bukamata.id – Kalimantan Timur kini bukan lagi sekadar provinsi di pesisir timur Pulau Borneo. Sejak titik nol Ibu Kota Nusantara (IKN) ditetapkan, wilayah ini mendadak menjadi panggung utama Indonesia. Namun, seiring dengan megahnya proyeksi masa depan itu, sebuah riuh rendah muncul dari balik kemudi mobil dinas. Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, tengah menjadi pusat pusaran kritik setelah anggaran pengadaan kendaraan dinasnya bocor ke publik dengan angka yang fantastis: Rp8,5 miliar.
Persoalan ini bukan sekadar angka di atas kertas APBD, melainkan tentang narasi yang dibangun di baliknya. Bagi sang Gubernur, mobil mewah adalah simbol martabat daerah. Namun bagi rakyat yang saban hari bergelut dengan lubang jalanan, itu adalah luka di tengah kemiskinan yang masih nyata.
“Jangan Direndahkan Seolah Miskin Banget”
Polemik ini memanas ketika Rudy Mas’ud memberikan pernyataan yang dianggap memicu sensitivitas publik. Dalam sebuah kesempatan, ia menegaskan keberatannya jika harus menggunakan kendaraan kelas menengah seperti Kijang untuk urusan kedinasan.
“Jangan saya disuruh pakai Kijang. Jangan direndahkan masyarakat Kaltim ini seolah-olah miskin banget gitu loh,” tegas Rudy, dikutip pada Kamis (26/2/2026).
Pernyataan ini seolah menjadi pemantik api. Bagi Rudy, mobil dinas bukan sekadar alat transportasi, melainkan representasi visual dari kekayaan dan harga diri Kalimantan Timur. Ia berargumen bahwa sebagai provinsi yang kini menjadi tetangga langsung IKN, Kaltim harus tampil mentereng. Kaltim adalah “etalase” Indonesia di mata dunia, dan sang Gubernur merasa tidak pantas jika “wajah” daerah tersebut terlihat semenjana.
Spesifikasi Monster di Balik Angka Miliaran
Berdasarkan data yang terpampang dalam sistem Inaproc Pemprov Kaltim, kendaraan yang menjadi sorotan tersebut bukanlah SUV biasa. Spesifikasinya mencerminkan teknologi otomotif mutakhir yang menggabungkan tenaga mesin konvensional dengan efisiensi listrik.
Mobil tersebut diketahui berjenis SUV Hybrid dengan kapasitas mesin 2.996 cc yang mampu memuntahkan tenaga hingga 434 HP. Tak hanya itu, kendaraan ini didukung oleh baterai berkapasitas 38,2 kWh serta penggerak listrik 140 kW yang menghasilkan torsi raksasa sebesar 620 Nm. Dengan spesifikasi setangguh itu, harga Rp8,5 miliar menjadi angka yang masuk akal secara komersial, namun tetap terasa “mencekik” dalam konteks etika penggunaan uang rakyat.
Aksi protes pun tak terhindarkan. Pada Senin (23/2/2026), ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (Aliansi GERAM) menggedor gerbang kekuasaan. Mereka menuntut penjelasan atas urgensi pengadaan mobil semahal itu di tengah masih banyaknya persoalan infrastruktur dasar di pelosok Kaltim.
Tabayyun di Bulan Suci
Menghadapi gelombang protes, Rudy Mas’ud memilih pendekatan persuasif dengan balutan nuansa religius, mengingat momentum ini bertepatan dengan bulan Ramadan. Ia meminta masyarakat untuk tidak cepat mengambil kesimpulan negatif.
“Kami di Kalimantan Timur sampai hari ini. Belum ada mobil dinas dari Pemprov Kaltim untuk Kalimantan Timur yang ada di Jakarta,” ujar orang nomor satu di Benua Etam itu.
Ia menjelaskan bahwa kendaraan mewah tersebut sebenarnya ditujukan untuk operasional kedinasan di Jakarta, bukan untuk mobilitas harian di Samarinda atau Balikpapan. Rudy berdalih bahwa standar protokol di ibu kota negara menuntut penyesuaian fasilitas agar setara dengan pejabat atau tamu internasional lainnya.
“Hari ini mobil Pemprov Kaltim tidak ada mobilnya di sini yang ada cuma di Jakarta, kalau di Jakarta disesuaikan dong,” tambahnya.
Rudy juga membentengi keputusannya dengan regulasi formal. Ia merujuk pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 yang mengatur standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah. Menurutnya, kapasitas mesin 3.000 cc masih berada dalam koridor hukum yang berlaku, di mana batas maksimal untuk jenis sedan adalah 3.000 cc dan jeep maksimal 4.200 cc.
Martabat Daerah atau Gengsi Pejabat?
Argumen “etalase Indonesia” menjadi tameng utama sang Gubernur. Ia merasa Kaltim sering dikunjungi tamu penting, mulai dari pejabat nasional hingga delegasi global. Menjamu mereka dengan fasilitas di bawah standar dianggap bisa merusak citra daerah.
“Ingat, Kalimantan Timur ini etalase Indonesia,” ujarnya singkat namun sarat makna.
Namun, narasi “martabat” ini justru menjadi bumerang di ruang digital. Warganet menilai martabat sebuah daerah seharusnya diukur dari mulusnya jalan raya, akses air bersih yang merata, dan rendahnya angka kemiskinan, bukan dari merk mobil yang terparkir di garasi gubernuran.
Komentar pedas pun membanjiri media sosial. “Mobil dinas elite, bantu benerin jalan sulit,” tulis salah satu netizen, menyindir kontrasnya fasilitas pejabat dengan realitas lapangan.
Netizen lain bahkan menyinggung soal skala prioritas pembangunan yang dianggap terbalik. “YANG DIBENERIN JALANNYA, BUKAN MALAH MENYESUAIKAN KENDARAANNYAAAAAA,” tulis akun lainnya dengan huruf kapital, menunjukkan rasa frustrasi yang mendalam.
Menanti Bukti Nyata
Kini, bola panas ada di tangan Pemerintah Provinsi Kaltim. Apakah mobil seharga Rp8,5 miliar tersebut benar-benar akan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja dan martabat daerah di mata internasional? Ataukah ia hanya akan menjadi monumen kemewahan yang terisolasi dari jeritan rakyatnya sendiri?
Transparansi dan hasil nyata dalam pembangunan infrastruktur mungkin menjadi satu-satunya cara bagi Rudy Mas’ud untuk membuktikan bahwa pilihannya bukan didasari oleh gengsi semata. Sebab pada akhirnya, rakyat tidak akan peduli berapa cc mesin mobil gubernurnya, jika mereka masih harus bertaruh nyawa melewati jalanan yang rusak dan berdebu.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
