bukamata.id – Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dalam forum resmi tersebut, Suyudi mengungkapkan bahwa mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diduga rutin menerima laporan harian terkait hasil penyadapan tersebut.
Aliran informasi rahasia itu disebut diteruskan oleh mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri, Irjen Slamet Uliandi. Keduanya merupakan bagian dari empat tersangka yang telah ditetapkan dalam perkara ini, bersama dua mantan pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Polri, yakni Irjen Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta.
Berdasarkan pemaparan Kapolri di hadapan para legislator, Slamet diduga memegang kendali dalam memberikan lampu hijau atas operasi penyadapan. Tak hanya itu, ia juga bertugas menyalurkan dokumen hasil sadapan dari tingkat Kabagmon langsung ke meja Listyo Sigit dalam format laporan harian maupun hasil analisis mendalam.
“Meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP,” kata Suyudi dalam rapat tersebut.
Diduga Menentukan Target Operasi
Keterlibatan Listyo Sigit dalam konstruksi perkara ini tidak berhenti pada posisi penerima informasi. Menurut temuan penyidik yang dibacakan Suyudi, Listyo diduga berperan aktif mengarahkan jalannya operasi dengan menentukan langsung siapa saja pihak yang menjadi target penyadapan. Instruksi tersebut disalurkan baik secara tatap muka maupun lewat pesan singkat aplikasi WhatsApp kepada Ahrie Sonta.
“Jenderal LSP, yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan,” ujar Suyudi.
Atas rangkaian tindakan tersebut, penyidik mengaitkan posisi Listyo dengan dugaan menggerakkan pihak lain untuk melakukan perbuatan melawan hukum.
Pembagian Peran Tiga Tersangka Lainnya
Dalam rapat kerja itu, Jenderal Suyudi turut merinci konstruksi peran dari tiga tersangka lainnya yang membentuk rantai komando penyadapan:
- Irjen Slamet Uliandi: Selama menjabat sebagai Kadiv TIK Polri sejak 2021 hingga Oktober 2026, ia diduga menduduki posisi Dewan Penasihat Monitoring Center Polri. Slamet berperan menyetujui eksekusi penyadapan sekaligus menjadi jembatan laporan kepada Listyo.
- Irjen Eko Hadi Santoso: Menjabat sebagai Plt Kabagmon pada rentang 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025, Eko diduga mengeksekusi arahan penyadapan dari Slamet. Ia disebut menyetujui operasi tersebut hanya bermodalkan pesan WhatsApp tanpa dilengkapi surat permohonan resmi dari penyidik.
- Ahrie Sonta: Menggantikan posisi Plt Kabagmon pada periode 7 Oktober 2025 sampai 1 Oktober 2026, Ahrie diduga menjadi penghubung perintah kepada tim operator lapangan sekaligus melaporkan langsung hasil sadapan kepada Listyo Sigit.
Dugaan Penghilangan Jejak Digital
Fakta lain yang diungkap Kapolri adalah adanya upaya menghilangkan barang bukti elektronik. Ahrie Sonta diduga menginstruksikan pemusnahan arsip digital berupa rekaman suara (voice) beserta catatan aktivitas (log), hingga membubarkan grup percakapan WhatsApp yang selama ini dipakai sebagai sarana koordinasi perintah penyadapan.
“Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp,” kata Suyudi.
Seluruh rangkaian temuan yang disampaikan Suyudi di depan Komisi III DPR merupakan bagian dari berkas perkembangan penyidikan atas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo beserta sejumlah pihak lain. Saat ini, proses hukum terhadap keempat tersangka masih terus bergulir untuk pembuktian lebih lanjut di persidangan.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
