bukamata.id – Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menjadwalkan sidang lanjutan Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap perwira tinggi Polri, Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EHS), pada Selasa, 17 November 2026.
Sidang etik tersebut akan digelar di Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta. Agenda ini merupakan bagian dari proses penegakan kode etik terhadap Eko yang diduga melakukan sejumlah pelanggaran ketika bertugas di lingkungan Bareskrim Polri.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, membenarkan jadwal pelaksanaan sidang tersebut.
“Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Eko Hadi Santoso Diduga Salahgunakan Wewenang hingga Terlibat Akses Ilegal
Dalam perkara ini, Eko Hadi Santoso disangkakan melakukan sejumlah pelanggaran saat menjalankan tugas di Bareskrim Polri.
Dugaan pelanggaran tersebut meliputi penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional, serta ketidakpatuhan terhadap prosedur yang berlaku.
Selain itu, Eko juga diduga terlibat dalam permufakatan untuk melakukan akses ilegal (illegal access) dengan memanfaatkan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.
Dugaan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas Eko, baik ketika menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) maupun saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Seluruh dugaan tersebut akan menjadi bagian dari pemeriksaan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri.
Ini Susunan Komisi Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso
Sidang KKEP terhadap Irjen Eko Hadi Santoso dijadwalkan dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo sebagai ketua komisi sekaligus anggota.
Sementara itu, posisi wakil ketua komisi merangkap anggota akan dijabat Irjen Pol Agus Dwi Hermawan.
Adapun tiga anggota komisi lainnya terdiri atas:
- Irjen Pol Untung Widiatmoko.
- Irjen Pol Arie Ardian Rishadi.
- Irjen Pol Toni Ariadi Efendi.
Komisi tersebut akan memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang disangkakan kepada Eko dalam rangkaian persidangan.
Eko Disangkakan Melanggar PP Nomor 1 Tahun 2003 dan Perpol Nomor 7 Tahun 2022
Atas dugaan perbuatannya, Eko Hadi Santoso disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Ketentuan tersebut juga dikaitkan dengan sejumlah aturan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa seluruh proses persidangan akan berjalan dengan mengedepankan prinsip profesionalitas dan kepatuhan terhadap prosedur.
“Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” kata Trunoyudo.
Sidang pada 17 November 2026 tersebut menjadi bagian penting dari proses pemeriksaan dugaan pelanggaran etik yang melibatkan perwira tinggi Polri tersebut. Hasil persidangan nantinya akan menentukan tindak lanjut terhadap perkara etik yang disangkakan kepada Eko.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News










