bukamata.id – Pasca-mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden, Presiden Prabowo Subianto kini dihadapkan pada mandat konstitusional untuk menyodorkan dua nama kandidat pengganti. Sinyal konsolidasi bersama jajaran partai koalisi pun kian menguat demi merumuskan sosok pendamping kepala negara untuk sisa masa jabatan.
Keterangan tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Hukum, HAM, dan Imigrasi Pemasyarakatan (Imipas), Yusril Ihza Mahendra, usai mendampingi agenda pertemuan antara presiden dan pimpinan MPR di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau. Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi, itu karena juga memang disebutkan di dalam Undang-Undang MD3 bahwa ini juga harus diutarakan dengan partai koalisi,” kata Yusril.
Walaupun jadwal pasti pertemuan antar-elite partai belum dikunci, Yusril mengonfirmasi adanya isyarat dari Prabowo untuk berembuk dengan mitra koalisi sebelum menetapkan dua nama yang akan dikirim ke parlemen.
“Dan beliau akan berbicara dengan partai koalisi, ketetapan kami belum tahu. Cuman tadi beliau katakan, ‘Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya’. Kita maklum hal itu. Tapi kapan akan diselenggarakan, ya, sepenuhnya kita serahkan kepada beliau,” ujarnya.
Di tengah hangatnya dinamika politik nasional, sejumlah figur publik mulai santer dikaitkan sebagai kandidat kuat pengisi kursi orang nomor dua di Indonesia. Salah satu tokoh yang namanya mencuat ke permukaan adalah Yusril Ihza Mahendra sendiri. Menanggapi rumor tersebut, pakar hukum tata negara ini memilih bersikap terbuka terhadap segala bentuk aspirasi yang berkembang di ruang publik.
“Dan saya kira nama-nama dicalonkan menjadi bakal calon itu, ya, itu masyarakat, ya. Publik silakan saja saya nggak bisa berkomentar apa-apa,” kata Yusril kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa hak prerogatif dan keputusan final sepenuhnya berada di tangan presiden. Yusril menaruh keyakinan bahwa kepala negara memiliki kalkulasi politik yang matang untuk memilih figur pendamping demi menuntaskan roda pemerintahan selama kurang lebih tiga tahun ke depan.
“Pada akhirnya semua kita serahkan kepada Bapak Presiden. Kita percaya beliau punya kebijaksanaan, punya insting politik yang baik dan punya gambaran juga yang baik tentang siapa yang akan membantu beliau sebagai wakil presiden untuk sisa masa jabatan dari 3 tahun ke depan lebih kurang dari sekarang,” ujarnya.
Selain nama Yusril, bursa calon wakil presiden turut diramaikan oleh munculnya sosok Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Namun, saat dimintai konfirmasi mengenai wacana pencalonan dirinya, Pramono hanya merespons dengan tawa santai. Momen tersebut terekam usai ia memimpin rapat koordinasi di tingkat Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026).
“Pertanyaannya mantap banget,” ujar Pramono sambil tertawa.
Alih-alih memberikan pernyataan lebih jauh terkait spekulasi politik tersebut, ia bergegas menyudahi sesi wawancara bersama awak media dengan mengucap salam penutup.
“Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,” tuturnya.
Secara mekanisme ketatanegaraan, Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelumnya telah menjabarkan tenggat waktu bagi kepala negara. Presiden diwajibkan menyetor dua usulan nama kandidat wakil presiden maksimal 14 hari terhitung sejak surat permintaan resmi diterbitkan oleh MPR.
“Batas waktu dari Presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon Wakil Presiden, 14 hari,” kata Muzani setelah menerima kedatangan Gibran di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Saat ini, lembaga tinggi negara tersebut mulai memproses berkas pengunduran diri Gibran melalui tahapan rapat pimpinan. Agenda selanjutnya adalah menggelar rapat gabungan yang melibatkan unsur pimpinan MPR bersama kelompok DPD guna membahas mekanisme pemilihan. Terhitung sejak pengunduran diri diajukan, MPR mengantongi batas waktu maksimal 60 hari untuk menetapkan wakil presiden definitif.
“Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut. Saya kira ini hal-hal yang perlu kami sampaikan. Kami mohon doa, dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar proses demokratisasi ini bisa berjalan dengan baik dan peristiwa ini menjadi praktik ketatanegaraan baru bagi kita,” kata Muzani.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
