ranperda Kunci Dibahas Paripurna, DPRD Jabar Tekankan Penguatan Fiskal Daerah dan Ketahanan Air

“Secara administratif, tidak pernah ada payung hukum berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), maupun Peraturan Menteri yang secara eksplisit berjudul ‘Moratorium Pemekaran’. Yang terjadi di lapangan adalah pemerintah pusat menggunakan kewenangannya untuk menahan diri tidak membuka keran administratif, sehingga berkas usulan pemekaran dari berbagai daerah secara otomatis tertahan di tingkat kementerian,” ujar Rahmat.

Rahmat memaparkan, secara yuridis, pemerintah pusat memanfaatkan “dasar hukum pasif” yang bersandar pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan regulasi tersebut, pemekaran daerah mengamanatkan adanya aturan turunan teknis. Namun, hingga kini pemerintah pusat belum merampungkan maupun menandatangani dua Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) kunci, yaitu RPP tentang Penataan Daerah dan RPP tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desartada).

“Ketiadaan dua PP pelaksana inilah yang menjadi ‘rem darurat’ legal-formal bagi pemerintah pusat. Tanpa payung hukum turunan tersebut, secara normatif Kemendagri memang belum memiliki landasan teknis operasional untuk memproses persetujuan pembentukan kabupaten maupun kota baru di tanah air, termasuk usulan CDPOB dari Jawa Barat,” jelasnya.

Baca Juga:  Warga Cimahi Desak SMA Negeri Baru, Rafael Situmorang Siap Kawal Hingga Tuntas!

Lebih lanjut, Rahmat menjabarkan setidaknya ada tiga pertimbangan mendasar mengapa pemerintah pusat masih bersikukuh menahan pemekaran wilayah, pertama terkait beban fiskal negara. Pembentukan daerah baru memerlukan alokasi anggaran operasional dan penyediaan infrastruktur awal yang sangat masif, mencapai ratusan miliar rupiah per wilayah. Saat ini prioritas keuangan negara difokuskan pada stabilitas ekonomi nasional dan program strategis nasional berdampak luas.

“Yang kedua, kewenangan mutlak pusat. Mengacu pada asas tata negara, urusan penataan batas wilayah kedaulatan serta pembagian kewenangan pemerintahan adalah hak eksklusif pemerintah pusat dalam rangka menjaga integritas dan stabilitas NKRI,” tegas Rahmat.

Kemudian yang ketiga, kata Rahmat, evaluasi DOB terdahulu. Catatan evaluasi Kemendagri terhadap daerah pemekaran periode 1999–2009 masih menunjukkan catatan merah. Mayoritas daerah hasil pemekaran dinilai belum mandiri secara fiskal, di mana 80 hingga 90 persen APBD mereka masih bergantung penuh pada dana transfer pusat (DAU/DAK) dengan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal.

Baca Juga:  Terkena Lemparan Batu saat Demo di Gedung DPRD Jabar, Mahasiswa Unibba Terancam Buta Permanen

Meski demikian, Rahmat menegaskan bahwa Komisi I DPRD Jabar bersama seluruh elemen masyarakat Jawa Barat akan terus mengawal aspirasi pemekaran ini secara objektif dan konstitusional. Menurutnya, kebutuhan pemekaran di Jawa Barat sangat mendesak demi efektivitas rentang kendali pelayanan publik dan pemerataan pembangunan, mengingat jumlah penduduk Jawa Barat yang mendekati 50 juta jiwa hanya ditopang oleh 27 kabupaten/kota.

“Kami memahami posisi fiskal dan pertimbangan Kemendagri. Namun, aspirasi warga Jawa Barat yang telah dirumuskan secara matang dalam CDPOB tetap harus diperjuangkan. Konsultasi ini memperjelas peta hambatan yang ada, sehingga langkah advokasi ke depan—khususnya dorongan pengesahan RPP Desartada—dapat kita susun lebih terukur,” pungkas Rahmat.***

Humas DPRD Jabar

Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News

CDPOB DPOD DPRD Jabar
Share. Facebook Twitter WhatsApp
ADVERTISEMENT

Jangan Lewatkan

Diduga Kasari dan Tendang Siswi Kelas 11, Satpam SMKN 1 Rancaekek Akhirnya Mundur

Bansos PKH dan BPNT November 2026 Kapan Cair? Cek Jadwal dan Penerima Pakai NIK KTP

Viral Kisah Pilu Warga Cimahi Diduga Dijebak Masuk Militer Rusia, Keluarga Minta Bantuan Pemerintah

Dari Ijazah hingga Usia, Syarat Capres-Cawapres Digugat Usai Gibran Lengser

Angin Berputar di Cekungan Bandung, 18 Pohon Tumbang dan Patah dalam Sehari

Cek Sekarang! Bansos November 2026 Cair, Ada PKH hingga Beras 30 Kg

Terpopuler
  • Harga Emas Antam Hari Ini 18 November 2026 Turun Tipis, Cek Daftar Lengkapnya
  • Angin Berputar di Cekungan Bandung, 18 Pohon Tumbang dan Patah dalam Sehari
  • CPNS
    Mau Daftar CPNS 2026? Cek Dulu Instansi dengan Tunjangan Paling Tebal Ini
  • Kapan BSU 2026 Cair? Begini Jawaban Resmi Kemnaker dan Cara Cek Status Penerima Rp 900 Ribu
  • Persib Belum Punya Dokter Tim Pengganti, Bagaimana Nasib Penanganan Cedera Pemain?
Facebook Instagram YouTube TikTok
Bukamata.id © 2023
  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.