bukamata.id – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong sejumlah program untuk terealiasi ke depannya di Indonesia.
Salah satunya tentang Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mendapat ‘ekstra subsidi’.
Hal ini diungkap Wasekjen DPP PKB Syaiful Huda dalam kegiatan diskusi bersama sejumlah aktivis 98, diselenggarakan oleh PIM dan Lingkar Pena Jawa Barat, Minggu, 10 September 2023, di Bandung.
Landasar program BBM ‘ekstra subsidi’ tersebut karena program subsidi yang berjalan sekarang dipandang tidak tepat sasaran.
“Kami menyebutnya perbaikan skema subsidi BBM. Selama ini bocor, masih dipake di pabrik-pabrik, masih dipake oleh orang-orang yang semestinya tidak menggunakan subsisdi,” kata dia.
Salah satu jenisnya adalah Pertalite. Menurut dia, bila tepat sasaran, maka subsidi Pertalite bisa membuat BBM tersebut dihargai Rp7.000.
Harga itu bisa didorong semakin murah jika disegmentasikan untuk pengguna sepeda motor serta angkutan umum saja.
“Misalnya nanti Pertalite mau kita turunkan harganya jadi Rp7.000. Itu hanya keluar Rp121 triliun artinya efesien subisidi kita gak bengkak,” ujar dia.
Menurut dia, selama ini sistem subsidi BBM menggunakan basis barang, sehingga kelayakannya tidak tepat sasaran.
“Jadi judulnya bukan (BBM) gratis, tapi semurah-murahnya. Berbasis segmented hanya untuk pemilik motor dan angkutan umum,” jelas dia.
Di luar itu, PKB mempunyai program dana desa. Partai ingin menaikkan anggarannya menjadi Rp5 milar per tahun untuk setiap desanya.
Lalu ingin mendorong listrik gratis bagi masyarakat yang masih menggunakan KWH dengan daya 450 Watt.
Huda juga mengatakan PKB, ingin menyubsidi pupuk bagi para petani yang memiliki lahan di bawah setengah hektar.
“Lalu tunjangan untuk ibu hamil, kita bisa bayangkan hari ini Indonesia bonus demograsi, tetapi di saat yang sama dibayang-bayangi terjadi stunting,” tuturnya.
Dia menyebut Muhaimin Iskandar, ketua umum PKB, mendorong penurunan angka stunting dengan memberi bantuan kepada ibu hamil.
“Program kami tunjangan bagi ibu hamil sampe lahir itu kami menghitung potensi APBN kita mampu memberikan tunjangan Rp6 juta selama kehamilan,” kata dia.
Kemudian, PKB juga mendorong program wajib belajar menjadi 15 tahun. “SD gratis, SMP gratis, SMA gratis, dan paling tidak kuliah bisa kuliah D3,” kata dia.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
