bukamata.id – Wacana kemungkinan defisit APBD Jawa Barat 2026 yang disebut bisa mencapai sekitar Rp4,3 triliun terus menjadi perhatian publik dan DPRD. Setelah Sekretaris Daerah Jabar, Herman Suryatman, mengakui adanya koreksi dari Kementerian Dalam Negeri terhadap struktur anggaran, DPRD kini menyoroti masalah ini secara kritis.
Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanadi, menegaskan bahwa angka tersebut bukan sekadar “defisit tiba-tiba,” melainkan akibat koreksi Kemendagri terhadap perencanaan anggaran yang terlalu optimistis.
“Sebenernya angka itu bukan defisit, tapi koreksi Kementerian Dalam Negeri terhadap APBD Provinsi Jabar,” ujar Daddy saat dihubungi, Rabu (21/1/2026).
Pernyataan ini menegaskan bahwa persoalan fiskal Jabar bukan sekadar soal kekurangan dana, melainkan menyentuh inti perencanaan anggaran itu sendiri.
Saat ditanya apakah situasi ini bisa disebut kegagalan perencanaan fiskal, Daddy menyebut salah satu penyebabnya adalah proyeksi pendapatan yang terlalu tinggi sejak awal.
“Jangan terlalu super optimistis soal target pendapatan, berkaca pada tren-nya waktu itu,” katanya.
Komentar ini menunjukkan bahwa penyusunan APBD selama ini lebih bertumpu pada harapan dibanding kehati-hatian fiskal. Ketika asumsi makro tidak tercapai, koreksi dari pusat pun tidak terhindarkan, dan risiko defisit muncul ke permukaan.
Dalam konteks ini, angka Rp4,3 triliun bukan sekadar nominal, tetapi alarm bahwa struktur fiskal Jabar belum cukup adaptif menghadapi perubahan realitas pendapatan.
DPRD Tolak Utang Sebagai Solusi Cepat
Terkait wacana pinjaman daerah, Daddy menegaskan bahwa DPRD tidak melihat utang sebagai solusi rasional untuk menutup potensi lubang anggaran.
“Dalam kondisi keuangan seperti ini, semua dewan tidak sepakat untuk menjadikan utang sebagai beban setiap tahun,” ujarnya.
Ia menambahkan, mengandalkan pinjaman secara rutin justru akan memindahkan masalah ke APBD tahun-tahun berikutnya.
“Jangan sampai menambah beban fiskal tahunan,” tegas Daddy.
Pandangan ini menegaskan posisi DPRD yang berhati-hati: utang bukan strategi pembangunan produktif, tetapi risiko fiskal yang dapat menggerus ruang belanja publik di masa depan.
Daddy menilai, alih-alih cepat mengambil utang, Pemprov Jabar seharusnya lebih berani mengoreksi belanja.
“Bagi saya yang lebih penting soal solusi. Salah satu solusi, kita bicara mereduksi. Mana yang bisa direduksi dan mana yang harus dipertahankan. Pekerjaan mana yang bisa kita tunda, maka otomatis akan menunda atau meng-cancel,” jelasnya.
Opsi lain seperti pengalihan proyek menjadi tahun jamak juga disebutkan, namun menurut Daddy, langkah tersebut memerlukan payung hukum berupa perda dan tidak bisa dilakukan secara instan.
“Beberapa pekerjaan dialihkan menjadi tahun jamak, tetapi itu harus punya perda sendiri, dan tidak memungkinkan jika dalam waktu dekat,” katanya.
Pernyataan ini memperlihatkan ruang manuver Pemprov Jabar terbatas, sebagian karena desain anggaran sebelumnya tidak cukup memberi bantalan fiskal.
Kesenjangan Perencanaan dan Realitas Fiskal
Sebelumnya, Sekda Jabar Herman Suryatman menyebut potensi defisit merupakan hasil evaluasi Kemendagri. Opsi pinjaman daerah masih dalam tahap kajian dan konsultasi dengan pemerintah pusat.
Namun, munculnya wacana utang publik menyoroti masalah yang lebih mendasar: kesenjangan antara perencanaan dan realitas fiskal. Tekanan kewajiban pembayaran tahun sebelumnya, mulai dari kontraktor hingga kompensasi masyarakat terdampak kebijakan, semakin mempersempit ruang fiskal awal 2026. Dalam situasi ini, utang lebih terlihat sebagai langkah reaktif daripada strategi reformasi fiskal.
Potensi defisit Rp4,3 triliun bukan sekadar angka kontroversial. Angka ini menjadi cermin retak yang menunjukkan bahwa fondasi pendapatan Jawa Barat belum cukup kuat untuk menopang ambisi belanja yang terus meningkat.
Tanpa koreksi serius dalam menyusun target pendapatan, optimalisasi PAD, dan evaluasi belanja, ancaman defisit bisa menjadi siklus tahunan.
Peringatan DPRD menunjukkan bahwa persoalan APBD Jabar bukan lagi isu teknis birokrasi, tetapi menyentuh arah kebijakan fiskal: apakah Jawa Barat ingin membangun keuangan daerah yang tahan guncangan, atau terus menambal lubang dengan optimisme di atas kertas.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
