bukamata.id – Di tengah sorotan publik yang kian tajam mengenai polemik ijazah dan keabsahan dokumen pendidikannya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya memberikan tanggapan resmi. Langkah ini diambil usai dirinya menggelar pertemuan tertutup bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026) pagi.
Ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Gibran menegaskan komitmennya untuk tidak membiarkan perdebatan politik ini meruncing lebih jauh, sekaligus menyatakan keterbukaannya terhadap masukan publik.
“Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan,” ujar Gibran seperti dikutip Selasa (10/11/2026).
Diskusi 2,5 Jam di Istana dan Saran Presiden
Pertemuan antara dua pimpinan tertinggi negara yang berlangsung selama dua setengah jam tersebut berjalan dengan nada kekeluargaan. Gibran mengakui bahwa hubungan profesionalnya dengan Prabowo diwarnai kedekatan emosional yang erat.
“Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri, beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini,” ujarnya.
Informasi dari Menteri Sekretaris Negara mengonfirmasi bahwa dalam perbincangan mendalam tersebut, Gibran sempat mengutarakan niat untuk mundur dari jabatannya seiring berkembangnya vonis Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Mensesneg meluruskan spekulasi yang beredar dengan menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak serta-merta menolak keinginan tersebut, melainkan memberikan ruang diskusi serta pandangan konstruktif agar persoalan diselesaikan melalui jalur yang sah.
Melawan via Jalur PTUN dan Upaya PK di MA
Menindaklanjuti arahan dari Presiden, Gibran memutuskan untuk mengambil jalur legal guna mempertahankan legalitas ijazah dan riwayat pendidikannya. Langkah ini diambil menyusul pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA miliknya oleh Mahkamah Agung.
Selain bersiap membawa bukti fisik pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), koordinasi juga bakal dilakukan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke MA.
“Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja,” ujarnya.
Baca Berita bukamata.id lainnya di Google News
